Krisis pangan yang dihadapi masyarakat setiap tahun bukan karena menurunnya hasil produksi komoditi. tapi lemahnya pengawasan distribusi dan konsumsi pangan. dan Pemerintah tidak mampu intervensi pengawasan distribusi dan konsumsi pangan hal itu diungkapkan guru besar Fakultas Ekonomi Pertanian Frof. Fred Benu dari Undana Kupang dalam diskusi keadilan pangan lokal di Hotel Sasando Kupang, Sabtu (23/3).
Fred menjelaskan akan terjadi krisis suplai pangan pada suatu waktu jika terjadi krisis global. Dengan terjadi perubahan iklim global mengakibatkan curah hujan yang tidak teratur dan berdampak pada kekeringan sehingga terjadi gagal tanam dan gagal panen.
Menurut Fred, distribusi pangan lokal harus disertai dengan sistim desentralisasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah harus lebih berperan dalam urusan logistik pangan.
fred menambahkan lemahnya sistim koordinasi pemerintah sehingga mengakibatkan distribusi pangan tumpang tindih .dan hal ini setidaknya memerlukan birokrasi yang kuat dari seorang pemimpin yang berkualitas. sehingga Pemerintah disarankan jangan biarkan masyarakat merasa nikmat jadi orang miskin. Sebaiknya pemerintah tingkatkan sistim pengawasan distribusi pangan." Tanggung jawab distribusi pangan ada pada pemerintah dengan tetap memperhatikan kewenangan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang berkedudukan di pusat dan Dolog ada di daerah.
Winston Rondo dari NGO-NTTPF pada acara tersebut mengatakan, harga kebutuhan pangan masih tinggi namun stok terbatas. Idealnya, kecukupan pangan adalah harga terjangkau dan ketersediaan stok yang cukup.
Fred menjelaskan akan terjadi krisis suplai pangan pada suatu waktu jika terjadi krisis global. Dengan terjadi perubahan iklim global mengakibatkan curah hujan yang tidak teratur dan berdampak pada kekeringan sehingga terjadi gagal tanam dan gagal panen.
Menurut Fred, distribusi pangan lokal harus disertai dengan sistim desentralisasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah harus lebih berperan dalam urusan logistik pangan.
fred menambahkan lemahnya sistim koordinasi pemerintah sehingga mengakibatkan distribusi pangan tumpang tindih .dan hal ini setidaknya memerlukan birokrasi yang kuat dari seorang pemimpin yang berkualitas. sehingga Pemerintah disarankan jangan biarkan masyarakat merasa nikmat jadi orang miskin. Sebaiknya pemerintah tingkatkan sistim pengawasan distribusi pangan." Tanggung jawab distribusi pangan ada pada pemerintah dengan tetap memperhatikan kewenangan Badan Urusan Logistik (Bulog) yang berkedudukan di pusat dan Dolog ada di daerah.
Winston Rondo dari NGO-NTTPF pada acara tersebut mengatakan, harga kebutuhan pangan masih tinggi namun stok terbatas. Idealnya, kecukupan pangan adalah harga terjangkau dan ketersediaan stok yang cukup.
Wilson menambahkan sampai sat ini Pemerintah belum berpihak pada petani, buktinya fasilitas pertanian masih kurang dan Bila seseorang di NTT meninggal dunia karena lapar adalah sesuatu yang tidak manusiawi.
Demikian rusydi Saleh Maga Reporter Sahabat Melaporkan
Demikian rusydi Saleh Maga Reporter Sahabat Melaporkan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar