PELAKU PEMBUNUHAN WNI DI TIMOR LESTE SUDAH DITANGKAP

MENTERI SEKRETARIS ATAU MENSEKNEG BIDANG KEAMANAN NEGARA TIMOR LESTE FRANSISCO DA COSTA GUTERES SESUDAH MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR NTT MENGATAKAN / TERKAIT KEMATIAN SALAH SEORANG WARGA INDONESIA DI WILAYAH AIR MERAH TIMOR LESTE BEBERAPA WAKTU LALU PELAKUNYA SUDAH DITANGKAP//

MENURUT FRANSISCO/ KEMATIAN WARGA NEGARA INDONESIA TERSEBUT TERKAIT MASALAH BISNIS UTANG PIUTANG DI ANTARA KEDUA BELAH PIHAK //

FRANSISCO MNEGUNGKAPKAN /TERKAIT KEMATIAN TERSEBUT /PIHAK TIMOR LESTE JUGA MENGUCAPKAN TURUT BELASUNGKAWA TERHADAP KEMATIAN WARGA NEGARA INDONESIA TERSEBUT YANG SUDAH DISAMPAIKAN KEPADA GUBERNUR NTT DALAM PERTEMUAN TERSEBUT//

FRANSISCO MENEGASKAN/PELAKUNYA SUDAH DITANGKAP DAN AKAN DIJATUHI HUKUMAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DITIMOR LESTE //

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN

PEMPROV NTT FASILITASI PERTEMUAN MASALAH PERBATASAN

ASISTEN SATU SETDA PROVINSI NTT YOS MAMULAK SAAT DIKONFIRMASI TERKAIT HASIL PERTEMUAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NTT DAN MENSEKNEG TIMOR LESTE MENGATAKAN/HASIL PERTEMUAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI NTT DAN MENSEKNEG TIMOR LESTE /INTINYA MEREKA MEMINTA AGAR PEMERINTAH PROVINSI NTT DAPAT MEMFASILITASI DALAM RANGKA MELAKUKAN PERTEMUAN ANTARA MASYARAKAT LOKAL DENGAN MASYARAKAT TIMOR LESTE UNTUK BISA DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH LIMA TITIK PERBATASAN//

MENURUT MAMULAK / PERTEMUAN YANG DIMINTA OLEH NEGARA TIMOR LESTE KEPADA PEMERINTAH PROVINSI NTT/AGAR JANGAN TERLALU FORMAL /SEHINGGA DALAM PERTEMUAN TERSEBUT BISA MENGETAHUI KEINGINAN DARI KEDUA MASYARAKAT TERSEBUT /SEHINGGA BISA MENCARI SUATU KEPUTUSAN ATAU JALAN TERBAIK DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PERBATASAN INI//

MAMULAK MENGUNGKAPKAN/DILIHAT BUDAYA DARI KEDUA MASYARAKAT BAIK INDONESIA KHUSUSNYA DI PERBATASAN DAN MASYARAKAT TIMOR LESTE HAMPIR SAMA /SEHINGGA PERLU DILAKUKAN PERTEMUAN BERSAMA UNTUK MENDAPAT PENYELESAIANNYA//

MAMULAK MENAMBAHKAN/TERKAIT HAL ITU/ MAKA GUBERNUR NTT SUDAH MEMINTA KEPADA BUPATI BELU UNTUK MENYIAPAKAN TIM / BAIK DI TINGKAT PROVINSI DAN TIM KABUPATEN /AGAR DALAM WAKTU DEKAT PERTEMUAN ANTARA MASYARAKAT LOKAL DI WILAYAH PERBATASAN DAN MASYARAKAT DI WILAYAH TIMOR LESTE BISA LEBIH CEPAT DILAKUKAN//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN

MENSEKNEG TIMOR LESTE KUNKER KE NTT

SIANG TADI DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA MENTERI SEKRETARIS ATAU MENSEKNEG BIDANG KEAMANAN NEGARA TIMOR LESTE DAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA ATAU MENSEKNEG REGIONAL WILAYAH OEKUSI TIMOR LESTE KE NTT UNTUK MEMBAHAS TIGA PERSOALAN DENGAN GUBERNUR NTT//

KONSULAT JENDERAL TIMOR LESTE CAITANU GUTERES MENGATAKAN TUJUAN DALAM RANGKA KUNJUNGAN KERJA NEGARA TIMOR LESTE DENGAN GUBERNUR NTT BERSAMA MENTERI SEKRETARIS BIDANG KEAMANAN NEGARA TIMOR LESTE YAITU FRANSISCO DA COSTA GUTERES DAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REGIONAL WILAYAH OEKUSI YAITU JORJE TENE /UNTUK MEMBAHAS TIGA PERSOALAN TERSEBUT ANTARA LAIN MASALAH PASPOR LEPAS/MASALAH PERBATASASN DAN VISA BAGI MAHASISWA TIMOR LESTE YANG BERADA DI INDONESIA KHUSUNYA DI NTT//

MENURUT CAITANU/PERBATAS INI /SEDANG TERJADI SEDIKIT PERSOALAN ANTARA DUA NEGARA YAITU TIMOR LESTE DAN INDONESIA KHUSUNYA NTT/DIMANA MASYARAKT TIMOR LESTE SEDANG MEMBUKA LAHAN PERKEBUNAN DI WILAYAH INDONESIA KHUSUSNYA DAERAH PERBATASAN BELU DAN TIMOR LESTE /SEHINGGA TUJUAN KEDATANGAN UNTUK DAPAT MENDAPAT JALAN KELUAR YANG TERBAIK BAGI MASYARAKAT DI WILAYAH PERBATASAN INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE //

CAITANU MENAMBAHKAN /KUNJUNGAN KERJA DARI TIMOR LESTE KE INDONESIA /DIRENCANAKAN MELAKUKAN LIMA AGENDA PERTEMUAN YAITU GUBERNUR NTT / DPRD PROVINSI NTT/ DANDREM/ KAPOLDA NTT/ SERTA DEPARTEMEN HAK ASASI MANUSIA ATAU HAM /DAN PERTEMUAN BERLANGSUNG HANYA SATU HARI //

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABT FM MELAPORKAN

PIMPINAN SKPD HENTIKAN KORUPSI

PADA RAPAT EVALUASI TENGAH TAHUN PEMBANGUNAN DAERAH SERTA RAPAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH YANG BERLANGSUNG MULAI DARI KEMARIN DAN HINGGA HARI / GUBERNUR NTT FRANS LEBU RAYA MINTA PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ATAU SKPD DI DAERAH TERSEBUT UNTUK BERHENTI MELAKUKAN KORUPSI/SEBAB 61 PERSEN ANGGARAN APBD NTT UNTUK BELANJA PUBLIK HARUS SAMPAI KE RAKYAT/ JANGAN DIKORUPSI //

MENURUT FRANS /PIMPINAN SKPD DIBERI GAJI UNTUK MENJALANKAN TUGAS PELAYANAN KEMASYARAKATAN SEPERTI MENGELOLA DANA PEMBANGUNAN/ SEHINGGA JIKA DANA ITU DIKORUPSI DAPAT MENGAKIBATKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TIDAK BISA BERJALAN/SERTA RAKYAT TIDAK BISA KELUAR DARI BELENGGU KEMISKINAN//

FRANS MENGUNGKAPKAN/ DILIHAT SAMPAI AGUSTUS 2009/PENDUDUK MISKIN DI NTT TELAH BERKURANG MENJADI 1 JUTA 13 RIBU 500 ORANG DARI JUMLAH PADA TAHUN 2008 YAITU 1 JUTA 98 RIBU 300 ORANG/SEHINGGA PENURUNAN PENDUDUK MISKIN INI/PERLU DIIKUTI PENINGKATAN TINGKAT KESEJAHTERAAN/ MAKA ITU/ SELURUH DANA YANG DIALOKASIKAN UNTUK PROGRAM PEMBANGUNAN TIDAK BOLEH DIKORUPSI//

SEMENTARA/ LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ATAU LSM PENGUATAN INSTITUSI DAN ADVOKASI RAKYAT ATAU PIAR NTT MELAPORKAN SELAMA 2002 SAMPAI DENGAN 2008 TERJADI 350 KASUS KORUPSI DI NTT YANG MERUGIKAN NEGARA PULUHAN MILIAR RUPIAH//

KASUS-KASUS ITU DIKELOMPOKAN MENJADI DUGAAN KORUPSI YANG SUDAH DILAPORKAN KE PENEGAK HUKUM/ TETAPI PROSES PENYELIDIKAN TIDAK JALAN/ DARI DUGAAN KORUPSI YANG INDIKASI KORUPSINYA MASIH REMANG-REMANG/SERTA DUGAAN KORUPSI YANG SUDAH JELAS INDIKASI KORUPSINYA/TERLIHAT PADA DAERAH YANG KASUS KORUPSINYA PALING BANYAK ADALAH KOTA KUPANG BERJUMLAH 110 KASUS/ DAN TERENDAH KABUPATEN ALOR 53 KASUS//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABT FM MELAPORKAN

KANTOR BUPATI KUPANG SELALU DIDATANGI PENDEMO

KANTOR BUPATI KUPANG YANG TERLETAK DI JALAN SOEKARNO KOTA KUPANG INI / SETIAP HARI SELALU DIDATANGI PENDEMO / BAIK YANG DEMO MENENTANG KEBIJAKAN BUPATI KUPANG MAUPUN YANG TIDAK / TERBUKTI SEJAK PAGI AKTIFITAS DI KANTOR BUPATI KUPANG TERSEBUT LUMPUH TOTAL / KARENA PARA PEGAWAI DIKEJUTKAN DENGAN BELASAN KENDARAN RODA DUA DAN EMPAT YANG DITUMPANGI MASSA / SEJAK PAGI HINGGA SIANG MASSA TIDAK BERGESER KARENA INGIN BERTEMU KETUA DPRD KABUPATEN KUPANG DAN ANGGOTANYA / BAHKAN DI RUANG LOBI BUPATI KUPANG MASSA YANG DATANG MEMBAWA SOUND SYSTEM MENARI-NARI DIDALAM KANTOR TERSEBUT //

MASSA YANG RATA-RATA WARGA FATULEU DAN AMFOANG INI / MENDESAK AGAR PIMPINAN DEWAN BISA MELAKUKAN TATAP MUKA DENGAN MEREKA / KARENA ADA BEBERAPA HAL PENTING YANG HARUS DIBICARAKAN / SETELAH MELAKUKAN PENDEKATAN DENGAN PIMPINAN DEWAN / MAKA PIMPINAN DEWAN MEMINTA AGAR MASSA MENGUTUS BEBERAPA ORANG SEBAGAI UTUSAN MEREKA / UNTUK MELAKUKAN PEMBICARAAN SESUAI TUNTUTAN MEREKA //

MELKIAS BAIT / YANG DIPERSILAHKAN UNTUK MEMULAI PEMBICARAANNYA MENGATAKAN / SEBAGAI MASYARAKAT KABUPATEN KUPANG MEREKA MENDUGA ANTARA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DI KABUPATEN KUPANG DINILAI TIDAK ADA KEHARMONISAN / DAN TERKESAN EKSEKUTIF MENCARI KESALAHAN BUPATI SEBAGAI EKSEKUTIF //

BAIT MENJELASKAN / SEPERTI YANG TERTERA DALAM PERNYATAAN DEWAN BAIK DI MEDIA ELEKTRONIK ATAU CETAK / ADANYA KEINGINAN KUAT DEWAN UNTUK MENURUNKAN BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI // SEBENARNYA MASIH ADA BANYAK MASALAH YANG BELUM DISELESAIKAN DEWAN / MENGAPA DEWAN HANYA MAU MENGURUS BUPATI AGAR MUNDUR //

BAIT MENAMBAHKAN / BUPATI TITU EKI / SEBAGAI ORANG TIMOR / TIDAK PERNAH MERESAHKAN MASYARAKAT / DAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT ADALAH DPRD / KARENA SERING MEMBUAT PERNYATAAN YANG MERESAHKAN MASYARAKAT //

BAIT BERHARAP / BUPATI KUPANG SEGERA MELANTIK CAMAT / SEKCAM /DAN LURAH YANG SUDAH DILATIH TUGASKAN KE KABUPATEN SABU RAIJUA / HAL INI DIPANDANG PERLU / AGAR JANGAN MENGHAMBAT PELAYANAN KEMASYARAKATAN YANG ADA DI TINGKAT BAWAH //

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN

RENDAH, KESADARAN WARGA BAYAR PAJAK KENDARAAN

KEPALA UNIT PELAYANAN TEKNIS PENDAPATAN DAERAH WILAYAH KABUPATEN KUPANG PADA DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH NTT RAME HYERONIMUS DI RUANG KERJANYA PAGI TADI MENGATAKAN / KESADARAN MASYARAKAT KABUPATEN KUPANG UNTUK MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR BAIK RODA DUA DAN EMPAT MASIH RENDAH //

MENURUT RAME / HAL TERSEBUT TERBUKTI DARI ANGKA PELANGGARAN YANG DIJARING SAAT PIHAKNYA MELAKUKAN OPERASI BERSAMA ANGGOTA SATLANTAS DARI POLRES KUPANG PEKAN KEMARIN //

RAME MENJELASKAN / RATA-RATA KENDARAAN YANG TERJARING AKIBAT PAJAK MOTOR BELUM TERRBAYAR DIATAS 50AN KENDARAAN SETIAP HARINYA / SEHINGGA TOTAL KENDARAAN YANG DIJARING AKIBAT TIDAK MELUNASI PAJAK SEBAGAI BUKTI PELANGGARAN SELAMA 10 HARI MENCAPAI 5 RATUSAN LEBIH KENDARAAN //

RAME MENAMBAHKAN / ENGAN ADANYA OPERASI BERSAMA / WARGA YANG MERAS APAJAKNYA BELUM DILINASI / LANGSUNG MENDATANGI PIHAKNYA UNTUK MENYELESAIKAN HUTANG PAJAK DARI KENDARAANNYA //

RAME MENGUNGKAPKAN / SEMENTARA INI / PIHAKNYA MASIH MENGALAMI KENDALA / KARENA SEBAGAI UPT YANG BARU DIMEKARKAN DARI UPT KT KUPANG BERSAMA 4 UPT LAIN DI NTT / TENTUNYA PROSES ADMINISTRASI TERUTAMA DALAM PELAYANAN BELUM OPTIMAL //

RAME BERHARAP / DALAM WAKTU DEKAT PIHAKNYA AKAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT SEPERTI LANTAS / JASA RAHARJA / SEHINGGA PELAYANAN KHUSUS UNTUK KENDARAN BERMOTOR BISA DILAYANI LANGSUNG PADA UPT KABUPATEN KUPANG / MASYARAKAT TIDAK PERLU JAUH-JAUH KE KUPANG //

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN

BUPATI TITU EKI DITUDING BUAT KONSPIRASI JAHAT DENGAN PENGUSAHA KOREA SELATAN

KEBIJAKAN BUPATI KUPANG TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IUP EKSPLORASI MENJADI IUP OPERASI PRODUKSI MERUPAKAN HASIL KONSPIRASI JAHAT ANTARA PRESIDENT DIREKTUR PT PUSAKA PERTAMBANGAN MINA KIM TAE SAEK / DENGAN BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI //

PERNYATAAN TERSEBUT DILONTARKAN SALAH SATU KOORINATOR PENDEMO YAKOB SULA KEMARIN PAGI (06/08/09) SAAT MELAKUKAN AKSI DEMONSTRASI DIDEPAN HALAMAN HOTEL KRISTAL // MASA SEBELUM MELAKUKAN ORASINYA DI KANTOR BUPATI KUPANG / TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN DEMO DENGAN MEMBENTANGKAN BEBERAPA POSTER DI HALAMAN MASUK HOTEL TERSEBUT / DIDUGA KARENA DI HOTEL TERSEBUT MENGINAP BEBERAPA WARGA KOREA DAN PRESIDENT DIREKTUR KIM TAE SAEK // MASYARAKAT ASAL KECAMATAN KUPANG TIMUR INI / DATANG MENGGUNAKAN KENDARAAN RODA DUA DAN EMPAT YANG DITUMPANGI RATUSAN MASSA //

MENURUT SULA / LOKASI YANG DIMUAT DALAM SK BUPATI NOMOR 135 GARING SKEP GARING HK GARING 2009 TERTANGGAL 18 JULI 2009 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN ATAU IUP EKSPLORASI MENJADI IUP PRODUKSI MERUPAKAN BUKTI FIKTIF DAN MANIPULASI // BAHKAN SEBAGIAN LOKASI MERUPAKAN KAWASAN HUTAN LARANGAN //

SULA MENJELASKAN / SK YANG DIKELUARKAN TERSEBUT MENYALAHI ATURAN / YANG DITETAPKAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA / YANG BELUM DITERBITKAN PP NYA / KARENA ITU SK YANG DIKELUARKAN BUPATI KUPANG HARUS BATAL DEMI HUKUM //

SULA MENAMBAHKAN / KEBIJAKAN YANG DIBUAT BUPATI TITU EKI / ADALAH SUATU UPAYA SISTEMATIS YANG DIBUAT BERSAMA PENGUSAHA / UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG TERSEBUT DAN HAL TERSEBUT NYATA DIMANA / PADA TANGGAL 6 JULI 2009 KIM TAE SAEK MEMINTA BUPATI TITU EKI AGAR TIDAK MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 //

SULA MENGUNGKAPKAN / KONSPIRASI YANG DIBUAT BUPATI KUPANG DAN PENGUSAHA ASAL KOREA INI / MERUPAKAN PENYELUNDUPAN HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM BERAT / DAN SADAR ATAU TIDAK KEBIJAKAN YANG DIBUAT SUDAH MENYUSAHKAN MASYARAKAT KABUPATEN KUPANG DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA SELATAN YANG AKAN MENGUCURKAN KREDITNYA UNTUK PENGUSAHA TERSEBUT //

SULA MEMINTA AGAR POLISI PBB DAN POLISI KOREA SELATAN SERTA POLISI INDONESIA MENANGKAP PARA MANIPULATOR DATA MANGAN DI KABUPATEN KUPANG INI / KARENA HAL YANG DIBUAT HANYA UNTUK MEMBOBOL BANK DI KOREA SELATAN //

SEMENTARA PRESIDENT PT PUSAKA PERTAMBANGAN MINA KIM TAE SAEK KEPADA WARTAWAN DI KUPANG MENGATAKAN / MASSA YANG MELAKUKAN DEMO TERSEBUT / DIANGGAP SESUATU YANG DEMOKRATIS DAN SANGAT WAJAR / KARENA MEREKA BELUM MENGETAHUI TUJUAN YANG AKAN DILAKSANAKAN PERUSAHAN TERSEBUT DI KABUPATEN KUPANG //

SEDANGKAN SALAH SATU KOORINATOR FERDY WADU KEPADA WARTAWAN MENGATAKAN / JIKA BUPATI KUPANG TIDAK MEMBATALKAN KERJASAMA INI / UNTUK MEMBERIKAN JAWABAN YANG BISA MEMUASKAN WARGA / MAKA MASSA AKAN DATANG MENDUDUKI KANTOR BUPATI KUPANG DENGAN JUMLAH YANG CUKUP BANYAK //

KIM TAE SAEK MENJELASKAN / BUKTI ADANYA KESAMAAN PENDAPAT INI / TERLIHAT SEJAK DIRINYA MENDATANGI BEBERAPA LOKASI YANG AKAN DIJADIKAN LOKASI TAMBANG / DIMANA MASYARAKAT YANG ADA MENYAMBUT DENGAN SOPAN / SERTA MEMINTA AGAR TAMBANG BATU MANGAN INI / BISA SEGERA DILAKSANAKAN / KARENA DIANGGAP CUKUP MEMBANTU PEREKONOMIAN WARGA //

KIM TAE SAEK MENGUNGKAPKAN / DIRINYA DALAM MELAKUKAN TAMBANG INI / SELALU MEMPERHATIKAN APA YANG MENJADI HAK RAKYAT DAN APA YANG MENJADI HAK PERUSAHAAN //

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN

5 FRAKSI KRITISI KEBIJAKAN BUPATI KUPANG

LIMA FRAKSI YANG ADA DI DPRD KABUPATEN KUPANG /MENGKRITISI KEBIJAKAN BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI / TERKAIT DENGAN KEBIJAKANNYA MEMINDAHKAN 170 PNS KE KABUPATEN SABU RAIJUA / SERTA LAMBATNYA PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KUPANG //

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KUPANG (06/08/09) / DIGELAR DI RUANG SIDANG DPRD KABUPATEN KUPANG YANG DIHADIRI KETUA DAN 2 WAKIL SERTA 35 ANGGOTA DPRD / SIDANG YANG SEHARUSNYA BERLANGSUNG JAM 9 PAGI / MOLOR HINGGA JAM 12 SIANG//

FRAKSI GABUNGAN DALAM PANDANGANNYA YANG DIBACAKAN YUSUF DOMINGGUS LADO MEMINTA BUPATI MEMBERIKAN PENJELASAN TERKAIT MUTASI 170 PNS KE SABU RAIJUA / KARNA MENURUT PENGAMATAN FRAKSI GABUNGAN / 98 KOMA 2 PERSEN MEREKA YANG DIMUTASIKAN ADALAH NON TIMOR DAN SISANYA 1 KOMA 8 PERSEN ORANG TIMOR / DAN ORANG TIMOR YANG DIMUTASIKAN ADALAH / MEREKA YANG LAWAN POLITIK SAAT PILKADA LALU / APALAGI PEJABAT YANG DIALIHKAN KE SABU ADALAH TENAGA YANG SUDAH MENGABDI SELAMA PULUHAN TAHUN DI KABUPATEN KUPANG / BAHKAN ADA YANG DIBIAYAI DENGAN APBD / TAPI DIMUTASIKAN DAN MENDATANGKAN PEJABAT DARI LUAR KABUPATEN KUPANG UNTUK MENDUDUKI JABATAN TERSEBUT WALAU TIDAK SESUAI KEPANGKATAN //

FRAKSI GABUNGAN JUGA MEMPERTANYAKAN DANA YANG DIGUNAKAN BUPATI UNTUK MEMBIAYAI SEGALA KASUS YANG DIALAMI DI PENGADILAN / APA DANA YANG DIAMBIL DARI DANA PRIBADI ATAU APBD / PENGALIHAN DANA PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI KUPANG 11 KOMA 4 MILIYAR / DAN KANTOR KEARSIPAN 6 KOMA 7 MILIYAR//

BUPATI JUGA DIMINTA PENJELASAN TERKAIT PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN KEPADA PENGUSAHA KOREA KIM TAEK SIK PIMPINAN PT AGB MINING /IJIN YANG DIBERIKAN BUPATI KUPANG ADALAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI / KEBIJAKAN INI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 42 DAN 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DIMANA IJIN TERSEBUT BISA DIKELUARKAN SETELAH MELALUI BEBERAPA KAJIAN / SEDANGKAN DILAIN PIHAK BUPATI KUPANG MENGELUARKAN EDARAN UNTUK PARA CAMAT DAN KEPALA DESA AGAR MENANGKAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN TAMBANG MANGAN DAN DILAPORKAN KE POLISI / BUPATI KUPANG DIANGGAP TIDAK TRANSPARAN DALAM MENGELUARKAN IJIN SIUP / DILAIN PIHAK KARENA BUPATI KUPANG YANG MENANGANI SENDIRI KONSORSIUM ASAL KOREA TERSEBUT //

UNTUK DIKETAHUI PANDANGAN FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA DIBACAKAN SIMON NEPA / FRAKSI PDIP STEF RIWU KEDO / FRAKSI GOLKAR OKTORY GASPERSZ DAN FRAKSI DEMOKRAT DIBACAKAN OLEH LINUS E MARKUS / KEEMPAT FRAKSI INI / MEMILIKI PANDANGAN YANG SAMA DIMANA MEREKE LEBIH MENYOROTI KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KEMSYARAKATAN DI KABUPATEN KUPANG //

PARIPURNA KHUSUS INI / AKAN DILANJUTKAN JUMAT 7 AGUSTUS / UNTUK MENDENGAR TANGGAPAN BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI / TERKAIT PANDANGAN FRAKSI YANG DIDENGAR KEMARIN //

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN