KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN AKTA PERKAWINAN MENJADI TANGGUNG JAWAB LEMBAGA GEREJA

KETUA KPWK AMARASI BARAT PETRUS TAMENO PADA ACARA PERCEPATAN GERAKAN SADAR AKTA KELAHIRAN DAN AKTA PERKAWINAN’ KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI NTT DENGAN GIZ MELALUI PROYEK GG PAS/ SWR/ YANG DIFASILITASI OLEH RUMAH PEREMPUAN NTT/ KAMIS (06/10)/ DI AULA ELTARI KUPANG MENGATAKAN/ KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN JUGA AKTA PERKAWINAN BUKAN HANYA MENJADI PERSOALAN DARI PEMERINTAH TAPI JUGA MENJADI TANGGUNG JAWAB LEMBAGA GEREJA//

MENURUT PETRUS/ UNTUK ITU DALAM MENANGANI KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN JUGA AKTA PERKAWINAN MENJADI TANGGUNGJAWAB BERSAMA// PASALNYA INI MERUPAKAN KONDISI DAN TUGAS CUKUP BANYAK PENDUDUK/ MAKA 26 PENDETA YANG BERGERAK BAGAIMANA MEMBANGUN BENTUK PELAYANAN BAHKAN JUGA TERMASUK AKTA PERKAWINAN DAN KELAHIRAN//

SEMENTARA ITU DARI PIHAK DISPENDUK CAPIL MERRY MENGATAKAN/ PERSOALAN YANG DIHADAPI DALAM KEPENGURUSAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN DAN JUGA AKTA PERKAWINAN MENGALAMI KETERBATASAN PADA PIHAK DISPENDUK YAITU TIDAK ADANYA KETERSEDIAAN BLANGKO FORM// TAPI PADA PRINSIPNYA PIHAK DISPENDUK SIAP MELAYANI/ ASAL FORM SUDAH SIAP DAN BERKAS LENGKAP//

MERRY MENAMBAHKAN/ DIKETAHUI 800 FORM YANG DISPENDUK KEMBALIKAN KARENA TIDAK ADA KUTIPAN PERKAWINAN/ TIDAK ADA AKTA KELAHIRAN/ FOTO COPY KTP DAN JUGA SURAT KETERANGAN DOMISILI//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///