METRO TV BENTUK METRO TV NTT

METRO TV MEMBENTUK METRO TV NTT/DALAM RANGKA MEMULAI PENGEMBANGKAN JARINGAN SIARAN LOKALNYA //

PEMBENTUKAN METRO TV NTT MENAMBAH DAFTAR ANGGOTA JARINGAN TELEVISI TERSEBUT DI DAERAH MENJADI 48 STASIUN/SEHINGGA HAL INI MERUPAKAN PELAKSANAAN PERATURAN MENKOMINFO NOMOR 43 GARIN PER GARING M TITIK KOMINFO GARING 10 GARING 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN MELALUI SISTEM STASIUN JARINGAN ATAU SSJ/SEBAGAI TURUNAN UNDANG-UNDANG ATAU UU NOMOR 32 GARNG 2002 TENTANG PENYIARAN//

PENANGGUNG JAWAB BIDANG USAHA METRO NTT M MIRDAL AKIB PADA RAPAT EVALUASI DENGAR PENDAPAT KOMISI PENYIARAN DAERAH ATAU KPID NTT BERSAMA METRO TV NTT DI GEDUNG DPRD NTT PAGI TADI /KAMIS (4/2)MENGATKAN/TAHAP AWAL/ PIHAKNYA MENGALOKASIKAN 2 KOMA 5 JAM SIARAN LOKAL DARI TOTAL SIARAN SELAMA 24 JAM SESUAI AMANAT UU 32 GARING 2002 YANG MENYEBUTKAN ALOKASI 10 PERSEN DARI TOTAL SIARAN//

RAPAT ITU BERTUJUAN MENGHIMPUN MASUKAN DARI AKADEMISI/ WAKIL RAKYAT/ PEMERINTAH/ DAN MASYARAKAT TERKAIT PEMBUKAAN JARINGAN STASIUN TELEVISI TERSEBUT//

MENURUT AKIB/ JUMLAH WAKTU SIARAN BAKAL DIPERBANYAK HINGGA 3 KOMA 5 JAM PER HARI MULAI TAHUN KEEMPAT. ALOKASI WAKTU SIARAN LOKAL MENINGKAT LAGI MENJADI EMPAT JAM PADA TAHUN KELIMA//

AKIB MENGUNGKAPKAN/SEBAGAI TELEVISI YANG MENGALOKASIKAN PORSI BERITA TERBESAR DALAM SIARANNYA/SEHINGGA METROTV NTT JUGA TETAP MENGIKUTI POLA PEMBERITAAN METRO TV/YAITU 35 PERSEN BERITA/ 15 PERSEN PENDIDIKAN/ 15 PERSEN PENERANGAN/ OLAH RAGA 5 PERSEN HIBURAN 5PERSEN /LAYANAN 5 PERSEN / DAN SISANYA IKLAN//

AKIB MENJELASKAN/ PIHAKNYA AKAN MENYAJIKAN PROGRAM BERITA LOKAL PILIHAN UTAMA MASYARAKAT NTT YANG DAPAT DIPERCAYA/ AKURAT/ DAN TERKINI/DIMANA METRO TV NTT MENYAJIKAN BERITA UMUM/ KOMUNITAS/ KRIMINAL-HUKUM/ OLAHRAGA/ DAN SENI BUDAYA/SEHINGGA DURASI PROGRAM TIAP SEGMEN BERLANGSUNG SELAMA 25 SAMPAI 30 MENIT MULAI SENIN SAMPAI JUMAT//

AKIB MELANJUTKAN/HAL YANG SAMA JUGA BERLAKU UNTUK KONSEP SIARAN TALK SHOW/YANG BERTUJUAN MENGKOMUNIKASIKAN DAN MENSOSIALISASIKAN PROGRAM-PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN DAERAH/DIMANA PIHANYA MENYAJIKAN DIALOG YANG BERNAS DIPADUKAN DENGAN INDEPTH FEATURES YANG DIKEMAS MENDALAM BERISI DATA DAN FAKTA YANG AKURAT//

SEMENTARA PADA KESEMPATAN TERSEBUT,/ANGGOTA FORUM AKADEMIA NTT GUSTI BREWON MINTA METRO NTT MEMBERIKAN JAMINAN AGAR SIARAN LOKAL STASIUN INI BISA DITONTON WARGA YANG BERMUKIM DI BERBAGAI PULAU/ PASALNYA/ SAAT INI JANGKAUAN SIARAN HANYA BISA DIAKSES WARGA KOTA KUPANG DAN SEKITARNYA/SEBAB NTT MEMILIKI LIMA PULAU BESAR BERPENGHUNI DAN RATUSAN PULAU KECIL YANG BERPENGHUNI//

SEDANGKAN ANGGOTA DPRD NTT GAB PIRA MENGATAKAN/ KEHADIRAN METRO TV NTT MEMPERKUAT GERAKAN PERUBAHAN DI DAERAH ITU/SEHINGGA RASANYA PANTAS UNTUK MENGUCAPKAN SELAMAT DATANG KEPADA METRO TV//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT MELAPORKAN///

SEBANYAK 32 LP DI NTT BARU 4 LP MILIKI IJIN RESMI UJI COBA SIARAN

SEBANYAK 32 LEMBAGA PENYIARAN ATAU LP DI NTT /BARU TERDAPAT EMPAT LEMBAGA PENYIAARAN DALAM HAL RADIO YANG TELAH MEMILIKI IJIN RESMI MELAKUKAN UJI COBA SIARAN /UNTUK LEBIH LANJUT MEMPEROLEH IJIN PENYELENGGARA PENYIARAN ATAU IPP SELAMA LIMA TAHUN//

KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH ATAU KPID NTT MUTIARA MAUBOY PADA SAAT MELAPORKAN HASIL KERJA KPID TAHUN 2009 /SERTA RENCANA KERJA KPID NTT TAHUN 2010 DIRUANG WAKL GUBERNR NTT SIANG (/2/2/10) MENGATAKAN/32 LEMBA PENYIARAN INI/ANTARA LAIN 22 LP RADIO SWASTA /4 LP TV SWASTA/7 LP PUBLIK RADIO/DAN 2LP PUBLIK TV/SERTA 2 LP KOMUNITS RADIO//

MENURUT MUTIARA/KEEMPAT RADIO YANG SUDAH DAPAT IJIN RESMI UNTUK MELAKUKAN UJI CABA SIARAN INI/AKAN DIPROSES /UNTUK BISA DINYATAKAN LOLOS UJI CABA ATAU TIDAK/JIKA LOLOS /MAKA KE EMPAT RADIO INI AKAN MENDAPAT IPP//

MUTIARA MENGUNGKAPKAN/TUGAS KPID INI/SELAIN MEMANTAU ISI SIARAN LP YANG ADA DISELURUH NTT /KPID JUGA MEMILIKI TUGAS DAN KEWAJIBAN BERSAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH MENYIAPKAN MASYARAKAT NTT DALAM PROGRAM PENYIARAN MEMASUKI SITEM SIARAN BERJARINGAN ATAU SSJ YANG SUDAH BERLAKU SEJAK 28 DESEMBER 2009 SESUAI UU NOMOR 32 TAHUN 2002///

KESEMPATAN WAKIL GUBERNUR ESTHON FOENAY MENGATAKAN/PEMERINTAH DAERAH MEBERIKAN APRESIASI SOAL HASIL KERJA KEPADA KPID YANG TELAH MEMBANTU PEMERINTAH MENERTIBKAN LP YANG ADA DI NTT DALAM RANGKA MENDORONG LP RADIO DAN TV UNTUK MENYELESAIKAN URUSAN STATUS LP /SEHINGGA TEROPTIMALKAN//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

NTT MASIH MEMILIKI 310 PULAU BELUM BERNAMA

SEBANYAK 566 PULAU DI NUSA TENGGARA TIMUR NTT/TERDAPAT 310 PULAU BELUM BERNAMA/SEBAB MASIH ADANYA PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA WARGA YANG MENGHUNI PULAU TERSEBUT//

KEPALA BIRO PEMERINTAHAN SETDA NTT RICARD DJAMI SIANG TADI RABU (3/2/10) MENGATAKAN/TERKAIT UNTUK PERSIAPAN PROVISNI KEPULAUAN /MAKA PEMERINTAH PUSAT TELAH MEMINTA KEPADA SEMUA DAERAH DI INDONESIA UNTUK MENAMAI SELURUH PULAU YANG HINGGA SAAT INI BELUM DIBERI NAMA UNTUK DIKIRIM KE PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA ATAU PBB AGAR DITETAPKAN//

MENURUT RICARD/MASIH SEKITAR 310 PULAU YANG BELUM DIBERI NAMA OLEH WARGA SETEMPATPENAMAAN PULAU-PULAU TERSEBUT /HARUS DISESUAIKAN DENGAN KARAKTERISTIK DAN ADAT ISTIADAT DI PULAU TERSEBUT SESUAI NAMA LELUHUR ATAU LAINNYA//

RICARD MENGUNGKAPKAN/BELUM DINAMAI PULAU-PULAU ITU/SEBAB MASIH ADA PERBEDAAN PENDAPAT ANTARA WARGA YANG MENGHUNI PULAU ITU/DAN JUGA SELAIN ITU/ BELUM ADANYA KESEPAKATAN DAN KEPASTIAN DATA JUMLAH PULAU YANG AKAN DIPAKAI/SEBAB DI MANA SESUAI TIGA DATA JUMLAH PULAU DI NTT/YAITU DATA YANG DIKELUARKAN BADAN PUSAT STATISTIK ATAU BPS NTT BERJUMLAH 566 PULAU YANG SAAT INI DIPAKAI OLEH PEMERINTAH DAERAH/DAN DATA LAINNYA BERASAL DARI BADAN PERTANAHAN NASIONAL ATAU BPN SEBANYAK 641 PULAU /SERTA DATA BAKOSURTANAL SEBANYAK SERIBU 192 PULAU/SEHINGGA DIPERLUKAN SEPAKAT DATA JUMLAH PULAU MANA YANG HARUS DI PAKAI//

RICARD MENJELASKAN/TERKAIT HAL ITU/MAKA PEMERINTAH PROVINSI/ AKAN MENYURATI SELURUH PEMERINTAH KABUPATEN UNTUK MENAMAI SELURUH PULAU-PULAU YANG BELUM BERNAMA SEHINGGA DAPAT DIUSULKAN KE PBB UNTUK DITETAPKAN/UNTUK DAPAT DITETAPKAN NAMA PULAU-PULAU ITU/SEHINGGA NEGARA LAIN TIDAK BISA MENGKLAIM BAHWA SALAH SATU PULAU ADALAH MILIK MEREKA/ KARENA SUDAH TERDAFTAR DI PBB//

RICARD MENAMBAHKAN/DENGAN SUDAH SEMUANYA SUDAH DIBERI NAMA DAN TERDAFTAR DI PBB /MAKA TIDAK ADA PIHAK LAIN LAGI YANG AKAN MENGKLAIM PULAU YANG ADA DI NTT ADALAH MILIK MERAKA//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

TIGA PANWAS PILKADA DIKHAWATIRKAN AKAN BERMASALAH

DIKHAWATIRKAN PANITIA PANWALSU DI TIGA KABUPATEN MENJADI PEMICU PERSOALAN PADA PILKADA NANTI/SEHINGGA KOMISI PEMILIHAN UMUM ATAU KPU NTT MELAPORKAN HAL TERSEBUT KE KPU PUSAT //

PANWASLU DITIGA KABUPATEN TERSEBUT ADALAH KABUPATEN MANGGARAI/ NGADA/ DAN TIMOR TENGAH UTARA/SEBAB ANGGOTA PANWASLU TERSEBUT BERASAL DARI ANGGOTA PANWAS PEMILU PRESIDEN YANG SUDAH DINONAKTIFKAN//

JURU BICARA KPUD PROVINSI NTT DJIDON DE HAAN SIANG (3/2/10) MENGATAKAN/ SEHARUSNYA/ ANGGOTA PANWAS PILKADA DIBENTUK SESUAI UU PEMERINTAHAN DAERAH YANG MENYEBUTKAN PROSES PEMBENTUKAN PANWAS PILKADA DIMULAI DARI KPU PROVINSI/DAN KPU MENGUSULKAN ENAM ORANG CALON KE BADAN PENGAWAS PEMILU ATAU BANWASLU UNTUK DIPILIH TIGA ANGGOTA PANWAS LEWAT MEKANISME FIT AND PROPER TEST//

MENURUT DJIDON/SESUAI SURAT KESEPAKATAN KPU BERSAMA BAWASLU MENYEBUTKAN/PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANWASLU PEMILU PRESIDEN DISESUAIKAN DENGAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH/SEHINGGA PANWASLU DI TIGA KABUPATEN INI AKAN BERMASALAH//

DJIDON MENGUNGKAPKAN/KESEPAKATAN BERIKUTNYA MENYEBUTKAN/ ANGGOTA PANWASLU PRESIDEN BARU DIANGKAT LAGI MENJADI ANGGOTA PANWAS PILKADA JIKA MASA JABATAN KEPALA DAERAH DI WILAYAH KERJA PANWAS TERSEBUT BERAKHIR SEBELUM AGUSTUS 2010//

DJIDON MENJELASKAN/SEDANGKAN MASA JABATAN KEPALA DAERAH YANG BERAKHIR SESUDAH AGUSTUS 2010/ ANGGOTA PANWASNYA HARUS DIPILIH ULANG/SEBAB MASA JABATAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN ITU BERAKHIR SETELAH AGUSTUS /YAITU KABUPATEN NGADA DAN MANGGARAI BERAKHIR SEPTEMBER 2010/ DAN TIMOR TENGAH UTARA BERAKHIR PADA DESEMBER 2010//

DJIDON MENAMBAHKAN/DALAM MENGANTISIPASI APABILA DI KEMUDIAN HARI ADA DAMPAK HUKUM DARI PELANTIKAN ANGGOTA PANWAS TIGA KABUPATEN INI/MAKA ITU PIHAK KPUD SUDAH MELAPORKAN MASALAH INI KE KPU PUSAT//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

BANJIR ROB SIKKA AKIBAT TIDAK ADA TEMBOK PEMECAH GELOMBANG

BANJIR ROB MERENDAM 118 RUMAH PENDUDUK DI KECAMATAN PAGA /KABUPATEN SIKKA /MINGGU (31/01/10) MALAM SEKITAR PUKUL 00 TITIK 00 WITA /DIAKIBATKAN DIPESISIR PANTAI SELATAN SIKKA TIDAK ADA TEMBOK PENAHAN ATAU TEMBOK PEMECAH PEMECAH GELOMBANG//

SALAH SATU WARGA SIKKA YANG DIHUBUNGI LEWAT TELPON SELULER ALDI RAJALEWA SIANG (2/2/10) MENGATAKAN/KEJADIAN GELOMBANG PASANG INI/SUDAH TIAP TAHUN TERJADI DI WILAYAH TERSEBUT/SEBAB TIDAK ADA TEMBOK PEMECAH GELOMBANG//

MENURUT ALDI/TIAP MEMASUKI BULAN FEBRUARI SELALU TERJADI UJAN ANGIN /SEHINGGA MENGAKIBATKAN TERJADINYA ABRASI /SEHINGGA AIR LAUT SELALU NAIK KEDARAT ATAU ROB KEPEMUKIMAN WARGA DISEKITAR PESISIR PANTAI TERSEBUT//

ALDI MENGUNGKAPKAN/DIBANDINGKAN KECAMATAN BOLA DAN KECAMATAN LELA /DIPESISIR PANTAI SUDAH DIBANGUN TEMBOK PEMECAH GELOMBANG/SEHINGGA WARGA DIPESISIR PANTAI TERHINDAR DARI BENCANA ROB TERSEBUT//

ALDI MENAMBAHKAN/DALAM MENGATASI HAL INI/MUNGKIN LANGKA YANG PERLU DILAKUKAN OELH PIHAK PEMERINTAH ADALAH MELAKUKAN PENANAMAN MANGROF DISEKITAR WILAYAH PESISIR TERSEBUT/SEHINGGA BISA MENGATASI MASALAH ABRASI YANG TERJADI //

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN//

ANGGARAN PILKADA 8 KABUPATEN DI NTT BELUM CAIR

ANGGARAN UNTUK MENDANAI PILKADA DI DELAPAN KABUPATEN DI NUSA TENGGARA TIMUR ATAU NTT BELUM DICAIRKAN//

SEHARUSNYA ANGGARAN PILKADA CAIR PADA 4 JANUARI 2010/NAMUN SAMPAI FEBRUARI BELUM JUGA CAIR/KETERLAMBATAN INI DISEBABKAN PEMERINTAH DI KABUPATEN YANG MENGGELAR PILKADA/ BELUM MENANDATANGANI NOTA KESEPAHAMAN ATAU MOU BERSAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM ATAU KPU SETEMPAT//

JURU BICARA KPU NTT DJIDON DE HAAN SIANG (2/2/10) MENGATAKAN/ PASALNYA PEMERINTAH DAERAH BELUM MENETAPKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH ATAU APBD 2010/SEBAB SAAT INI KABUPATEN MASIH MEMBAHAS RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH//

MENURUT DJIDON /AKIBATYA/ HINGGA AWAL PEKAN INI/ BELUM TERLIHAT AKTIVITAS PEMBENTUKAN PANITIA AD HOC PENYELENGGARA PEMILU BELUM DILAKUKAN DI DELAPAN KABUPATEN YANG MENGGELAR PILKADA YAITU FLORES TIMUR/ MANGGARAI BARAT/ SUMBA TIMUR/ SUMBA BARAT/ NGADA/ MANGGARAI/ TIMOR TENGAH UTARA/ DAN SABU RAIJUA//

DJIDON MENGUNGKAPKAN/ ANGGARAN PILKADA TELAH DISETUJUI DPRD ATAS USULAN KPU LEWAT PEMERINTAH/SEHINGGA UNTUK MENGANTISIPASI PENGUNDURAN TAHAPAN PILKADA TERKAIT KETERLAMBATAN ANGGARAN TERSEBUT/ PEMERINTAH SEJUMLAH KABUPATEN TELAH MENGELUARKAN DANA TALANGAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK MENDANAI PEREKRUTAN DAN PENETAPAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ATAU PPK/DAN PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA ATAU PPS /SERTA KELOMPOK PANITIA PEMUNGGUTAN SUARA ATAU KPPS//

DJIDON MENAMBAHKAN/SEMENTARA ITU/ ANGGARAN PILKADA TIMOR TENGAH UTARA YANG SEBELUMNYA DIUSULKAN 21 MILIAR/NAMUN SESUAI USULAN YANG DISETUJUI DITETAPKAN 16 KOMA 3 MILIAR UNTUK DUA PUTARAN PILKADA//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///