PENYAJIAN TAK JELAS PENYEBAB KABUPATEN KUPANG DIDISCLAIMER

ELISENDY HATU’AUN ATAS NAMA KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI PERWAKILAN NTT SAAT MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA DPRD KABUPATEN KUPANG TERKAIT DISCLAIMER (TIDAK BEROPINI) YANG DIBERIKAN/ SOAL PENGGUNAAN SELISIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) KABUPATEN KUPANG BERTURUT-TURUT SELAMA TIGA TAHUN (2008-2010) MENGATAKAN/ SIKAP TERSEBUT DIAMBIL LANTARAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG TIDAK MEMBERIKAN PENYAJIAN YANG JELAS DALAM LAPORANNYA//

MENURUT ELISENDY/ KENDATI SUDAH DIBERIKAN REKOMENDASI SEJAK TAHUN 2008/ TAPI PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG/ BELUM MELAKSANAKANNYA DENGAN BAIK/ SEHINGGA MEMBUAT BPK MEMBERIKAN LAPORANNYA SESUAI FAKTA YANG DIDAPAT//

ELISENDY MENJELASKAN/ DISCLAIMER DIBERIKAN/ LANTARAN ADANYA SELISIH ANGKA/ PENYAJIAN KAS YANG MASIH BELUM BISA DIJELASKAN/ ASET DAERAH TIDAK DIINVENTARISASI DENGAN BAIK/ MEMBUAT BPK TIDAK BISA MASUK LEBIH LANJUT/ SERTA ANGKA INI YANG TIDAK DAPAT DINILAI KEWAJARANNYA//

ELISENDY MENGUNGKAPKAN/ BPK MENYATAKAN OPININYA/ JIKA DATA-DATA YANG DISAJIKAN PEMERINTAH KURANG JELAS// SEHARUSNYA/ KAS DAERAH HARUS DIREKONSELASI SETIAP PERIODE// DIMANA/ SETIAP BULAN HARUS DILAKUKAN REKONSELASI SEHINGGA ANGKA YANG DISAJIKAN BISA KLOP DENGAN SISA UANG YANG ADA DI KAS//

ELISENDY MENAMBAHKAN/ PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG/ HARUS BISA MENJELASKAN ASET TETAPNYA/ SEHINGGA BPK DAPAT MENGETAHUI ASET YANG DIMILIKI// BPK JUGA TIDAK MENGHENDAKI ASET YANG HILANG ATAU RUSAK MASIH DILAPORKAN//

ELISENDY MENGUNGKAPKAN/ BPK SETIAP TAHUN MEREKOMENDASIKAN PEMERINTAH DAERAH MENGINVENTARISIR ASET TETAPNYA/ INVENTARISIR PERSEDIAANYA DAN INVENTARISIR DANA PERGULIRANNYA// SEHINGGA JELAS ANGKA-ANGKA DAPAT DIYAKINI KEWAJARANNYA// HAL INI/ PERLU DIBUKTIKAN DENGAN BERITA ACARA/ SUPAYA SAAT DIUJI BARANGNYA ADA//

ELISENDY MENJELASKAN/ KARENA KABUPATEN KUPANG TIDAK BISA MEMBERIKAN LAPORANNYA DENGAN BAIK/ MENGAKIBATKAN BPK TERBATAS DENGAN DATA-DATA YANG ADA/ SEHINGGA BPK MEMBERIKAN OPINI DISCLAIMER//

ELISENDY MENYATAKAN/ TERKAIT SANKSI/ PIHAKNYA BELUM BISA MEMASTIKAN SANKSI APA YANG DIBERIKAN/ TAPI YANG DIBERIKAN ADALAH SANKSI SESUAI KETENTUAN/ YAITU DIKEMBALIKAN KE PEMERINTAH DAERAH/ SANKSI APA YANG COCOK DIBERIKAN KEPADA APARATNYA YANG TIDAK MELAKUKAN INVENTARISASI//

ELISENDY BERHARAP/ PEMERINTAH DAN DPRD SALING MENDORONG SUPAYA KABUPATEN KUPANG/ DAPAT KELUAR DARI KEMELUT YANG DIHADAPI SAAT INI// KARENA IMBASNYA PADA RAKYAT//

UNTUK DIKETAHUI/ DPRD KABUPATEN KUPANG BEBERAPA WAKTU LALU/ TERPAKSA MENSKORS SIDANG LANTARAN DPRD INGIN MENDENGAR PENJELASAN DARI BPK ATAS DISCLAIMER YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG// RAPAT INI DIHADIRI BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI/ KETUA DPRD MELITUS ATAUPAH/ WAKIL KETUA/ SELURUH ANGGOTA DPRD SERTA PIMPINAN SKPD YANG ADA DI LINGKUP KABUPATEN KUPANG//

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

KORBAN HIV/AIDS DI KABUPATEN KUPANG 38 ORANG

PELAKSANA HARIAN (PLH) KETUA KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD) KABUPATEN KUPANG VIKTOR JEREMIAS TIRAN KEPADA WARTAWAN DI RESTORAN NELAYAN KUPANG SABTU (24/09) MENYEBUTKAN/ BERDASARAKAN DATA YANG ADA PADA KPAD KABUPATEN KUPANG/ KORBAN HIV/AIDS DI KABUPATEN KUPANG BERJUMLAH 38 ORANG//

VIKTOR MENJELASKAN/ DATA TERSEBUT DIDAPAT DARI BEBERAPA SUMBER/ SEPERTI/ DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUPANG/ RSUD KABUPATEN KUPANG/ RS WIRASAKTI KUPANG DAN RSU YOHANES KUPANG// DATA INI MERUPAKAN HASIL KOORDINASI YANG DILAKUKAN SEJAK TAHUN 2006-2011// DARI KE-38 ORANG INI/ 66 PERSEN LAKI-LAKI/ 34 PERSEN WANITA// SEMUANYA MASIH DALAM USIA SUBUR 26-30 TAHUN//

VIKTOR MENYATAKAN/ BERDASARKAN DATA YANG ADA/ KORBAN TERTINGGI ADA DI KECAMATAN AMARASI SEBANYAK DELAPAN ORANG// LIMA ORANG PENGIDAP HIV/ TIGA ORANG AIDS/ DUA PENGIDAP AIDS SUDAH MENINGGAL// DISUSUL KECAMATAN FATULEU LIMA ORANG/ KUPANG BARAT TIGA ORANG/ KUPANG TIMUR EMPAT ORANG/ SEMAU DUA ORANG/ KUPANG TENGAH DUA ORANG/ AMABI OEFETO TIMUR EMPAT ORANG DAN TAKARI LIMA ORANG//

VIKTOR MENGATAKAN/ HASIL INVESTIGASI YANG DILAKUKAN/ PENYEBAB ADANYA KASUS INI DI KABUPATEN KUPANG/ DIDUGA KARENA ADANYA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG KEMBALI KE KAMPUNG HALAMANNYA MASING-MASING/ TIDAK DIKONTROL SECARA BAIK/ SEHINGGA MEMBAUR DENGAN MASYARAKAT SEKITAR/ DAMPAKNYA ADALAH ORANG LAIN TERJANGKIT VIRUS INI//

VIKTOR MENAMBAHKAN/ PROGRAM KPAD KABUPATEN KUPANG KE DEPAN SELAIN MELAKUKAN SOSIALISASI DENGAN MENYEBARKAN BROSUR/ MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH/ SUPAYA MEMPERKETAT KELUAR MASUKNYA PARA TKI// SEBELUM DAN SESUDAH PULANG PARA TKI HARUS DIKONTROL SECARA BAIK/ SUPAYA BISA MEMINIMALISIR KASUS INI//

VIKTOR MEMINTA/ SEMUA PROGRAM YANG ADA DI KPAD KABUPATEN KUPANG/ DIINTERVENSI SEMUA INSTANSI DI KABUPATEN KUPANG//

VIKTOR MENUNGKAPKAN/ KPAD KABUPATEN KUPANG MULAI MENGANTISIPASI KASUS INI DENGAN KETERBATASAN YANG ADA/ DENGAN MEMBUKA KLINIK DAN RUANG KONSULTASI DI RSUD NAIBONAT/ KARENA KPAD KABUPATEN KUPANG/ SECARA NASIONAL JADI KABUPATEN PERCONTOHAN DI NTT//

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

LAPORAN SIDANG III DISESUAIKAN DENGAN KENYATAAN LAPANGAN

KETUA DPRD KABUPATEN KUPANG MELITUS ATAUPAH DALAM SAMBUTANNYA PADA PEMBUKAAN SIDANG III DPRD KABUPATEN KUPANG SELASA (27/09) MENGATAKAN/ SIDANG III DPRD KABUPATEN KUPANG DENGAN AGENDA MENDENGAR LAPORAN PEMERINTAH ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN KUPANG TAHUN 2010/ AKAN DISESUAIKAN DENGAN KENYATAAN LAPANGAN YANG DITEMUKAN DPRD SAAT KUNJUNGAN KERJA (KUNKER)//

MENURUT MELITUS/ SIDANG BUKAN SAJA UNTUK MEMENUHI TUGAS DAN KEWENANGAN DPRD/ TAPI SECARA ESENSIAL DIMAKSUDKAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA PROGRAM//

MELITUS MENAMBAHKAN/ SIDANG KALI INI/ SANGAT DIPERLUKAN OBYEKTIFITAS DALAM PEMBAHASAN DAN PENELAAN BUKAN SAJA PADA MATERI PERTANGGUNGJAWABAN YANG DISAMPAIKAN PEMERINTAH/ TAPI PERLU MEMPERTIMBANGKAN KENYATAAN LAPANGAN UNTUK DIJADIKAN REFERENSI DALAM SIDANG INI//

MELITUS MENGUNGKAPKAN/ SECARA ADMINISTRATIF/ BUPATI SUDAH MENYAMPAIKAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2010/ TAPI DIPANDANG DARI DIMENSI AKUNTABILITAS PUBLIK/ LAPORAN TERSEBUT TIDAK SEKEDAR DISAMPAIKAN UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI ATAU KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN/ TAPI SECARA MORAL/ DPRD DAN PEMERINTAH TERPANGGIL UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEPERCAYAAN YANG DIBERIKAN RAKYAT SEBAGAI PEMILIK KEDAULATAN//

MELITUS MENGAKUI/ DPRD SEBAGAI UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAH DAERAH/ TIDAK MENGAMBIL POSISI SEBAGAI PIHAK PENILAI/ TAPI TURUT BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEBERHASILAN PENYELENGARA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH//

MELITUS BERHARAP/ MOMENTUM SIDANG III INI/ BISA DIWUJUDKAN DALAM BENTUK KONTRIBUSI PEMIKIRAN SARAN DAN PENDAPAT SEBAGAI MASUKAN DALAM MENGATASI BERBAGAI MASALAH DAN HAMBATAN YANG DIALAMI/ SEHINGGA TERJALIN SINERGITAS DALAM PERAN DAN FUNGSI MASING-MASING AGAR MEMPERCEPAT UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT//

SIDANG III DPRD KABUPATEN KUPANG INI/ DIHADIRI BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI/ KETUA DAN WAKIL KETUA SERTA SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUPANG/ PIMPINAN/ KEPALA BAGIAN SKPD LINGKUP KABUPATEN KUPANG DAN UNSUR MUSPIDA KABUPATEN KUPANG//

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN TAHUN 2006 SEBESAR 3,07 PERSEN

PKT PA RSUD PROF WZ JOHANES DOKTER DAP SHINTA WIDARI YANG DIDAMPINGI PEMRED TIMOR EXPRES DAN SEKALIGUS ANGGOTA AJI SIMON NILLI SELAKU MODERATOR PADA ACARA TRAINING BAGI PARA KAPOLSEK SOAL PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DENGAN TOPIK MATERI DAMPAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK/ YANG DILAKSANAKAN OLEH RUMAH PEREMPUAN DI AULA POLRES BABAU-KUPANG SENIN (26/09) MENGATAKAN/ KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN SESUAI DATA SUSENAS 2006 TAHUN SEBESAR 3 KOMA 07 PERSEN/ YAITU TERDIRI DARI KOTA SEBESAR 3 KOMA 06 PERSEN/ DESA 3 KOMA 08 PERSEN//

MENURUT WIDARI/ KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN INI 66 PERSEN TERJADI AKIBAT PENGHINAAN/ 25 PERSEN PENGANIAYAAN/ 70 PERSEN TERJADI DALAM RUMAH//DARI KEJADIAN KEKERASAN INI KORBAN PALING BANYAK TERJADI PADA PEREMPUAN YAITU 52 PERSEN//

WIDARI MENGUNGKAPKAN/ PENYEBAB UTAMA KEKERASAN YANG TERJADI PADA PEREMPUAN DIPENGARUHI KESULITAN EKONOMI YAITU SEBESAR 35 PERSEN/ 14 PERSEN CEMBURU DAN 13 PERSEN PERILAKU BURUK//

WIDARI MENJELASKAN/ KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN INI TERDAPAT 59 PERSEN KORBAN TIDAK LAPOR/ 33 PERSEN LAPOR KE KELUARGA// UNTUK ITU SAAT INI YANG DITANGANI OLEH PIHAK PKT-PA RSUD PROF WZ JOHANNES MENYANGKUT KEKERASAN SEBANYAK 100 ORANG/ DIMANA DARI KEKERASAN INI TERDAPAT 30 PERSEN YANG SUDAH MENGALAMI GANGGUAN JIWA//

WIDARI MENAMBAHKAN/ 30 PERSEN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA INI LEBIH BANYAK BERUSIA SEKITAR 40 SAMPAI 45 TAHUN/ MAKA DALAM MENANGANI TIDAK DILAKUKAN OLEH PIHAK PKT-PA RSUD PROF WZ JOHANES SECARA SENDIRI/ TETAPI BEKERJASAMA DENGAN JEJARING YANG ADA DIANTARANYA RUMAH PEREMPUAN DAN PIHAK KEPOLISIAN//

SEMENTARA ITU KEPALA UNIT PPA POLDA NTT BERTHA HANGGE DENGAN MATERI SOAL PENGALAMAN UNIT PPA DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN BERBASIS GENDER MENGATAKAN/ DALAM PENANGANAN KASUS KDRT KORBAN HARUS DIBEDAKAN DENGAN KORBAN TINDAK PIDANA PADA UMUMNYA/ DAN JUGA PEYIDIK/ PENYIDIK PEMBANTU HARUS KERJASAMA DENGAN SEKTOR LAIN BAIK INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN LEMBAGA NON PEMERINTAH// SELAIN ITU DALAM PENANGANAN SEMUA KEPUTUSAN TERBAIK BERASAL DARI KORBAN/ DAN JUGA DALAM PENANGANAN KORBAN HARUS DIBERIKAN PERLINDUNGAN MELALUI PENETAPAN PENGADILAN//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///