ELISENDY HATU’AUN ATAS NAMA KEPALA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) RI PERWAKILAN NTT SAAT MEMBERIKAN PENJELASAN KEPADA DPRD KABUPATEN KUPANG TERKAIT DISCLAIMER (TIDAK BEROPINI) YANG DIBERIKAN/ SOAL PENGGUNAAN SELISIH PENGGUNAAN ANGGARAN (SILPA) KABUPATEN KUPANG BERTURUT-TURUT SELAMA TIGA TAHUN (2008-2010) MENGATAKAN/ SIKAP TERSEBUT DIAMBIL LANTARAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG TIDAK MEMBERIKAN PENYAJIAN YANG JELAS DALAM LAPORANNYA//
MENURUT ELISENDY/ KENDATI SUDAH DIBERIKAN REKOMENDASI SEJAK TAHUN 2008/ TAPI PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG/ BELUM MELAKSANAKANNYA DENGAN BAIK/ SEHINGGA MEMBUAT BPK MEMBERIKAN LAPORANNYA SESUAI FAKTA YANG DIDAPAT//
ELISENDY MENJELASKAN/ DISCLAIMER DIBERIKAN/ LANTARAN ADANYA SELISIH ANGKA/ PENYAJIAN KAS YANG MASIH BELUM BISA DIJELASKAN/ ASET DAERAH TIDAK DIINVENTARISASI DENGAN BAIK/ MEMBUAT BPK TIDAK BISA MASUK LEBIH LANJUT/ SERTA ANGKA INI YANG TIDAK DAPAT DINILAI KEWAJARANNYA//
ELISENDY MENGUNGKAPKAN/ BPK MENYATAKAN OPININYA/ JIKA DATA-DATA YANG DISAJIKAN PEMERINTAH KURANG JELAS// SEHARUSNYA/ KAS DAERAH HARUS DIREKONSELASI SETIAP PERIODE// DIMANA/ SETIAP BULAN HARUS DILAKUKAN REKONSELASI SEHINGGA ANGKA YANG DISAJIKAN BISA KLOP DENGAN SISA UANG YANG ADA DI KAS//
ELISENDY MENAMBAHKAN/ PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG/ HARUS BISA MENJELASKAN ASET TETAPNYA/ SEHINGGA BPK DAPAT MENGETAHUI ASET YANG DIMILIKI// BPK JUGA TIDAK MENGHENDAKI ASET YANG HILANG ATAU RUSAK MASIH DILAPORKAN//
ELISENDY MENGUNGKAPKAN/ BPK SETIAP TAHUN MEREKOMENDASIKAN PEMERINTAH DAERAH MENGINVENTARISIR ASET TETAPNYA/ INVENTARISIR PERSEDIAANYA DAN INVENTARISIR DANA PERGULIRANNYA// SEHINGGA JELAS ANGKA-ANGKA DAPAT DIYAKINI KEWAJARANNYA// HAL INI/ PERLU DIBUKTIKAN DENGAN BERITA ACARA/ SUPAYA SAAT DIUJI BARANGNYA ADA//
ELISENDY MENJELASKAN/ KARENA KABUPATEN KUPANG TIDAK BISA MEMBERIKAN LAPORANNYA DENGAN BAIK/ MENGAKIBATKAN BPK TERBATAS DENGAN DATA-DATA YANG ADA/ SEHINGGA BPK MEMBERIKAN OPINI DISCLAIMER//
ELISENDY MENYATAKAN/ TERKAIT SANKSI/ PIHAKNYA BELUM BISA MEMASTIKAN SANKSI APA YANG DIBERIKAN/ TAPI YANG DIBERIKAN ADALAH SANKSI SESUAI KETENTUAN/ YAITU DIKEMBALIKAN KE PEMERINTAH DAERAH/ SANKSI APA YANG COCOK DIBERIKAN KEPADA APARATNYA YANG TIDAK MELAKUKAN INVENTARISASI//
ELISENDY BERHARAP/ PEMERINTAH DAN DPRD SALING MENDORONG SUPAYA KABUPATEN KUPANG/ DAPAT KELUAR DARI KEMELUT YANG DIHADAPI SAAT INI// KARENA IMBASNYA PADA RAKYAT//
UNTUK DIKETAHUI/ DPRD KABUPATEN KUPANG BEBERAPA WAKTU LALU/ TERPAKSA MENSKORS SIDANG LANTARAN DPRD INGIN MENDENGAR PENJELASAN DARI BPK ATAS DISCLAIMER YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG// RAPAT INI DIHADIRI BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI/ KETUA DPRD MELITUS ATAUPAH/ WAKIL KETUA/ SELURUH ANGGOTA DPRD SERTA PIMPINAN SKPD YANG ADA DI LINGKUP KABUPATEN KUPANG//
DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///
MENURUT ELISENDY/ KENDATI SUDAH DIBERIKAN REKOMENDASI SEJAK TAHUN 2008/ TAPI PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG/ BELUM MELAKSANAKANNYA DENGAN BAIK/ SEHINGGA MEMBUAT BPK MEMBERIKAN LAPORANNYA SESUAI FAKTA YANG DIDAPAT//
ELISENDY MENJELASKAN/ DISCLAIMER DIBERIKAN/ LANTARAN ADANYA SELISIH ANGKA/ PENYAJIAN KAS YANG MASIH BELUM BISA DIJELASKAN/ ASET DAERAH TIDAK DIINVENTARISASI DENGAN BAIK/ MEMBUAT BPK TIDAK BISA MASUK LEBIH LANJUT/ SERTA ANGKA INI YANG TIDAK DAPAT DINILAI KEWAJARANNYA//
ELISENDY MENGUNGKAPKAN/ BPK MENYATAKAN OPININYA/ JIKA DATA-DATA YANG DISAJIKAN PEMERINTAH KURANG JELAS// SEHARUSNYA/ KAS DAERAH HARUS DIREKONSELASI SETIAP PERIODE// DIMANA/ SETIAP BULAN HARUS DILAKUKAN REKONSELASI SEHINGGA ANGKA YANG DISAJIKAN BISA KLOP DENGAN SISA UANG YANG ADA DI KAS//
ELISENDY MENAMBAHKAN/ PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG/ HARUS BISA MENJELASKAN ASET TETAPNYA/ SEHINGGA BPK DAPAT MENGETAHUI ASET YANG DIMILIKI// BPK JUGA TIDAK MENGHENDAKI ASET YANG HILANG ATAU RUSAK MASIH DILAPORKAN//
ELISENDY MENGUNGKAPKAN/ BPK SETIAP TAHUN MEREKOMENDASIKAN PEMERINTAH DAERAH MENGINVENTARISIR ASET TETAPNYA/ INVENTARISIR PERSEDIAANYA DAN INVENTARISIR DANA PERGULIRANNYA// SEHINGGA JELAS ANGKA-ANGKA DAPAT DIYAKINI KEWAJARANNYA// HAL INI/ PERLU DIBUKTIKAN DENGAN BERITA ACARA/ SUPAYA SAAT DIUJI BARANGNYA ADA//
ELISENDY MENJELASKAN/ KARENA KABUPATEN KUPANG TIDAK BISA MEMBERIKAN LAPORANNYA DENGAN BAIK/ MENGAKIBATKAN BPK TERBATAS DENGAN DATA-DATA YANG ADA/ SEHINGGA BPK MEMBERIKAN OPINI DISCLAIMER//
ELISENDY MENYATAKAN/ TERKAIT SANKSI/ PIHAKNYA BELUM BISA MEMASTIKAN SANKSI APA YANG DIBERIKAN/ TAPI YANG DIBERIKAN ADALAH SANKSI SESUAI KETENTUAN/ YAITU DIKEMBALIKAN KE PEMERINTAH DAERAH/ SANKSI APA YANG COCOK DIBERIKAN KEPADA APARATNYA YANG TIDAK MELAKUKAN INVENTARISASI//
ELISENDY BERHARAP/ PEMERINTAH DAN DPRD SALING MENDORONG SUPAYA KABUPATEN KUPANG/ DAPAT KELUAR DARI KEMELUT YANG DIHADAPI SAAT INI// KARENA IMBASNYA PADA RAKYAT//
UNTUK DIKETAHUI/ DPRD KABUPATEN KUPANG BEBERAPA WAKTU LALU/ TERPAKSA MENSKORS SIDANG LANTARAN DPRD INGIN MENDENGAR PENJELASAN DARI BPK ATAS DISCLAIMER YANG DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG// RAPAT INI DIHADIRI BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI/ KETUA DPRD MELITUS ATAUPAH/ WAKIL KETUA/ SELURUH ANGGOTA DPRD SERTA PIMPINAN SKPD YANG ADA DI LINGKUP KABUPATEN KUPANG//
DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///
Tidak ada komentar:
Posting Komentar