ENAM KABUPATEN PEMILUKADA DI NTT SUDAH SELESAI SP

ENAM KABUPATEN YANG AKAN MASUK PEMILUKADA SUDAH SELESAI MELAKUKAN SENSUS PENDUDUK// HAL INI SESUAI PERTIMBANGAN SEBELUM DILAKUKAN HARI PENCOBLOSAN/ AGAR TIDAK MEMPENGARUHI PROSES PEMILUKADA//

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NTT POLTAK SIAHAAN DI KUPANG (SABTU 01/05) MENGATAKAN/ ENAM KABUPATEN TERSEBUT YAITU FLORES TIMUR/ NGADA/ MANGGARAI/ MANGGARAI BARAT/ SUMBA TIMUR DAN SUMBA BARAT//

MENURUT POLTAK/ SUDAH SELESAI DILAKUKANNYA SENSUS PENDUDUK PADA ENAM KABUPATEN TERRSEBUT/ KARENA UNTUK MEMPERMUDAH KABUPATEN TERSEBUT UNTUK MELAKUKAN PROSES PEMILUKADA//

POLTAK MENGUNGKAPKAN/ SAAT INI PADA SENSUS PENDUDUK (SP) UNTUK NTT SUDAH DITURUNKAN 14 RIBU 721 PENCACAH ATAU PETUGAS PENDATAAN// DIMANA PARA PENCACAH INI AKAN DIDAMPINGI OLEH KOORDINATOR LAPANGAN ATAU KORLAP/ YANG MERUPAKAN ORANG DARI BPS NTT SENDIRI YANG AKAN MEMBAWAHI BEBERAPA DAERAH TERDEKAT//

POLTAK MENJELASKAN/ KOORDINATOR LAPANGAN INI/ TIDAK DAPAT BEKERJA SENDIRI TAPI AKAN ADA KOORDINATOR TIM ATAU KORTIM DAN DIBAWAHNYA ADA PETUGAS PENCACAH// DI SETIAP KORLAP INI AKAN MEMBAWAHI DUA SAMPAI EMPAT KABUPATEN/ KOTA/ SEDANGKAN KORTIM HANYA MEMBAWAHI TIGA PETUGAS PENCACAH//

POLTAK BERHARAP/ BAGI MASYARAKAT AGAR DALAM PELAKSANAAN SENSUS INI/ DAPAT MENYIAPKAN DATA DENGAN LENGKAP//

SENSUS PENDUDUK YANG DIMULAI HARI INI/ BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NTT TELAH MELAKUKAN PENDATAAN PIMPINAN WILAYAH DALAM RANGKA SENSUS AWAL DARI PENDUDUK 2010 DI MULAI DARI GUBERNUR NTT/ WAKI GUBERNUR NTT/ KAPOLDA NTT/ KOREM NTT/ KETUA DPRD NTT/WAKIL DPRD NTT/ SERTA KETUA PENGADILAN TINGGI//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

PEMERINTAH JANGAN ANGGAP MASYARAKAT SEBAGAI KONSUMEN

MENTERI DALAM NEGERI ATAU MENDAGRI GAMAWAN FAUZI DALAM SAMBUTANNYA YANG DIBACAKAN BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI PADA PERINGATAN HARI OTONOM DI KANTOR BUPATI KUPANG (RABU 28/04) MENGATAKAN/ DALAM KONTEKS AKUNTABILITAS/ PEMERINTAH TIDAK BOLEH MENGANGGAP MASYARAKAT SEBAGAI KONSUMEN PELAYAN PUBLIK//

MENURUT MENDAGRI/ PERLAKUAN SEMACAM ITU TIDAK BOLEH TERJADI/ SEBALIKNYA PEMERINTAH DITUNTUT UNTUK MEMPERLAKUKAN MASYARAKAT SEBAGAI WARGA NEGARA YANG BAIK//

MENDAGRI MENJELASKAN/ UNTUK MENGATASI HAL INI/ PEMERINTAH SUDAH MENGELUARKAN PP NOMOR 65 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ATAU SPM YANG ADALAH JENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR/ YANG URUSANNYA DI DAERAH MASING-MASING DAN SETIAP WARGA NEGARA BERHAK MENDAPATKANNYA SECARA MINIMAL//

MENDAGRI MENJELASKAN/ UNTUK MENGOPTIMALKAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BAIK WAJIB ATAU PILIHAN/ YANG JADI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN PENERAPAN SPM/ MAKA PEMERINTAH DAERAH WAJIB MENGANGGARKAN DALAM APBD SEHINGGA BISA MEMBERIKAN MANFAAT DANA STIMULAN KEPADA MASYARAKAT UNTUK KESEJAHTERAANYA//

MENDAGRI MENGINGATKAN/ BAHWA PP NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH/ BISA DIAPLIKASIKAN SECRA KONSISTEN/ DIKEDEPANKAN KETELITIAN DAN KECERMATAN SEHINGGA BISA DIKETAHUI GAMBARAN PASTI TENTANGP ENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA//

MENDAGRI MENEGASKAN/ OTONOMI DAERAH HARUS DIKAWAL/ SEHINGGA BISA TERISI DENGAN KEGIATAN-KEGIATAN DALAM PENINGKATAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH YANG ORIENTASINYA PADA PELAYANAN MASYARAKAT//

MENDAGRI BERHARAP/ DUA TUJUAN OTONOMI DAERAH BISA TERCAPAI/ SEHINGGA MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI ATAU CIVIL SOCIETY YANG DAPAT MENYIAPKAN PELAYANAN PUBLIK BAGI MASYARAKAT LOKAL SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN//

PERINGATAH HARI OTONOMI INI/ UNTUK KABUPATEN KUPANG DIGELAR DI HALAMAN DEPAN KANTOR BUPATI KUPANG YANG DIPIMPIN BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI DAN DIHADIRI KEPALA BAGIAN/ DINAS DI LINGKUP KABUPATEN KUPANG//

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///