RAPAT DENGAR PENDAPAT ANTARA D-P-R-D PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN PIHAK PEMERINTAH / DALAM HAL INI/ PERTAMINA / TERKAIT KELANGKAAN MINYAK TANAH/ BERLANGSUNG SIANG TADI (19/01/09) DI RUANG RAPAT D-P-R-D PROVINSI / LANTAI DUA //
KEPALA CABANG UNIT V PERTAMINA/ RUSLAN W MARBUN/ MENGATAKAN/ KELANGKAAN MINYAK TANAH TERJADI KARENA ADA BEBERAPA KENDALA EKSTERNAL/ YAITU / MASYARAKAT UMUMNYA MASIH MENGANGGAP BAHWA/ MINYAK TANAH YANG DIJUAL DIPANGKALAN/ BISA DIPERJUAL BELIKAN SEPERTI BARANG DAGANG BIASA / TANPA BATAS QUOTA/ SEHINGGA TERJADI KELANGKAAN// SELAIN ITU/ JUGA KARENA MASALAH GEOGRAFI / DAN CUACA//
MENURUT MARBUN / TERJADI KELANGKAAN INI JUGA DIPENGARUHI OLEH ADANYA ANTRIAN / DIMANA ADANYA KESEMPATAN YANG DIAMBIL OLEH MASYARAKAT / DENGAN MEMBELI DALAM JUMLAH YANG CUKUP BANYAK/ BUKAN UNTUK KEBUTUHAN /TETAPI UNTUK DIPERJUAL BELIKAN KEPADA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN/ DENGAN HARGA YANG CUKUP TINGGI // OLEH SEBAB ITU PIHAK PERTAMINA TIDAK BISA MELARANG /KARENA DARI PIHAK PERTAMINA HANYA MEMPUNYAI JARINGAN ATAU MATA RANTAI DENGAN PIHAK AGEN/ DAN PANGKALAN / SEDANGKAN UNTUK PENGECER MERUPAKAN TUGAS PIHAK YANG BERWAJIB/ DALAM HAL INI POL PP DAN KEPOLISIAN /
TERKAIT DENGAN PERSOALAN TERSEBUT/ WAKIL KETUA D-P-R-D MARKUS HENDRIK/ MEMINTA PEMERINTAH UNTUK SEGERA MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT / UNTUK BISA MELAKUKAN SUATU TINDAKAN/ SEHINGGA PERSOALAN KELANGKAAN MINYAK TANAH INI BISA TERATASI //
PADA KESEMPATAN YANG SAMA/ ASITEN II PARTINI HARDJO KUSUMO MENGATAKAN/ PIHAK PEMRINTAH AKAN MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK TERKAIT/ YAITU SAT POL PP DAN KEPOLISIAN / SUPAYA SEGERA MELAKUKAN PENGAWALAN KEPADA SETIAP PANGKALAN/ PADA SAAT DIMULAINYA PEMBELIAN DAN ANTRIAN MINYAK TANAH/ OLEH KONSUMEN/ / SETIAP MASYARAKAT HANYA BERHAK MENDAPATKAN 5 LITER PERORANG//
DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABT FM MELAPORKAN
KEPALA CABANG UNIT V PERTAMINA/ RUSLAN W MARBUN/ MENGATAKAN/ KELANGKAAN MINYAK TANAH TERJADI KARENA ADA BEBERAPA KENDALA EKSTERNAL/ YAITU / MASYARAKAT UMUMNYA MASIH MENGANGGAP BAHWA/ MINYAK TANAH YANG DIJUAL DIPANGKALAN/ BISA DIPERJUAL BELIKAN SEPERTI BARANG DAGANG BIASA / TANPA BATAS QUOTA/ SEHINGGA TERJADI KELANGKAAN// SELAIN ITU/ JUGA KARENA MASALAH GEOGRAFI / DAN CUACA//
MENURUT MARBUN / TERJADI KELANGKAAN INI JUGA DIPENGARUHI OLEH ADANYA ANTRIAN / DIMANA ADANYA KESEMPATAN YANG DIAMBIL OLEH MASYARAKAT / DENGAN MEMBELI DALAM JUMLAH YANG CUKUP BANYAK/ BUKAN UNTUK KEBUTUHAN /TETAPI UNTUK DIPERJUAL BELIKAN KEPADA MASYARAKAT YANG MEMBUTUHKAN/ DENGAN HARGA YANG CUKUP TINGGI // OLEH SEBAB ITU PIHAK PERTAMINA TIDAK BISA MELARANG /KARENA DARI PIHAK PERTAMINA HANYA MEMPUNYAI JARINGAN ATAU MATA RANTAI DENGAN PIHAK AGEN/ DAN PANGKALAN / SEDANGKAN UNTUK PENGECER MERUPAKAN TUGAS PIHAK YANG BERWAJIB/ DALAM HAL INI POL PP DAN KEPOLISIAN /
TERKAIT DENGAN PERSOALAN TERSEBUT/ WAKIL KETUA D-P-R-D MARKUS HENDRIK/ MEMINTA PEMERINTAH UNTUK SEGERA MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PIHAK TERKAIT / UNTUK BISA MELAKUKAN SUATU TINDAKAN/ SEHINGGA PERSOALAN KELANGKAAN MINYAK TANAH INI BISA TERATASI //
PADA KESEMPATAN YANG SAMA/ ASITEN II PARTINI HARDJO KUSUMO MENGATAKAN/ PIHAK PEMRINTAH AKAN MELAKUKAN KERJA SAMA DENGAN PIHAK TERKAIT/ YAITU SAT POL PP DAN KEPOLISIAN / SUPAYA SEGERA MELAKUKAN PENGAWALAN KEPADA SETIAP PANGKALAN/ PADA SAAT DIMULAINYA PEMBELIAN DAN ANTRIAN MINYAK TANAH/ OLEH KONSUMEN/ / SETIAP MASYARAKAT HANYA BERHAK MENDAPATKAN 5 LITER PERORANG//
DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABT FM MELAPORKAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar