HARI INI SIDANG II DPRD KABUPATEN KUPANG DIGELAR

BERTEMPAT DI RUANG SIDANG PARIPURNA DPRD KABUPATEN KUPANG HARI INI SELASA (01/03) DIGELAR SIDANG II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPRD) KABUPATEN KUPANG TAHUN 2011//

SIDANG II DIBUKA KETUA DPRD KABUPATEN KUPANG MELITUS ATAUPAH/ TEPAT JAM 9 PAGI/ DIHADIRI KEDUA WAKIL KETUA SERTA SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUPANG// SEDANGKAN DARI PEMERINTAH HADIR BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI DAN WAKIL BUPATI KUPANG VIKTOR JEREMIAS TIRAN/ PARA ASISTEN/ KEPALA DINAS/ KANTOR/ BAGIAN/ DI LINGKUP KABUPATEN KUPANG//

SIDANG KALI INI DENGAN AGENDA MEMBAHAS ENAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) YANG DIAJUKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG BEBERAPA WAKTU LALU DAN BELUM SEMPAT DIBAHAS//

BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI DALAM SAMBUTANNYA MENGATAKAN/ SIDANG INI DALAM RANGKA MENDENGAR PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PENGAJUAN 6 RANPERDA YANG SUDAH DISAMPAIKAN KE KETUA DPRD KABUPATEN KUPANG MELALUI SURAT NOMOR 180 GARING 1960 GARING 2010 TANGGAL 10 OKTOBER 2010//

AYUB MENJELASKAN/ KE-6 RANPERDA TERSEBUT ADALAH/ RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RSPD KABUPATEN KUPANG/ RANPERDA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERDES/ RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN/ RANPERDA TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA/ RANPERDA TENTANG BIAYA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN/ RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH//

MENURUT AYUB/ ADA BEBERAPA ALASAN PENTING SEHINGGA DIAJUKANNYA 6 RANPERDA ANTARA LAIN/ DENGAN DIUNDANGKANNYA UU NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN/ TERWUJUDNYA DIPERLUKAN PELAYANAN INFORMASI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK KEPADA MASYARAKAT/ MELALUI BIDANG PEMERINTAHAN// RADIO DIPANDANG SEBAGAI SARANA YANG PENTING UNTUK MELAKSANAKAN AMANAH TERSEBUT/ SEHINGGA RADIO TERSEBUT LEGAL DAN BISA MENJALANKAN FUNGSINYA//

AYUB MENAMBAHKAN/ DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA/ MEMPERHATIKAN KONDISI BUDAYA SOSIAL DI MASYARAKAT/ KETUA BPD DAN KEPALA DESA/ DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENETAPKAN KEBIJAKAN DALAM BENTUK PERDES/ PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA//

AYUB MENGUNGKAPKAN/ DIPERLUKAN JUGA PENATAAN PENDAFTARAN PENDUDUK SESUAI UU NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN/ DALAM RANGKA TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KUPANG/ MEMUAT SISTEM YANG MENCERMINKAN ADANYA REFORMASI DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN/ HAKEKATNYA PEMERINTAH MEMBERI PERLINDUNGAN TERHADAP PENDUDUKNYA//

AYUB BERHARAP/ PENGAJUAN 6 RANPERDA INI/ DISETUJUI DPRD UNTUK DIBAHAS DAN DISEMPURNAKAN UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERDA KABUPATEN KUPANG TAHUN 2011//

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

KOMISI D DPRD NTT MINTA DINKES LAKUKAN PENGAWASAN PENJUALAN OBAT

KETUA KOMISI D DPRD NTT HENDRIK RAWAMBAKU/ RABU (02/03) MEMINTA/ PEMERINTAH MELALUI DINAS KESEHATAN (DINKES) NTT UNTUK MENJAGA ADANYA SINDIKAT ANTARA PIHAK TERTENTU DENGAN APOTIK DAN PARA DOKTER DALAM JUAL BELI OBAT// PASALNYA/ HARGA OBAT SEMAKIN NAIK/ INI TIDAK BISA DIPUNGKIRI KARENA MASALAH JUAL BELI OBAT ADALAH FAKTOR BISNIS// MAKA DIPERLUKAN PENGAWASAN YANG KETAT AGAR TIDAK TERJADI SENDIKAT ANTARA PIHAK TERTENTU UNTUK MENDAPAT KEUNTUNGAN//

MENURUT HENDRIK/ DIDUGA ADA SINDIKAT ANTARA DOKTER DAN PIHAK APOTIK UNTUK MENAIKAN HARGA OBAT MAKA IMPLIKASINYA ADALAH MASYARAKAT YANG MENJADI KORBAN KARENA HARGA OBAT TIDAK BISA DIJANGKAU//

HENDRIK MENGUNGKAPKAN/ TERKAIT HAL INI/ UNTUK TERCAPAINYA KESEHATAN MASYARAKAT MAKA SUDAH TEPAT KALAU RUMAH SAKIT UMUM KUPANG DINAIKAN STATUSNYA MENJADI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)/ TAPI PERLU PENGAWASAN YANG KETAT TERKAIT JUAL BELI OBAT// KARENA SEMUA ITU DEMI MENGANTISIPASI TIDAK ADANYA UPAYA BISNIS YANG BESAR DI RUMAH SAKIT//

HENDRIK MENJELASKAN/ MEMANG DIKETAHUI DALAM JUAL BELI OBAT ITU MASALAH BISNIS/ TETAPI YANG DIHARAPKAN ADALAH KEWAJIBAN PEMERINTAH UNTUK MENGAWAL KETAT PROSES PENJUALAN AGAR TIDAK MELIPATGANDAKAN HARGA OBAT UNTUK MERAUP KEUNTUNGAN// KARENA KEWAJIBAN PEMERINTAH ADALAH MENDELEGASIKAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPADA BADAN ATAU LEMBAGA YANG BERSANGKUTAN YAITU BPOM UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN YANG KETAT TERHADAP PENJULAN OBAT-OBATAN// SEBAB JIKA TIDAK ADA PENGAWASAN MAKA SUATU SAAT MASYARAKAT KEWALAHAN DALAM MEMBELI OBAT//

HENDRIK MENGATAKAN/ PIHAKNYA MENGAKUI/ JIKA DALAM PENJULAN OBAT ADALAH BISNIS MURNI/ TETAPI JANGAN SAMPAI TERJADI PERJANJIAN UNTUK MENDAPAT FEE DARI PIHAK TERTENTU// KARENA JIKA YANG DIPIKIRKAN ADALAH MEMPEROLEH FEE MAKA YANG JELAS RAKYAT MENJADI KORBAN// SEBAB YANG BERHAK MENENTUKAN OBAT UNTUK DIKONSUMSI PASIEN ADALAH DOKTER SEHINGGA JANGAN SAMPAI KESEMPATAN ITU DIMANFAATKAN UNTUK MEMAINKAN HARGA//

HENDRIK MENAMBAHKAN/ UNTUK ITU DIBUTUHKAN PERAN AKTIF DARI PEMERINTAH DAN BPOM UNTUK MELAKUKAN PENGAWASAN YANG KETAT AGAR JUAL BELI OBAT TIDAK MENJADI KESEMPATAN UNTUK MENCARI KEUNTUNGAN//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///