Rabu, Juni 02, 2010

BESOK DIRJEN MINERBA RI SOSIALISASI DI KUPANG

KEPALA BIDANG PEMETAAN DAN REKLAMASI SEKALIGUS PELAKSANA TUGAS KEPALA BIDANG PENGAWASAN PENERTIBAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUPANG BENY SALMON DI RUANG KERJANYA RABU (02/06) MENGATAKAN/ RENCANNYA BESOK (03/06) DIRJEN MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI ATAU MINERBA SOSIALISASI PENANGGULANGAN PENCEGAHAN PENAMBANGAN TANPA IJIN DI HOTEL KRISTAL KUPANG//

BENY SALMON MENJELASKAN/ HADIR DARI DIRJEN MINERBA RI ADALAH DIREKTUR PEMBINA PENGAWASAN MINERAL DAN BATU BARA BAMBANG GATOT ARYONO/ SEDANGKAN PESERTANYA ADALAH PARA UNDANGAN DAN SELURUH STAF DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUPANG//

MENURUT BENY SALMON/ PENTINGNYA SOSIALISASI INI ADALAH/ MEMBERIKAN PEMAHAMAN UNTUK MASYARAKAT SEBAGAI PENAMBANG DAN PENGUSAHA YANG INGIN MELAKUKAN PENAMBANGAN DI KABUPATEN KUPANG/ HARUS MENGETAHUI KONSEKUENSI DARI PENAMBANGAN TANPA IJIN//

BENY SALMON MENGUNGKAPKAN/ JUMLAH IJIN YANG DIKELUARKAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUPANG SEBANYAK 53 PERUSAHAAN/ JUMLAH TERSEBUT TERMASUK YANG SUDAH DIBERI KUASA PERTAMBANGAN ATAU KP DAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN ATAU IUP DAN YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PELELANGAN SEBANYAK 42 PERUSAHAAN//

BENY SALMON MENAMBAHKAN/ DENGAN DIKELUARKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA/ SEMUA PERUSAHAAN YANG INGIN MELAKUKAN PENAMBANGAN DI KABUPATEN KUPANG HARUS MENGIKUTI PELELANGAN//

BENY SALMON BERHARAP/ SOSIALISASI INI BISA MEMBERIKAN INPUT POSITIF YANG BAIK KEPADA PENAMBANG DAN PENGUSAHA TAMBANG BISA MEMATUHI ATURAN DENGAN SEBENARNYA//

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

PETUGAS KB DI KABUPATEN KUPANG TERBATAS

KEPALA DINAS CATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN/ KELUARGA BERENCANA DAN BKKBN KABUPATEN KUPANG JONAS SANAM DI RUANG KERJANYA RABU (02/06) MENGAKUI/ JUMLAH PETUGAS KB DI KABUPATEN KUPANG MASIH TERBATAS//

JONAS MENJELASKAN/ DARI JUMLAH 173 DESA DI KABUPATEN KUPANG/ DILAYANI 39 PETUGAS KB/ SEMENTARA KABUPATEN KUPANG SENDIRI DIHUNI SEKIAN BANYAK PENDUDUK YANG BERLATAR BELAKANG BERBEDA/ SEHINGGA PEMERINTAH DITUNTUT UNTUK MEMENUHI KEKURANGAN INI//

MENURUT JONAS/ JUMLAH TERSEBUT TIDAK SEBANDING DENGAN JUMLAH PENDUDUK YANG ADA DI KABUPATEN KUPANG/ SEMENTARA TARGET PEMERINTAH PUSAT INGIN MENEKAN ANGKA KELAHIRAN DAN KEMATIAN IBU MELAHIRKAN/ PROGRAM INI TIDAK BISA EFEKTIF JIKA TIDAK DIBARENGI JUMLAH PETUGAS//

JONAS MENGUNGKAPKAN/ PIHAKNYA SUDAH BERKOORDINASI DENGAN BUPATI KUPANG/ UNTUK MENGEFEKTIFKAN PETUGAS KB/ SEHINGGA STANDAR OPERASIONAL PELAYANAN ATAU SOP INI BISA BERJALAN DENGAN BAIK//

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

25 PLKB IKUT PELATIHAN KONSELING

KEPALA DINAS CATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN/ KELUARGA BERENCANA DAN BKKBN KABUPATEN KUPANG JONAS SANAM DI RUANG KERJANYA RABU (02/06) MENGATAKAN/ SEBANYAK 25 PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA DAN LIMA BIDAN DI KABUPATEN KUPANG/ HARI INI MENGIKUTI PELATIHAN KONSELING DI HOTEL ROYAL JALAN TIMOR RAYA KELAPA LIMA KOTA KUPANG//

MENURUT JONAS/ PENTINGNYA PELATIHAN INI/ UNTUK MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA PETUGAS/ SAAT DITEMPATKAN DI DESA ATAU KELURAHAN SUDAH MEMAHAMI MATERI DAN JENIS KB YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA PASANGAN SUAMI ISTRI//

JONAS MENJELASKAN/ PESERTA YANG HADIR PADA KONSELING INI/ BERASAL DARI BEBERAPA KECAMATAN SEPERTI KECAMATAN KUPANG TIMUR/ KUPANG TENGAH/ NEKAMESE/ FATULEU/ TAEBENU DAN TAKARI// KEGIATAN INI SEDIANYA AKAN DILAKSANAKAN SELAMA EMPAT HARI TERHITUNG 2 SAMPAI 5 JUNI MENDATANG//

JONAS MENAMBAHKAN/ MATERI YANG DIAJARKAN PADA PELATIHAN INI ADALAH KONSELING KB/ SEMENTARA INSTRUKTURNYA SEBANYAK 4 ORANG DARI WIDYASWARA PROPINSI NTT//

JONAS MENGUNGKAPKAN/ PESERTA YANG MENGIKUTI PELATIHAN INI/ HARUS MEMAHAMI DENGAN BAIK MATERI YANG DISAJIKAN/ AGAR PESERTA KETIKA KEMBALI SUDAH PUNYA PENGETAHUAN/ SEHINGGA SAAT MEMBERIKAN KONSELING KEPADA MASYARAKAT TERUTAMA PASANGAN USIA SUBUR ATAU PUS/ MUDAH DIMENGERTI DAN DITERIMA MASYARAKAT//

JONAS BERHARAP/ PESERTA SAAT DITEMPATKAN DI DESA ATAU KELURAHAN DI KABUPATEN KUPANG/ BISA MENSOSIALISASIKAN KEPADA MASYARAKAT/ JENIS ATAU PROGRAM KB YANG ADA SAAT INI/ MISALNYA KB SUNTIK/ PIL/ SUSUK/ FASEKTOMI DAN MASIH ADA JENIS KB LAINNYA YANG BELUM DIKETAHUI MASYARAKAT/ AGAR DIMINATI SEHINGGA TARGET PEMERINTAH MENEKAN ANGKA KELAHIRAN DI KABUPATEN KUPANG BISA TERCAPAI//

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

PATRIALIS AKBAR SIAP PERJUANGKAN NTT JADI PROVINSI KEPULAUAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PATRIALIS AKBAR MENYATAKAN KESIAPANNYA MENDUKUNG PERJUANGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN//

PATRIALIS AKBAR USAI MENANDATANGI MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) TENTANG FLOBAMORKU SADAR HAM DI KUPANG RABU (02/06) MENGATAKAN/ SUDAH KEWAJIBAN DIRINYA UNTUK MEMBANTU PERJUANGAN PEMERINTAH NTT UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN//

MENURUT PATRIALIS/ NTT BERSAMA ENAM PROVINSI LAINNYA YAITU MALUKU/ MALUKU UTARA/ BANGKA BELITUNG (BABEL)/ KEPULAUAN RIAU/ NUSA TENGGARA BARAT (NTB) DAN SULAWESI UTARA SEDANG MEMPERJUANGKAN PENGAKUAN SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN//

PATRIALIS MENGUNGKAPKAN/ WALAUPUN MASALAH INI ADALAH DOMAINNYA MENTERI DALAM NEGERI (MENDAGRI) GAMAWAN FAUZI/ TAPI PRODUK HUKUM YANG DIKELUARKAN UNTUK MENGAKUI NTT SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN HARUS MELALUI MENHUKHAM// UNTUK MEMPERJUANGKAN PENGAKUAN PROVINSI KEPULAUAN ITU/ MAKA MENHUKHAM MENGAJAK 13 ANGGOTA DPR RI DAN EMPAT ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) ASAL NTT UNTUK MEMPERJUANGKAN ITU DI TINGKAT PUSAT/ YANG PADA SAAT ITU HADIR PADA PENANDATANGAN MOU TERSEBUT/ ANGGOTA DPR ASAL PARTAI GOLKAR HERMAN HERY DAN HANURA SALEH HUSEIN//

PATRIALIS MELANJUTKAN/ SETELAH DARI KUPANG/ PIHAKNYA BERHARAP HERMAN HERY DAN SALEH HUSEIN DAPAT MENGUMPULKAN ANGGOTA DPR DAN DPD ASAL NTT UNTUK PERJUANGKAN NTT SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN//

SEMENTARA ITU/ GUBERNUR NTT FRANS LEBU RAYA DALAM SAMBUTANNYA MENGATAKAN/ NTT TERDIRI DARI 566 PULAU DAN MERUPAKAN DAERAH KEPULAUAN// APALAGI/ WILAYAH LAUTAN LEBIH LUAS DARI DARATAN/ TAPI BELUM DIAKUI OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM PERHITUNGAN ANGGARAN BAGI DAERAH INI//

MENURUT FRANS/ SELAMA INI/ ALOKASI ANGGARAN BAGI KITA HANYA MEMPERHITUNGKAN WILAYAH DARATAN SAJA/ PADAHAL WILAYAH LAUT LEBIH LUAS// KARENA ITU/ NTT BERSAMA ENAM PROVINSI LAINNYA TERUS MEMPERJUANGKAN PENGAKUAN SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN/ AGAR DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) JUGA MEMPERHITUNGKAN WILAYAH LAUTAN//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

MASYARAKAT NTT DIMINTA TEMPATKAN HAM SEBAGAI DASAR SPIRIT

GUBERNUR NTT MEMINTAH KEPADA MASYARAKAT NTT UNTUK MENEMPATKAN HAM SEBAGAI DASAR SPIRIT DAN KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK MEMBERI NILAI PADA HAM//

HAL INI DIKATAKAN GUBERNUR NTT FRANS LEBU RAYA PADA ACARA PENGUKUHAN KELOMPOK KERJA FLOBAMORAKU SADAR HAM DI AULA ELTARI KUPANG RABU (02/06)//

MENURUT FRANS/ APARAT PEMERINTAH AKAN BERKUNJUNG KE KAMPUNG TERPENCIL UNTUK MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA MASYARAKAT DI KAMPUNG TERSEBUT TENTANG HAK DAN ADAT ISTIADAT MEREKA YANG PATUT DIPERTAHANKAN//

FRANS MENGUNGKAPKAN/ HAL INI BERTUJUAN UNTUK DAPAT MEMBERIKAN RUANG BAGI EKSISTENSI MASYARAKAT NTT YANG SECARA PAROKIAL MEMILIKI KEKAYAAN BUDAYA TRADISIONAL SERTA KEARIFAN LOKAL YANG HETEROGEN//

FRANS MENAMBAHKAN/ PEMBANGUNAN DAERAH NTT BIDANG HUKUM DAN HAM SANGAT PENTING DALAM MENINGKATKAN PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DALAM RANGKA MENJELMAKAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN SERTA MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG ADIL DAN SADAR HUKUM//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

PATRIALIS AKBAR HARAP NTT BENTUK DESA SADAR HAM

MENTERI HUKUM DAN HAM PATRIALIS AKBAR BERHARAP AGAR DESA-DESA DI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) SEGERA MENJADI DESA SADAR HAK ASASI MANUSIA (HAM)/ DENGAN MENYUSUL DIBENTUKNYA KELOMPOK KERJA (POKJA) FLOBAMORA SADAR HAM/ DI KUPANG RABU (02/06)//

MENURUT PATRIALIS/ KELOMPOK INI AKAN BEKERJA UNTUK MENEMPATKAN PERSOALAN HAM DI DAERAH ITU PADA PORSI YANG SEMESTINYA// MAKA PERLU TINGKATKAN PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN YANG SAMA BAGI MASYARAKAT DALAM PEMENUHAN HAM KARENA ITU MERUPAKAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA//

PATRIALIS MENGUNGKAPKAN/ POKJA BERANGGOTAKAN ORANG-ORANG YANG PAHAM TERHADAP HUKUM DAN HAM/ KEMUDIAM MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA MASYARAKAT MULAI DARI KOTA KE DESA AGAR MEREKA MENJADI SADAR HUKUM// UNTUK MELAKUKAN AKTIVITASNYA/ POKJA DILENGKAPI SATU UNIT KANTOR DI SETIAP IBU KOTA KABUPATEN//

PATRIALIS MENJELASKAN/ SEJAUH INI/ BARU LIMA KABUPATEN DI NTT TELAH MENYERAHKAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KANTOR POKJA// DIHARAPKAN/ KABUPATEN LAINNYA JUGA TURUT BERPERAN MEWUJUDKAN PEMBENTUKAN DESA SADAR HUKUM DENGAN MENYEDIAKAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN GEDUNG// SEHINGGA DAPAT MENJADIKAN NTT SEBAGAI SENTRAL PEMBANGUNAN DALAM BIDANG HUKUM DAN HAM//

PATRIALIS MELANJUTKAN/ MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP HAM/ MEREKA TIDAK LAGI MELAKUKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM// ALASANNYA/ PATOKAN BAHWA SATU DAERAH TAAT HAM/ DIKETAHUI DARI ORANG DI DAERAH ITU TERLIBAT PELANGGARAN HUKUM ATAU HAM// SEHINGGA DIBUTUHKAN PELAKSANAAN YANG TERKOORDINASI/ BERSINERGI SEBAB DARI SITU SEMUA BISA MENGETAHUI BAGUSNYA DAERAH TERSEBUT//

PATRIALIS MENAMBAHKAN/ SEMUA ELEMEN MASYARAKAT TURUT MENSUKSESKAN PEMBENTUKAN DESA SADAR HAM KARENA DESA-DESA TERSEBUT AKAN MENJADI DESA PERCONTOHAN BAGI DAERAH LAIN//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

ALAMAT KAMI

Jalan

Timor Raya Km.16

Kelurahan/Desa

Noelbaki

Kecamatan

Kupang Tengah

Kab/Kota

Kupang

Kode Pos:

Provinsi

Nusa Tenggara Timur

Nomor telepon

0380-8044556

Fax 0380-8551017

Email

sahabatnew@yahoo.com

ON AIR LINE

03808044556 (TELP)

Peta User Yang sedang Online Di Sahabat FM