WARGA OENONI MINTA BUPATI KUPANG TEGAS

NIKODEMUS REINATI WARGA DESA OENONI KECAMATAN AMARASI SIANG TADI (30/03/2010)DI KANTOR BUPATI KUPANG MENGATAKAN/ BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI HARUS TEGAS KEPADA PENAMBANG MANGAN DI KABUPATEN KUPANG//

MENURUT REINATI/ EDARAN YANG DIKELUARKAN BUPATI KUPANG BEBERAPA WAKTU LALU/ TIDAK DITAATI WARGA BUKTINYA DI DESA OENONI KEPALA DESA SUDAH MENDAPAT EDARAN TERSEBUT/ TAPI MASIH ADA SEBAGIAN WARGA MELAKSANAKAN AKTIFITAS DI LAPANGAN//

REINATI MENJELASKAN/ DIRINYA MEMILIKI LAHAN MANGAN DI DESA OENONI/ BEBERAPA WAKTU LALU SEMPAT MELAKUKAN AKTIFITAS DI LAPANGAN TAPI BERHENTI SAAT BUPATI KUPANG MENGELUARKAN EDARAN AGAR AKTIFITAS MANGAN YANG DILAKUKAN WARGA DIHENTIKAN SEMENTARA SAMBIL MENUNGGU PP YANG DIKELUARKAN PEMERINTAH//

REINATI MENAMBAHKAN/ YANG DISESALKAN ADALAH SEBAGIAN WARGA SUDAH BERHENTI MELAKSANAKAN AKTIFITAS DI LAPANGAN TAPI MASIH ADA WARGA TIDAK MENGINDAHKAN EDARAN TERSEBUT/ BUKTINYA SAMPAI HARI INI MASIH ADA WARGA MELAKUKAN AKTIFITAS TERSEBUT//

REINATI MENEGASKAN/ BUPATI HARUS MEMBERI TINDAKAN TEGAS/ JIKA TIDAK MAKA DIRINYA AKAN KEMBALI DAN MELAKUKAN AKTIFITAS YANG SAMA//

REINATI BERHARAP/ SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BAIK HARUS TAAT PADA ATURAN/ JIKA TIDAK MAKA ATURAN YANG KEMBALI MENINDAK DIRI SENDIRI//

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

ATASI KEMISKINAN BUPATI KUPANG GANDENG LSM

UNTUK MENGATASI BERBAGAI MASALAH SOSIAL DI KABUPATEN KUPANG/ BUPATI KUPANG AJAK LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ATAU LSM/ BEKERJASAMA DALAM MENGATASI KONDISI INI/ BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI MENGATAKAN HAL TERSEBUT SAAT MEMBUKA FORUM BERSAMA DI BALAI PUSDIKLAT YAYASAN ALFA OMEGA DESA MATA AIR KECAMATAN KUPANG TENGAH SABTU (27/03/2010)//

KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN YAYASAN ALFA OMEGA INI/ MEENGAMBIL TEMA MEWUJUDKAN MUSREMBANG YANG MENGACU PADA TARGET MILENIUM DEVELOPMENT GOALS ATAU MDGS//

TITU EKI MENGATAKAN/ ADA EMPAT FAKTOR YANG MENJADI PERHATIAN UTAMA DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN KUPANG ADALAH PERTAMA ANGKA KEMISKINAN MENCAPAI 70 PERSEN/ KEDUA WILAYAH KABUPATEN KUPANG BERBATASAN LANGSUNG DENGAN NEGARA LAIN/ RAWAN BENCANA ALAM/ DAN KEEMPAT KURANGNYA PEMBANGUNAN MENTAL SPIRITUAL//

MENURUT TITU EKI/ UNTUK MENGAWASI DAN MENJABARKAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM MENGATASI KONDISI SOSIAL YANG AKAN DAN SUDAH TERJADI/ HARUS ADA SEBUAH SEKRETARIAT BERSAMA ATAU SEKBER/ YANG TERDIRI DARI UNSUR PEMERINTAH DAN PERGURUAN TINGGI//

TITU EKI MENJELASKAN/ KE DEPAN STAKEHOLDER DIBERI RUANG SELUASNYA BERINISIATIF LEWAT KOLABORASI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG/ DALAM RANGKA MELAKSANAKAN SETIAP KEGIATAN DALAM PENEKANAN KOMUNITAS PENDUDUK MELALUI PENCAPAIAN VISI-MISI YANG SUDAH DITETAPKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG//

TITU EKI MENAMBAHKAN/ INDIKATOR YANG DITETAPKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG ADALAH TERCAPAINYA KEUNGGULAN DI SEGALA BIDANG YANG BISA MEMBERI MASYARAKAT KSES HIDUP YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA//

TITU EKI MENEGASKAN/ KEGIATAN PEMBANGUNAN INI JUGA JANGAN TERUS MEMELIHARA RASA KETERGANTUNGAN MASYARAKAT MELEBIHI BATAS-BATAS YANG TIDAK PROPOSIONAL/ TAPI YANG DIHARAPKAN ADALAH PEMBANGUNAN YANG BISA MERUBAH CARA NYATA PERILAKU KEHIDUPAN MASYARAKAT KE ARAH YANG PRODUKTIF//

SEMENTARA DIREKTUR YAYASAN ALFA OMEGA SOFIA MALELAK-DE HAAN DALAM LAPORANNYA MENGATAKAN/ BELUM ADA KONSISTENSI ANTARA PERENCANAAN DI TINGKAT BAWAH DAN PENETAPAN PROGRAM DENGAN ANGGARAN YANG TERSEDIA DARI PEMERINTAH//

MENURUT SOFIA/ KETIDAKSINKORONAN INI/ PRAKTIS BELUM MENYENTUH MASALAH YANG ADA DI MASYARAKAT/ SELAIN ITU ADA JUGA BENTURAN PADA LEVEL PENGAMBIL KEPUTUSAN//

SOFIA MENEGASKAN/ PEMERINTAH YANG BAIK ADALAH PEMERINTAH YANG BISA MEMBERI RUANG PARTISIPASI DAN MENJUJUNG ASAS TRANSPARANSI SERTA PUNYA VISI-MISI YANG JELAS DAN SELALU MELIHAT EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS SAAT MELAKSANAKAN TUGAS//

TAMPIL SEBAGAI PEMBICARA PADA KEGIATAN INI ADALAH ALO LILIWERI DENGAN MATERINYA KONSISTENSI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ATAU RPJMD/ DAN CHARLES BANAMTUAN KEPALA BAPEDA KABUPATEN KUPANG MEMBAWAKAN MATERI TENTANG KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN MENUJU PENCAPAIAN MDGS//

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN ///

KANTOR SENATOR RI SEGERA DIBANGUN DINTT

KANTOR SENATOR ATAU DEWAN PERWAKILAN DAERAH ATAU DPD RI UNTUK EMPAT ANGGOTA DPD (SENATOR)ASAL NTT SEGERA DIBANGUN DI ATAS LAHAN MILIK PEMDA NTT DI KUPANG DAN DITARGETKAN AKAN RAMPUNG PADA 2011 MENDATANG/ DENGAN BIAYA SENILAI 12 KOMA 5 MILIAR RUPIAH//

ANGGOTA SENATOR/ ABRAHAM PAUL LIYANTO DALAM PEMAPARANNYA KEPADA WAKIL GUBERNUR NTT ESTHON L FOENAY DI RUANG KERJANYA PAGI TADI (30/03/2010) MENGATAKAN/ SESUAI ATURAN SEMUA ANGGOTA SENATOR BERKANTOR DI MASING-MASING IBUKOTA PROVINSI/ SEMENTARA DI JAKARTA HANYA MENGIKUTI RAPAT ATAU SIDANG SESUAI YANG DIAGENDAKAN//

MENURUT LIYANTO/ TOTAL LUAS LAHAN YANG DIBUTUHKAN UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR SENATOR ASAL NTT SELUAS SERIBU 500 METER PERSEGI/ SEDANGKAN UNTUK GEDUNG SAJA SELUAS SERIBU 300 METER PERSEGI/ DIMANA GEDUNG DIRANCANG DENGAN EMPAT LANTAI DENGAN KUALITAS GEDUNG TIPE A/ SEMUANYA AKAN DILENGKAPI DENGAN LIFT YANG MENGHUBUNGKAN SATU LANTAI DENGAN LANTAI LAINNYA//

LIYANTO MERINCIKAN/ LANTAI SATU TERDAPAT TOILET/ RUANG SEKRETARIS DAN RUANG PENUNJANG/ SERTA LANTAI DUA MERUPAKAN TEMPAT EMPAT ORANG SENATOR BERKANTOR DITAMBAH MASING-MASING SEKRETARIS/ SEMENTARA LANTAI TIGA TERDAPAT RUANG TAMU DAN RUANG RAPAT YANG BERKAPASITAS KURANG LEBIH 100 SAMPAI 200 ORANG/ SEDANGKAN LANTAI EMPAT MERUPAKAN PERPUSTAKAAN YANG MENYIAPKAN BERBAGAI LITERATUR TERUTAMA BERKAITAN DENGAN KEBERADAAN SENATOR//

LIYANTO MENGUNGKAPKAN/ CEPAT ATAU LAMBATNYA PEMBANGUNAN KANTOR DIMAKSUD SANGAT BERGANTUNG PADA KESIAPAN PEMERINTAH PROVINSI MENYERAHKAN TANAH/ SEHINGGA JIKA SUDAH ADA/ HARUS DIBUAT DALAM BERITA ACARA PENYERAHAN DISERTAI PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN/ DENGAN SYARATNYA HARUS BERADA DI LINGKUNGAN PERKANTORAN//

SEMENTARA ANGGOTA SENATOR LAINNYA SARAH LERRY MBOEIK MENGATAKAN/ SALAH SATU UNIT KERJA DI KANTOR SENATOR ADALAH LAW CENTER/ DIMANA UNIT KERJA INI BERTUGAS UNTUK MENGKAJI BERBAGAI KEBIJAKAN YANG BISA DIPERJUANGKAN PARA SENATOR/ SEHINGGA DIHARAPKAN/ TUGAS YANG DIEMBAN INI MENDAPAT DUKUNGAN DARI TIM PENGKAJI PROVINSI//

SEDANGKAN WAKIL GUBERNUR NTT/ ESTHON L FOENAY MENGATAKAN/ PADA PRINSIPNYA PEMERINTAH PROVINSI MENDUKUNG PEMBANGUNAN KANTOR SENATOR ASAL NTT DI IBUKOTA PROVINSI/ KARENA DENGAN PEMBANGUNAN KANTOR DIMAKSUD/ DAPAT MEMBERI NILAI INNVESTASI BARU BAGI DAERAH INI/ DIHARAPKAN BAHAN LOKAL UNTUK KEGIATAN PEMBANGUNAN KANTOR ITU BISA DIBELANJAKAN DI NTT/ TERMASUK KERANGKA BAJA//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

NTT BELUM PENUHI KUOTA SERTIFIKASI GURU

NTT BELUM MEMENUHI KUOTA DALAM PENINGKATAN PENDIDIKAN ATAU SERTIFIKASI GURU HINGGA TAHUN 2009//SESUAI STANDAR KUOTA TAHUN 2009 SEBESAR 10 RIBU/ TERNYATA DI TAHUN 2009 HANYA 8 RIBU YANG MEMENUHI SYARAT KELULUSAN SERTIFIKASI GURU UNTUK MENDAPAT SERTIFIKAT//

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA KUPANG UMBU DATA PAGI TADI (30/03/2010) DI RUANG RAPAT REKTOR UNDANA DALAM ACARA PENYERAHAN SERTIFIKAT PENDIDIKAN BAGI PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2009 RAYON 23 NTT MENGATAKAN/ HAL INI DISEBABKAN PARA KEPALA DINAS PPO KABUPATEN/ KOTA TIDAK MEMPERHATIKAN ATAU MEMENUHI TIGA SYARAT DATA SAAT MEMASUKKAN DATA SERTIFIKASI GURU//

MENURUT UMBU DATA/ TIGA SYARAT YANG HARUS DIPERHATIKAN OLEH KEPALA DINAS TERKAIT SOAL DATA SERTIFIKASI GURU YAITU AKURAT/ LENGKAP/ DAN MUTAKHIR/ DIMANA DATA YANG AKURAT TERSEBUT ADALAH DATA YANG BENAR/ TIDAK ADA KESALAHAN PADA NAMA ATAU KUALIFIKASI GURU TERSEBUT YAITU MATA PELAJARANNYA//

UMBU DATA MENGUNGKAPKAN/ SYARAT DATA YANG LENGKAP YAITU DATA YANG BENAR SUDAH LENGKAP SESUAI PERMINTAAN PERSYARATAN YANG DIMINTA DALAM MEMENUHI SERTIFIKASI GURU TERSEBUT/ SEDANGKAN SYARAT DATA YANG KETIGA YAITU MUTAKHIR/ DIMANA DATA TERSEBUT JANGAN DIKIRIM NAMA GURU DARI TAHUN 2003 ATAU 2004 DIMANA GURU TERSEBUT SUDAH DI MUTASI/ SEHINGGA DAPAT MEPENGARUHI KETERLAMBATAN BAGI PANITIA DALAM MELAKUKAN PENDATAAN/ HAL TERSEBUT JUGA DAPAT MEMPERLAMBAT PROSES PENERIMAAN SERTIFIKAT//

UMBU DATA MELANJUTKAN/ PIHAKNYA SANGAT MENGUATIRKAN DATA 2010 INI TIDAK BISA LEBIH CEPAT/ SEBAB ADA BEBERAPA KABUPATEN YANG AKAN MASUK PEMILU KADA/ KARENA PASTI BANYAK YANG MASUK DALAM DUNIA POLITIK/ MAKA PARA KADIS HARUS PROAKTIF DALAM MENINGKATKAN MUTU GURU DAN SISWA/ SEHINGGA KADIS PPO BISA LEBIH TEGAS DALAM PENGIRIMAN DATA INI/ AGAR TIDAK MENGALAMI KETERLAMBATAN BAGI PANITIA UNTUK MELAKUKAN PENILAIAN PORTOFLIO/ SEHINGGA PROSESNYA BISA LEBIH CEPAT DAN MEMENUHI KUOTA//

UMBU DATA MENAMBAHKAN/ PANITIA YANG TERMASUK DIRINYA SANGAT MERASA TAKUT DALAM MENANDATANGANI SERTIFIKAT TERSEBUT/ SEBAB DALAM SERTIFIKAT TERSEBUT TERTULIS GURU PROFESIONAL/ MAKA BAGI GURU YANG MENERIMA HARUS DIKONTROL DAN DIUJI ULANG OLEH KEPALA DINAS ATAU KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS APAKAH GELAR YANG DIMILIKI GURU TERSEBUT MASUK STANDAR PROFESIONAL ATAU TIDAK//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

NTT MASIH 74,90 % GURU SD BERPENDIDIKAN SETARA SMA

SEBANYAK 60 RIBU 6 RATUS TIGA GURU DI NTT/ TERDAPAT 74 KOMA 90 PERSEN GURU SEKOLAH DASAR ATAU SD YANG MEMILIKI STANDAR PENDIDIKAN SETARA SMA/ SERTA 74 KOMA 3 PERSEN BERSTANDAR PENDIDIKAN SARJANA ATAU S1//

KEPALA LEMBAGA PENJAMIN MUTU PROVINSI NTT ISMAIL KASIM PAGI TADI (30/03/2010) DI RUANG RAPAT REKTOR UNDANA DALAM ACARA PENYERAHAN SERTIFIKASI PENDIDIKAN BAGI PESERTA SERTIFIKASI GURU TAHUN 2009 RAYON 23 NTT MENGATAKAN/ HAL YANG MEMEPNGARUHI MASIH BANYAK GURU DI NTT YANG MEMILIKI STANDAR PENDIDIKAN SMA 74 KOMA 90 PERSEN INI/ ADALAH KURANG PROAKTIFNYA KEPALA DINAS PPO KABUPATEN/ KOTA/ DALAM MEMASUKKAN DATA PARA GURU//

MENURUT KASIM/DIKETAHUI 2009 TELAH MENYALURKAN PARA GURU YANG BERSERTIFIKASI SEBANYAK 4 RATUS 48 UNTUK MENINGKAT KUALIFIKASI KEJAJARAN YANG LEBIH TINGGI//

KASIM MENGUNGKAPKAN/ DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUOTA GURU YANG DIHARAPKAN UNTUK PENINGKATAN JENJANG PENDIDIKAN GURU DI NTT TIDAK DAPAT TERCAPAI/ SEBAB HAL INI KARENA KETERLAMABATAN PEMASUKAN DATA DARI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA/ DIMANA FORMAT A SATU YANG DIBERIKAN/ TAPI BANYAK JUGA BELUM MEMASUKAN DARI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA DALAM MELAKUKAN PENILAIAN DATA PORTOFLIO UNTUK DISERTIFAKASI//

KASIM MENJELASKAN/ TERKAIT KETERLAMBATAN INI/MAKA DAPAT MEPENGARUHI TINGKAT MUTU PENDIDIKAN DI NTT/ SEBAB PENERAPAN PEMBELAJARAN BAGI SISWA TIDAK CUKUP BAIK DENGAN JENJANG PENDIDIKAN GURU BERSTANDAR SMA/ MAKA MUTU PENDIDIKAN DI NTT TIDAK BISA MENCAPAI 100 PERSEN//

KASIM MENAMBAHKAN/ DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS MUTU PENDIDIKAN DAN MUTU GURU DALAM JENJANG PENDIDIKANNYA/ MAKA DAPAT BERPROAKTIF DALAM MEMASUKAN DATA LEBIH CEPAT/ DAN BAGI KEPALA DINAS DARI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA YANG MENERIMA SERTIFIKAT UNTUK DAPAT MENYAMPAIKAN KEPADA PARA GURU YANG MENERIMA SERTIFIKAT AGAR DAPAT MENGEMBANGKAN MUTU PENDIDIKAN ANAK NTT LEBIH BAIK//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///