PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BELUM MAKSIMAL

ASISTEN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKDA PROVINSI NTT ANDEREAS JEHALU/ SAAT MEMBUKA KEGIATAN WORKSHOP EVALUASI DAN SOP KOORDINASI PENGERTIAN TRAFFICKING TINGKAT PROVINSI NTT DI RUANG RAPAT SEKDA NTT JUMAT (07/10) MENGATAKAN/ PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SELURUH ELEMEN MASYARAKAT BELUM MAKSIMAL// PASALNYA ADVOKASI DAN SOSIALISASI TENTANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN TPPO/ BELUM MENJANGKAU MASYARAKAT TINGKAT BAWAH SEHINGGA PEMAHAMAN MASYARAKAT AKAN HAL INI MASIH SANGAT MINIM// UNTUK ITU MASIH SERING TERJADI KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) YANG MENIMPA KAUM PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI NTT//

MENURUT JEHALU/ PENGIRIMAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI SERING DIJADIKAN MODUS KEJAHATAN TPPO DAN EKSPOLITASI SEKSUAL ANAK// BERDASARKAN KAJIAN MIGRAN CARE/ SETIAP TAHUN SETIDAKNYA 450 RIBU WARGA INDONESIA ATAU 70 PERSEN ADALAH PEREMPUAN YANG DIBERANGKATKAN SEBAGAI TENAGA KERJA KE LUAR NEGERI ITU TERDAPAT SEKITAR 60 PERSEN DIKIRIM SECARA ILEGAL DAN SEKITAR 46 PERSEN TERINDIKASI KUAT MENJADI KORBAN TPPO//

JEHALU MENJELASKAN/ DARI DATA INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM)/ PERIODE 2005 SAMPAI DENGAN 2010 TERCATAT TELAH DIPULANGKAN 3 RIBU 840 KORBAN PERDAGANGAN ORANG DAN SEBAGIAN BESAR ADALAH PEREMPUAN ATAU 90 KOMA 39 PERSEN// DIMANA DIANTARA 23 KOMA 57 PERSEN ADALAH ANAK-ANAK DI BAWAH UMUR// PARA KORBAN INI DIPULANGKAN UMUMNYA DARI MALAYSIA YAITU 92 KOMA 40 PERSEN DAN SEBAGIAN BESAR BERASAL DARI JAWA BARAT (882 KORBAN)// KARENA ITU/ PEMERINTAH TELAH BERTEKAD UNTUK MEMERANGI TPPO DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK//DAMPAK KEJAHATAN KEMANUSIAAN INI DAPAT MERUGIKAN KAUM PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI GENERASI PENERUS// UNTUK ITU KOMITMEN PEMERINTAH TERHADAP PEMBERANTASAN TPPO DENGAN DITERBITKANNYA UU NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TPPO YANG DILENGKAPI DENGAN BERBAGAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA//

JEHALU MENGUNGKAPKAN/ TANTANGAN FUNDAMENTAL YANG DIHADAPI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN TPPO/ ADALAH BAGAIMANA MENYELESAIKAN AKAR PERMASALAHAN YAITU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT MELALUI PERCEPATAN PENURUNAN JUMLAH PENDUDUK DI BAWAH GARIS KEMISKINAN/ PENURUNAN TINGKAT PENGANGGURAN/ MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN MEMPERKUAT KAPASITAS KELUARGA KHUSUSNYA PEREMPUAN DAN ANAK SERTA MENGUPAYAKAN ADANYA KESETARAAN DAN KEADILAN DALAM MENDAPATKAN AKSES PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG BAGI SELURUH KOMPONEN MASYARAKAT YANG ADA BAIK DI TINGKAT PUSAT MAUPUN DI DAERAH//

SEMENTARA ITU KEPALA BAGIAN (KABAG) PENGARUSUTAMAAN ANAK BIRO PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SETDA PROVINSI NTT ERNY NAPPOE MENGATAKAN/ TUJUAN DARI KEGIATAN WORKSHOP EVALUASI DAN SOP KOORDINASI PENGERTIAN TRAFFICKING TINGKAT PROVINSI NTT ADALAH UNTUK MEMPEROLEH INFORMASI SEJAUHMANA GUGUS TUGAS TINGKAT PROVINSI TELAH DILAKSANAKAN/ MENYAMAKAN PEMAHAMAN DAN PERSEPSI ANGGOTA GUGUS TUGAS TENTANG TRAFFICKING SERTA TERCIPTANYA KERJASAMA DAN KOORDINASI DALAM PENGHAPUSAN PERDAGANGAN PEREMPUAN DAN ANAK ANTAR INSTANSI BAIK DI TINGKAT DAERAH/ NASIONAL DAN INTERNASIONAL//

ERNY MENAMBAHKAN/ DIKETAHUI PERDAGANGAN MANUSIA TERJADI BILAMANA KORBAN DIPAKSA UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN DI LUAR KEHENDAKNYA UNTUK KEUNTUNGAN SI PELAKU// PERDAGANGAN MANUSIA DAPAT TERJADI DALAM BERBAGAI BENTUK/ TAPI APAPUN ITU SELALU MERUPAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN MELAWAN HUKUM DI INDONESIA// TUJUAN DARI PERDAGANGAN ORANG SELALU UNTUK MENGEKSPLOITASI KORBAN UNTUK KEUNTUNGAN ORANG LAIN//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

KANTOR DESA MUKE SEGERA DIBANGUN

KEPALA DESA MUKE ANDERIAS LOPO YANG DITEMUI DI KUPANG JUMAT (07/10) MENGATAKAN/ KANTOR DESA MUKE KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR/ KABUPATEN KUPANG SEGERA DIBANGUN// DIKETAHUI DARI 10 DESA YANG TERDAPAT DI KECAMATAN AMABI OEFETO TIMUR INI HANYA 9 DESA YANG SUDAH MEMILIKI KANTOR DESA/ SEMENTARA SATU DESA YAITU DESA MUKE BELUM MEMILIKI KANTOR DESA SELAMA 7 TAHUN// UNTUK ITU SELAMA INI PELAYANAN PEMERINTAHAN DILAKSANAKAN DI RUMAH JABATAN KEPALA DESA//

MENURUT LOPO/PEMBANGUNAN KANTOR DESA BARU DAPAT DILAKSANAKAN DALAM TAHUN 2011 INI/PASALNYA SELAMA MASA JABATAN KEPALA DESA SEBELUMNYA TIDAK TIDAK MEMILIKI RENCANA PEMBANGUNAN KANTOR DESA TERSEBUT//UNTUK ITU SAAT INI DIRINYA TELAH MERENCANAKAN PEMBANGUNAN KANTOR DESA INI MENGGUNAKAN DANA ADD//

LOPO MENGUNGKAPKAN/PEMBANGUNAN KANTOR DESA INI DILAKSANAKAN MELALUI PERTEMUAN DENGAN WARGA SETEMPAT PADA 30 SEPETMBER 2011 LALU YANG DILAKSANAKAN DIRUMAHA JABATAN KEPALA DESA YANG SAAT INI DIJADAIKAN KANTOR DESA //

LOPO MENJELASKAN/ SESUAI RENCANA DALAM PEMBANGUNAN KANTOR DESA INI AKAN DITENDER KEPADA MASYARAKAT SETEMPAT/ SEHINGGA UANG TERSEBUT TIDAK KELUAR KEPADA ORANG LUAR DESA/ TETAPI DIPEROLEH ORANG DALAM DESA SENDIRI/ DAN SESUAI RENCANA PEMBANGUNAN AKAN SELESAI PADA TAHUN 2012//

LOPO MENAMBAHKAN/ DANA PEMBANGUNAN KANTOR DESA SEBESAR 32 JUTA RUPIAH YANG MERUPAKAN DANA ADD TAHUN 2010 DAN DITAMBAH DANA ADD 2011// DIMANA DANA ADD 2010 INI TELAH DIPERDAYAKAN BAGI 12 ORANG UNTUK PEMELIHARAAN SAPI/ DAN SAPI INI AKAN DIJUAL DAN KEUNTUNGANNYA DI TAMBAH DENGAN DANA ADD 2011 UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR DESA TERSEBUT//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA PERKAWINAN MENJADI TANGGUNG JAWAB LEMBAGA GEREJA

KETUA KPWK AMARASI BARAT PETRUS TAMENO PADA ACARA PERCEPATAN GERAKAN SADAR AKTA KELAHIRAN DAN AKTA PERKAWINAN’ KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI NTT DENGAN GIZ MELALUI PROYEK GG PAS/ SWR/ YANG DIFASILITASI OLEH RUMAH PEREMPUAN NTT/ KAMIS (06/10)/ DI AULA ELTARI KUPANG MENGATAKAN/ KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN JUGA AKTA PERKAWINAN BUKAN HANYA MENJADI PERSOALAN DARI PEMERINTAH TAPI JUGA MENJADI TANGGUNG JAWAB LEMBAGA GEREJA//

MENURUT PETRUS/ UNTUK ITU DALAM MENANGANI KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN JUGA AKTA PERKAWINAN MENJADI TANGGUNGJAWAB BERSAMA// PASALNYA INI MERUPAKAN KONDISI DAN TUGAS CUKUP BANYAK PENDUDUK/ MAKA 26 PENDETA YANG BERGERAK BAGAIMANA MEMBANGUN BENTUK PELAYANAN BAHKAN JUGA TERMASUK AKTA PERKAWINAN DAN KELAHIRAN//

SEMENTARA ITU DARI PIHAK DISPENDUK CAPIL MERRY MENGATAKAN/ PERSOALAN YANG DIHADAPI DALAM KEPENGURUSAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN JUGA AKTA PERKAWINAN MENGALAMI KETERBATASAN PADA PIHAK DISPENDUK YAITU TIDAK ADANYA KETERSEDIAAN BLANGKO FORM// TAPI PADA PRINSIPNYA PIHAK DISPENDUK SIAP MELAYANI/ ASAL FORM SUDAH SIAP DAN BERKAS LENGKAP//

MERRY MENAMBAHKAN/ DIKETAHUI 800 FORM YANG DISPENDUK KEMBALIKAN KARENA TIDAK ADA KUTIPAN PERKAWINAN/ TIDAK ADA AKTA KELAHIRAN/ FOTO COPY KTP DAN JUGA SURAT KETERANGAN DOMISILI//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

RUMAH PEREMPUAN NTT SAAT INI TANGANI 85 KASUS

KETUA LEMBAGA RUMAH PEREMPUAN LIBBY SINLAELOE YANG DITEMUI DI RUANG KERJANYA JUMAT (07/10) MENGATAKAN/ RUMAH PEREMPUAN NUSA TENGGARA TIMUR SAAT INI MENANGANI 85 KASUS/DIANTARANYA KASUS KDRT/ KEKERASAN SEKSUAL DAN TRAFFICKING//

MENURUT LIBBY/ KASUS YANG DITANGANI MULAI DARI BULAN JANUARI HINGGA SEPTEMBER 2011// DIMANA KASUS INI DIANTARANYA KDRT SEBANYAK 46 KASUS/ KEKERASAN SEKSUAL 25 KASUS/ DAN TRAFFICKING SEBANYAK 14 KASUS//

LIBBY MENJELASKAN/ 85 KASUS INI LEBIH BANYAK TERJADI DI KOTA KUPANG DAN KABUPATEN KUPANG// UNTUK KASUS KDRT LEBIH BANYAK TERJADI DI KABUPATEN KUPANG/ DAN KEKERASAN SEKSUAL LEBIH BANYAK DI KOTA KUPANG// SEMENTARA UNTUK TRAFFICKING LEBIH BANYAK TERJADI DI KABUPATEN TIMUR TENGAH SELATAN (TTS)//

LIBBY MENGUNGKAPKAN/ KASUS-KASUS YANG DITANGANI OLEH RUMAH PEREMPUAN INI/ SEBAGIANNYA DILAPORKAN OLEH PIHAK KORBAN SENDIRI KE RUMAH PEREMPUAN/ DAN YANG LAINNYA LAPORAN DARI PIHAK KEPOLISIAN DALAM HAL INI POLRESTA KUPANG//

LIBBY MENAMBAHKAN/ DARI KASUS INI/ RUMAH PEREMPUAN MELAKUKAN KONSELING BAGI PARA KORBAN/ DAN YANG LAIN DIPROSES HUKUM/ TERGANTUNG DARI KORBAN JIKA INGIN DIPROSES LANJUT// PASALNYA SEMUA KUNCI BERADA PADA KORBAN//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///