DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN KUPANG/ MENANGGAPI KELUHAN WARGA MASYARAKAT DUSUN SANENU/ DESA BOKONG/ KECAMATAN TAEBENU SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBANGAN BATU MANGAN DI WILAYAH TERSEBUT//
KEPALA SEKSI PENGAWASAN PERIJINAN DAN ANALISI DAMPAK LINGKUNGAN/ NATANIEL KANAHEBI MENGATAKAN/ KOMIDI TAMBANG MENJADI REBUTAN BANYAK ORANG/ BAIK SECARA LEGAL MAUPUN TIDAK LEGAL/ APALAGI PERTAMBANGAN INI MERUPAKAN MATERIAL YANG BERNILAI EKONOMI TINGGI//
MENURUT KANAHEBI/ DINAS PERTAMBANGAN BERHARAP/ ADANYA SUATU KEGIATAN USAHA YANG BENAR-BENAR LEGAL// DINAS PERTAMBANGAN TIDAK AKAN KOMPROMI DENGAN KEGIATAN YANG ILEGAL/ KARNA AKAN MERUGIKAN MASYARAKAT/ PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG/ SERTA BANGSA DAN NEGARA// SELAIN ITU JUGA/ KEGIATAN YANG ILEGAL AKAN BERDAMPAK PADA KONFLIK HORINSONTAL DALAM MAYARAKAT/ SERTA DIRHAMONISASI ANTARA PEMERINTAH/ MASYARAKAT DAN PENGUSAHA//
KANAHEBI MENJELASKAN/ PENGAWASAN DARI DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN KUPANG MASIH BERSIFAT NON YUSTISI/ YAITU PENGAWASAN RUTIN YANG DIJALANKAN BELUM DITINDAK DENGAN UPAYA-UPAYA NYATA/ SEPERTI UPAYA HUKUM/ DENGAN MEMBAWA PERMASALAHAN TERSEBUT KE PENGADILAN// HAL INI TIDAK DILAKUKAN OLEH DINAS PERTAMBANGAN KARNA KENDALA DANA//
KANAHEBI MENYESALKAN/ IJIN MANGAN YANG SUDAH DIKELUARKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG/ BELUM DIBERIKAN UNTUK DIRINYA SEBAGAI KEPALA SEKSI PENGAWASAN// PADAHAL IJIN BISA DIPROSES JIKA MENDAPATKAN REKOMENDASI DARI BIDANG PENGAWASAN// DENGAN DEMIKIAN PERMASALAH INI/ MERUPAKAN PERMASALAHAN KOORDINASI/ BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL// KOORDINASI YANG ADA SELAMA INI HANYA SEBATAS INFORMASI PEMBERITAHUAN TENTANG LOKASI PERTAMBANGAN/ YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN TINJAUAN KE LOKASI// KOORDINASI YANG DILAKUKAN BELUM MENYENTUH SUBTANSI PENGENDALIAN DAN HUKUM//
MENURUT KANAHEBI/ SELAMA INI PEMERINTAH SUDAH MENGELUARKAN IJIN GALIAN C// WALAUPUN ADA IJIN GALIAN B/ YANG BERLOKASI DI KECAMATAN AMARASI BARAT/ TAPI DAFTAR GALIAN / BELUM DITERIMA BIDANG PENGAWASAN/ SEHINGGA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TIDAK BISA DIJALANKAN//
SEHUBUNGAN DENGAN IJIN YANG DIKELUARKAN PEMERINTAH/ MENURUT KANAHEBI/ DIRINYA TIDAK MENGETAHUI SECARA JELAS IJIN/ KARNA BELUM MELIHAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI/ TENTANG IJIN TERSEBUT//
KANAHEBI MENGHARAPKAN/ DEMI DAN ATAS NAMA HUKUM/ MAKA PERLU ADANYA SINER SIGITAS ANTAR INSTITUSI/ DINAS PERTAMBANGAN/ PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL/ POL P-P/ BAPEDA/ KEHUTANAN JIKA BERADA DI WILAYAH KEHUTANAN/ PERTANIAN JIKA DEKAT DENGAN WILAYAH PERTANIAN DAN PERKEBUNAN/ PENGAIRAN JIKA BERADA DI WILAYAH SUNGAI// BAHKAN KALAU PERLU/ KEPOLISIAN/ KEJAKSAAN DAN KEHAKIMAN//
DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN
KEPALA SEKSI PENGAWASAN PERIJINAN DAN ANALISI DAMPAK LINGKUNGAN/ NATANIEL KANAHEBI MENGATAKAN/ KOMIDI TAMBANG MENJADI REBUTAN BANYAK ORANG/ BAIK SECARA LEGAL MAUPUN TIDAK LEGAL/ APALAGI PERTAMBANGAN INI MERUPAKAN MATERIAL YANG BERNILAI EKONOMI TINGGI//
MENURUT KANAHEBI/ DINAS PERTAMBANGAN BERHARAP/ ADANYA SUATU KEGIATAN USAHA YANG BENAR-BENAR LEGAL// DINAS PERTAMBANGAN TIDAK AKAN KOMPROMI DENGAN KEGIATAN YANG ILEGAL/ KARNA AKAN MERUGIKAN MASYARAKAT/ PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG/ SERTA BANGSA DAN NEGARA// SELAIN ITU JUGA/ KEGIATAN YANG ILEGAL AKAN BERDAMPAK PADA KONFLIK HORINSONTAL DALAM MAYARAKAT/ SERTA DIRHAMONISASI ANTARA PEMERINTAH/ MASYARAKAT DAN PENGUSAHA//
KANAHEBI MENJELASKAN/ PENGAWASAN DARI DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN KUPANG MASIH BERSIFAT NON YUSTISI/ YAITU PENGAWASAN RUTIN YANG DIJALANKAN BELUM DITINDAK DENGAN UPAYA-UPAYA NYATA/ SEPERTI UPAYA HUKUM/ DENGAN MEMBAWA PERMASALAHAN TERSEBUT KE PENGADILAN// HAL INI TIDAK DILAKUKAN OLEH DINAS PERTAMBANGAN KARNA KENDALA DANA//
KANAHEBI MENYESALKAN/ IJIN MANGAN YANG SUDAH DIKELUARKAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG/ BELUM DIBERIKAN UNTUK DIRINYA SEBAGAI KEPALA SEKSI PENGAWASAN// PADAHAL IJIN BISA DIPROSES JIKA MENDAPATKAN REKOMENDASI DARI BIDANG PENGAWASAN// DENGAN DEMIKIAN PERMASALAH INI/ MERUPAKAN PERMASALAHAN KOORDINASI/ BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL// KOORDINASI YANG ADA SELAMA INI HANYA SEBATAS INFORMASI PEMBERITAHUAN TENTANG LOKASI PERTAMBANGAN/ YANG DITINDAKLANJUTI DENGAN TINJAUAN KE LOKASI// KOORDINASI YANG DILAKUKAN BELUM MENYENTUH SUBTANSI PENGENDALIAN DAN HUKUM//
MENURUT KANAHEBI/ SELAMA INI PEMERINTAH SUDAH MENGELUARKAN IJIN GALIAN C// WALAUPUN ADA IJIN GALIAN B/ YANG BERLOKASI DI KECAMATAN AMARASI BARAT/ TAPI DAFTAR GALIAN / BELUM DITERIMA BIDANG PENGAWASAN/ SEHINGGA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TIDAK BISA DIJALANKAN//
SEHUBUNGAN DENGAN IJIN YANG DIKELUARKAN PEMERINTAH/ MENURUT KANAHEBI/ DIRINYA TIDAK MENGETAHUI SECARA JELAS IJIN/ KARNA BELUM MELIHAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI/ TENTANG IJIN TERSEBUT//
KANAHEBI MENGHARAPKAN/ DEMI DAN ATAS NAMA HUKUM/ MAKA PERLU ADANYA SINER SIGITAS ANTAR INSTITUSI/ DINAS PERTAMBANGAN/ PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL/ POL P-P/ BAPEDA/ KEHUTANAN JIKA BERADA DI WILAYAH KEHUTANAN/ PERTANIAN JIKA DEKAT DENGAN WILAYAH PERTANIAN DAN PERKEBUNAN/ PENGAIRAN JIKA BERADA DI WILAYAH SUNGAI// BAHKAN KALAU PERLU/ KEPOLISIAN/ KEJAKSAAN DAN KEHAKIMAN//
DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar