Sebagai upaya pencegahan korupsi,Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan program bernama Penguatan sisitem politik berintegritas dan masyarakat paham intregritas, yang dilaksanakan seiiring dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) melaksanakan program tersebut, pada pemilihan Calon Gubenur dan calon Wakil Gubernur NTT periode 2013-218 yang berlangsung di Raffa Hall Hotel Ima Kota Kupang NTT Rabu (2702/13). acara tersebut adalah penanada tanganan komintemen berintregritas dan Deklarasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenaggaran Negara (LHKPN) cagub dan wagub NTT sebagai bagaian dari rangkain program tersebut.
Kelima pasangan calon tersebut berkomitmen, dengan menandatangani Komitmen Berintregritas serta mengumumkan jumlah harta kekayaan calon Gubernur dan Wagub NTT sampai Desember 2012, dan laporan tersebut telah di klarifikasi dan di verifikasi oleh KPK diantaranya Drs Frans Lebu Raya. total kekayaan 5 Milliar 345 Juta 723 Ribu Rupiah. Benny Alaxander Litelnoni, SH, M. Si. dengan total kekayaan 4 Millair 844 juta 556 ribu 904 Rupiah. Ir Esthon Leyloh Foenay. M.si. total kekayaan 2 Milliar 957 juta 415 Ribu 082 Rupiah. Paul Edmundus Tallo S.Sos M.Par Total kekayaan 1 Milliar 155 juta 123 ribu 860 rupiah. Drs Cristian Rotok, total kekayaan 2 Milliar 88 juta 863 Ribu 827 rupiah. Ir Abraham Paul Linyanto total kekayaan 31 Milliar 989 juta 192 ribu 589 rupiah. Drs. Ibrahim Agustinus Medah total kekayaan 646 juta 949 juta 577 rupiah. Emanuel Melkiaades Laka Lena, S.Si, Apt total kekayaan 1 Milliar 649 Juta 322 Ribu 060 rupiah. Dr Benekdiktus Kabur Harman, SH total kekayaan 28 Milliar 756 juta 465 ribu 721 rupiah. Willem Nope SH Total Kekayaan 478 juta 544 ribu 558 rupiah.
Penandatanganan Komitmen Berintregritas disaksikan oleh Wakil Ketau KPK, Adnan Pandu Praja, Ketua KPUD NTT Djidon De Haan serta Pawaslu NTT.
Humas KPK Johan Budi dalam pers Rilisnya pada acar tersebut mengatakan, komitmen berintregritas yang di tanda tangani tersebut tercantum diantaranya komitmen untuk menjalankan proses tahapan pemilukada secara berintregritas, transparan, dan akuntabel bersih tanpa politik uang baik secara langsung serta berperan aktif dalam upaya pemberatasan korupsi dan tidak melakukan korupsi.
Johan Budi menambahkan,sitem politik berintegritas merupakan salah satu pondasi penting dalam terwujnudnya sistem intregritas nasional menuju Indonesia yang bebas dari korupsi kerena itu KPK menjadikannya sebagai satu titik fokus dalam pelaksanaaan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
Demikai Rusydi Saleh Maga Reporter Sahabat melaporkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar