BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) MINTA AGAR HASIL AUDIT YANG DILAKUKAN BPK JANGAN HANYA BERGEMING ATAU DIJADIKAN ALAT POLITIKSASI MENJELANG PEMILIHAN UMUM KEPALAH DAERAH (PEMILU KADA)//
HASIL AUDIT BPK INI HARUS DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN KEMBALI PENATAAN ANGGARAN YANG SEDANG DIBICARAKAN OLEH DPR/ DAN DPR AKAN MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASANNYA DARI LEMBAGA TERSEBUT// MAKA DPR SEBAGAI LEMBAGA POLITIK MEMERLUKAN SUATU FORUM APAPUN UNTUK KONSULTASI/ SEHINGGA HASIL BPK YANG SECARA TEKNIS TERSEBUT BISA DIJELASAKAN SECARA BAIK//
HAL INI DIKATAKAN ANGGOTA ENAM BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN RI BAGIAN WILAYAH INDONESIA TIMUR RIZAL DJALIL/ SEUAAI MELAKUKAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR BPK RI DENGAN DPRD PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA/ DI WILAYAH PROVINSI NTT/ SENIN (11/10) DI AULA EL TARI KUPANG//
MENURUT RIZAL/ KESEPAKATAN BERSAMA INI BERTUJUAN UNTUK LEBIH MENGEFEKTIFKAN HUBUNGAN KERJA ANTAR BPK RI DAN DPRD DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI KEPADA DPRD//
RIZAL MELANJUTKAN/ DALAM KESEPAKATAN YANG SUDAH DILAKUKAN ITU ADA BEBERAPA HAL YANG BARU/ YAITU YANG MENGATUR TENTANG MEKANISME KONSULTASI// SEBAB SEBUAH LAPORAN BPK YANG SUDAH DIBERIKAN KEPADA DPR DALAM MELAKUKAN PENDALAMAN SUDAH DIATUR DALAM MEKANISMENYA//
RIZAL MENGUNGKAPKAN/ MELALUI KESEPAKATAN BERSAMA INI/ DIHARAPKAN MASING-MASING PIHAK DAPAT MENJALANKAN KEWENANGANNYA SECARA EFEKTIF/ UNTUK WUJUDKAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL/ SERTA PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN//
RIZAL MENAMBAHKAN/ KESEPAKATAN YANG SUDAH DILAKUKAN INI/ AGAR DAPAT MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAAN BPK/ KARENA APAPUN HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH BPK/ AKAN LEBIH BERMANFAAT KETIKA MEMPENGARUHI KEPUTUSAN YANG AKAN DIAMBIL OLEH PARA PEMAKAI LAPORAN //
DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///
HASIL AUDIT BPK INI HARUS DIGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN PERBAIKAN KEMBALI PENATAAN ANGGARAN YANG SEDANG DIBICARAKAN OLEH DPR/ DAN DPR AKAN MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASANNYA DARI LEMBAGA TERSEBUT// MAKA DPR SEBAGAI LEMBAGA POLITIK MEMERLUKAN SUATU FORUM APAPUN UNTUK KONSULTASI/ SEHINGGA HASIL BPK YANG SECARA TEKNIS TERSEBUT BISA DIJELASAKAN SECARA BAIK//
HAL INI DIKATAKAN ANGGOTA ENAM BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN RI BAGIAN WILAYAH INDONESIA TIMUR RIZAL DJALIL/ SEUAAI MELAKUKAN PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTAR BPK RI DENGAN DPRD PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA/ DI WILAYAH PROVINSI NTT/ SENIN (11/10) DI AULA EL TARI KUPANG//
MENURUT RIZAL/ KESEPAKATAN BERSAMA INI BERTUJUAN UNTUK LEBIH MENGEFEKTIFKAN HUBUNGAN KERJA ANTAR BPK RI DAN DPRD DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI KEPADA DPRD//
RIZAL MELANJUTKAN/ DALAM KESEPAKATAN YANG SUDAH DILAKUKAN ITU ADA BEBERAPA HAL YANG BARU/ YAITU YANG MENGATUR TENTANG MEKANISME KONSULTASI// SEBAB SEBUAH LAPORAN BPK YANG SUDAH DIBERIKAN KEPADA DPR DALAM MELAKUKAN PENDALAMAN SUDAH DIATUR DALAM MEKANISMENYA//
RIZAL MENGUNGKAPKAN/ MELALUI KESEPAKATAN BERSAMA INI/ DIHARAPKAN MASING-MASING PIHAK DAPAT MENJALANKAN KEWENANGANNYA SECARA EFEKTIF/ UNTUK WUJUDKAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNGJAWAB KEUANGAN NEGARA YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL/ SERTA PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN//
RIZAL MENAMBAHKAN/ KESEPAKATAN YANG SUDAH DILAKUKAN INI/ AGAR DAPAT MENINGKATKAN PEMAHAMAN TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAAN BPK/ KARENA APAPUN HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH BPK/ AKAN LEBIH BERMANFAAT KETIKA MEMPENGARUHI KEPUTUSAN YANG AKAN DIAMBIL OLEH PARA PEMAKAI LAPORAN //
DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///
Tidak ada komentar:
Posting Komentar