KEPALA SEKSI PENGAWASAN PERIJINAN DAN AMDAL DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN KUPANG/ NATHANIEL KANAHEBI MENEGASKAN / SETIAP PENGAMBILAN BATU MANGAN HARUS MENGANTONGI IJIN //
MENURUT KANAHEBI / SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN POKOK BIDANG PERTAMBANGAN / DIJELASKAN BAHWA SEMUA PENGGALIAN TAMBANG HARUS MENGANTONGI IJIN SEPERTI IJIN SURVEY / EXPLORASI / EXPLOITASI / SERTA IJIN PENGANGKUTAN // SEHINGGA TIDAK DIBENARKAN INVESTOR SECARA BEBAS MENGAMBIL BATU MANGAN / TIDAK MENGANTONGI IJIN //
KANAHEBI MENJELASKAN / SEMUA BARANG TAMBANG DIKUASAI NEGARA DI WILAYAH MASYARAKAT / MERUPAKAN WILAYAH PERTANAHAN MASYARAKAT / TAPI TAMBANG YANG ADA DIKUASAI DAN DIATUR NEGARA / KARNA PAJAK DIBERIKAN SEBAGAI KONTRIBUSI UNTUK PEMBIAYAAN SEGALA FASILITAS NEGARA //
KANAHEBI MENGAKUI / SAMPAI SAAT INI KABUPATEN KUPANG BELUM MEMILIKI PERATURAN DAERAH / TENTANG BAHAN GALIAN GOLONGAN A DAN B / SEHINGGA PAYUNG HUKUM UNTUK MELINDUNGI KEDUA JENIS GOLONGAN BAHAN GALIAN INI BELUM BISA DITEGAKAN SECARA OPTIMAL //
KANAHEBI BERHARAP / PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG SECEPATNYA MEMBENTUK PERATURAN DAERAH TERSEBUT / DAN DIHARAPKAN ADANYA PENINGKATAN S-D-M PETUGAS DINAS PERTAMBANGAN / KARNA SEBAGIAN PETUGAS YANG ADA TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI BERBICARA MENGENAI PERTAMBANGAN KARNA BUKAN BESIKNYA //
Tidak ada komentar:
Posting Komentar