HUT Ke 63 Sat Pol PP Kota Gelar Donor Darah

Dalam rangka ulang tahun ke 63 satuan Polisi Pramong mengelar aksi sosial donoh darah dan berbagai lomba,ketua Panitia Pelaksana Hut Pol PP Kota Kupang, Yefta M benyamin jumat Pagi (22/2/13) mengatakan berbagai kegiatan dilaksanakan untuk merayakan ulang tahun pol pp Kota kupang diantaranya, Lomba gigit sendok dan makan krupuk untuk kategori anak-anak usia 3,4,5,6 dan usia 7 tahun. serta lomba menyanyi solo lagu daerah NTT, tarik tambang. sedangkan untuk lomba Kartu seven skop serta catur diikuti oleh semua dinas instansi di lingkup pemerintah kota kupang, serta satuan Pol PP Provinsi NTT. Yefta Benyamin menambahkan, untuk donor darah kegiatan dimulai hari ini ,berlansung di lantai satu Kantor Walikota Kupang acara donor ini kerjasama Satuan POl PP Kota kupang dengan Palang merah Indoseia kupang, sampai siang tadi sebanyak 93 pendonor yang memberikan darahnya yang terdiri dari PNS Lingkup pemerintah kota kupang serta masayarakat umum. yefta menambahkna, darah yang disumbagkan tersebut akan diserkan kepada PMI Kupang untuk di sumbangkan bagi masayarkat yang membutuhkan. yefta menegaskan.acara lomba berlangsung hari ini sampai 1 maret mendatang. acara pembukaan juga akan dilaksanakan pada 1 maret mendatang dan rencananya akan dibuka oleh Walikota Kupang. yefta menegaskan acara ini disponsori oleh suzuki Motor Kupang serta Yamaha Motor Kupang. Demikan Rusydi Salah Maga Roperter Sahabat Fm Melaporkan.

Dukungan BKH- Nope Menguat di Manggarai

Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Manggarai mengklaim dukungan terhadap pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, Benny Kabur Harman dan Willem Nope semakin menguat di Kabupaten Manggarai. Klaim ini didasarkan pada semakin menggalirnya dukungan bagi pasangan BKH – Nope. Ketua Partai Demokrat Manggarai, Willybrodus Kengkeng di ruteng Kamis (21/02/13) mengatakan, setiap kali pertemuan di Ruteng banyak masyarakat yang hadir. hal ini menunjukkan bahwa dukungan terhadap BKH sangat kuat di Manggarai. Secara umum dukungan BKH-Nope di NTT juga sangat kuat, dan kedua figur ini sangat dikenal merakyat di NTT. Ia juga menyebutkan, pasangan BKH-Nope didukung oleh delapan partai koalisi, yaitu Partai Demokrat, PAN, PKPB, Pelopor, Republikan, PPDI, PDK dan PPI. Secara partai, keluarga dan tim BKH-Nope sudah siap untuk memenangkan pasangan ini di Manggarai. Saat ini, kata Wily Kengkeng, tim BKH- Nope, baik keluarga maupun partai sangat gencar mensosialisaskan paket ini ke masyarakat. Program-program BKH-Nope yang pro rakyat ini terus disebarluaskan kepada masyarakat termasuk program Rp500 juta per desa bila pasangan ini terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2013-2018. Menurut Wily Kengkeng, pasangan BKH-Nope adalah pasangan yang tepat untuk memimpin NTT ke depan. karena program- program yang diusung pasangan ini sangat pro rakyat. Wily Kengkeng yakin jika BKH – Nope dipercaya jadi gubernur NTT, NTT pasti kedepan semakin sejahtera dan bermartabat. Demikian Rusydi Saleh Maga Reporter Sahabat Melaporkan

SAHABAT FM: PemKot Jangan Hanya Bisa Pemungut Pajak Saja

SAHABAT FM: PemKot Jangan Hanya Bisa Pemungut Pajak Saja: Komisi B DPRD Kota Kupang, mengharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang jangan hanya sebagai pemungut pajak dan cukai terhadap berbagai pen...

PemKot Jangan Hanya Bisa Pemungut Pajak Saja

Komisi B DPRD Kota Kupang, mengharapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang jangan hanya sebagai pemungut pajak dan cukai terhadap berbagai pengelolaan berbagai macam aset di daerah ini. Pemerintah harus memberikan pembinaan dan bantuan lainnya terhadap para pengusaha yang mengalami kesulitan dan mengembangkan usaha.Hal ini disampaikan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang, Krispinus Matutina, yang didampingi anggota Komisi B lainnya, Jeri Anton Pingak, Soelam Kette, John Pandie, Pieter Herewila, dan Kardinal kelilena , dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekot Kupang, Kamis (21/2). Kedatangan para anggota dewan ini diterima langsung oleh Kabag Ekbang, Fredy Lehot, Kasubag Ekonomi, Panina Luata. Kunjungan Komisi B ke Bagian Ekbang ini untuk memastikan beberapa persoalan yang terjadi terkait pelayanan kepada masyarakat seperti beras miskin (Raskin) dan pajak di Suba Suka dan Teluk Kupang. Menurut Kris Matutina pihaknya ingin mengetahui secara jelas, pengelolan Suba Suka Paradize yang dilakukan oleh pihak ketiga. Karena informasi yang diterima DPRD Kota Kupang, diduga terjadi kemacetan dalam pembayaran pajak termasuk setoran ke Pemkot Kupang. Pada kesempatan tersebut Kabag Ekbang, Fredy Lehot mengatakan, pihak ketiga sudah menyetor kepada Pemkot Kupang hanya saja ada denda yang diminta untuk mencicil perlahan. Terkait hal ini, Matutina meminta kepada Kabag Ekbang, agar Pemkot jangan hanya menjadi pemungut pajak, tapi bisa membantu dengan pembinaan untuk menaikkan pendapatan. berupa melakukan pendekatan dan menanyakan kesulitan-kesulitan. peryataan ini ini berseberangan dengan anggota Komisi B lainnya, Jery Anton Pingak mengatakan, pengelolah Suba Suka Paradize harus mengembalikan lokasi tersebut seperti pada saat MoU semula dan jangan terkesan ekslusif hanya untuk masyarakat menengah ke atas. Menurutnya, pembukaan lokasi tersebut harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kemudahan akses untuk menuju pantai. Sehingga, ia berharap pengelolah bisa memberikan akses atau jalan agar terbuka bagi masyarakat umum menuju lokasi pantai Pasir Panjang. Dengan demikian, akan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan. Sementara Kardinal kalilena menambhkan,pemerintah juga perlu tegas soal ini,karena jangan smapai usaha itu dilihat makin hari makin terus membangun usahanya, sedangakn dalam MOU tidak ada, maka itu pemerintah harus bisa memantau sehingga dalam pelaksanaan pengembangan minimal harus dikoordinasi. Demikian Rusydi Saleh Maga Reporter Sahabat Melaporkan

Masih Banyak Usaha di Kota Kupang Tidak Kantongi Izin Masih banyak pedangang di Kota Kupang, belum memiliki izin usaha baik itu Surat Izin Tempat Usaha (SITU) maupun Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) hal itu diungkapkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang,Dumuliahi Djami,kamis (21/2). menurut Dumul Djami, Sesuai presentase kepemilikan izin usaha baik itu SITU maupun SIUP yang di pantau oleh pihaknya dalam menjalankan tugas penegakan Perda terdapat sekitar 51 persen usaha yang mulai menjamur di wilayah ini baik itu kios,Ruko,maubel,maupun warung makan ternyata banyak belum kantongi izin. Djami menambahkan ,hasil monitoring akan tempat usaha yang dilakukan oleh Satpol PP Kota kupang dalam penegakan Perda soal izin yang sudah dilakukan di enam Kelurahan di Kota Kupang masih banyak yang belum memilki izin. enam kelurahan yang ada tempat usaha belum memiliki izin itu diantaranya kelurahan TDM,Alak,Kampung Solor,Liliba, Oebufu dan kelurahan Oebobo. Djami menjelaskan,dari enam kelurahan ini diketahui sesuai hasil operasi tim yang diturunkan ke lapangan diantaranya yang memiliki izin lengkap terdapat 23 usaha atau 24,73 persen,usaha yang memilki izin tetapi masa berlaku sudah habis yaitu sebanyak 10 tempat usaha atau 10,75 persen,dan usaha yang yang memilki izin saja terdapat 10 usaha atau 10.75 persen. Serta usaha yang tidak memiliki izin sama sekali yakni terdapat 48 usaha atau 51,61 persen dan yang memilki usaha tetapi tidak ada data yang jelas sebanyak dua usaha atau 2,15 persen. lebih lanjut Djami menambahkan, Dari usaha tersebut jumlah usaha yang terdapat di enam kelurahan ini semuanya berjumlah 93 usaha. dan rata-rata mulai melakukan usaha di tahun 2013. sementara itu Anggota Komisi B DPRD Kota Kupang, yappy Pingak di gedung Dprd Kota Kupang mengatakan, inti dari permasalahan ini karena kurangnya peran dan pengawasan dari pemerintaha ditingkat bawah yaitu kepala seksi yang mempunyai tugas di kelurahan untuk memantau dan mendata perkembangan usaha-usaha baru tersebut, sehingga sampai saat ini makin menjamur para pengusaha dalam melakukan usaha, karena menurut Yappy, suatu usaha ditingkat kelurahan pasti sudah diketuahui Rt dan sehingga RT bisa melaporkan ke seski yang ada di kelurahan tersebut. Yappy mengakui,Memang masalah menjamur sebuah usaha di daerah ini,karena area Pemerintah Provinsi selalu memberi lokasi kepada pengusaha tanpa berkoordinasi dengan Pemerintah Kota kupang yang dilihat Kota ini mempunyai Peraturan Daerah yang mengatur soal ini. Demikian Rusydi Saleh Maga Reporter Sahabat Melaporkan