PROGRAM DESA MANDIRI PEMPROV NTT ALOKASI RP 71 , 5 M

PEMERINTAH PROVINSI (PEMPROV) NTT MENGALOKASIKAN 71 KOMA 5 MILIAR RUPIAH UNTUK MENDUKUNG PROGRAM DESA MANDIRI ANGGUR MERAH//

PERNYATAAN INI DISAMPAIKAN GUBERNUR NTT FRANS LEBU RAYA KETIKA TAMPIL SEBAGAI PEMATERI PADA ACARA SEMINAR PEMBANGUNAN DALAM MERAJUT MASA DEPAN NTT MENUJU SEJAHTERA DI KUPANG/ SENIN (28/06)//

MENURUT FRANS/ PROGRAM TERSEBUT DILAKSANAKAN DI 286 DESA DENGAN ALOKASI DANA BANTUAN TIAP DESA SEBESAR 250 JUTA RUPIAH// UNTUK ITU/ PEMPROV NTT AKAN BERKOORDINASI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA/ UNTUK MENGETAHUI DESA MANA YANG DIINTERVENSI OLEH PROGRAM DIMAKSUD// PRINSIPNYA/ PROGRAM INI DILAKSANAKAN DI DESA YANG DIKETAHUI MEMILIKI JUMLAH KELUARGA ATAU WARGA MISKIN PALING BANYAK// SEHINGGA DESA SASARAN PROGRAM INI TIDAK BERKAITAN DENGAN KEPENTINGAN POLITIK PADA MASA LALU ATAU AKAN DATANG// INTINYA/ PROGRAM DESA MANDIRI ANGGUR MERAH DTERAPKAN PADA DESA YANG JUMLAH WARGA MISKINYA LEBIH BANYAK//

FRANS MENYAMPAIKAN/ PROGRAM INI SEDIANYA DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2011 MENDATANG// UNTUK ITU/ PEMERINTAH SEDANG MELAKUKAN PROSES REKRUITMEN TENAGA PENDAMPING UNTUK DITEMPATKAN DI SETIAP DESA PELAKSANA PROGRAM DESA MANDIRI//

SEMENTARA ITU KETUA DPRD NTT IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH BERHARAPKAN GAGASAN YANG DIBUAT OLEH GUBERNUR NTT FRANS LEBU RAYA DALAM PROGRAMNYA MENJADIKAN DESA MANDIRI AGAR JANGAN BERNUASA POLITIK//

MENURUT MEDAH/ INISIATIF GUBERNUR NTT SANGAT BAGUS JIKA PROGRAM DESA MANDIRI JANGAN HANYA PADA TINGKAT DESA SAJA/ TAPI BILA PERLU HINGGA TINGKAT DUSUN/ SEHINGGA MEWUJUDKAN PENGUATAN EKONOMI HINGGA TINGKAT BAWAH// GAGASAN DESA MANDIRI YANG DIPROGRAMKAN INI TIDAK SEMUA DESA YANG ADA DI NTT/ JANGAN SAMPAI DESA YANG DIPILIH UNTUK DITERAPKAN PROGRAM DESA MANDIRI DESA TUNGGANGAN POLITIK// HAL INI DAPAT MEPENGARUHI PERSOALAN KECEMBURUAN OLEH MASYARAKAT YANG BERADA DI DESA LAIN YANG TIDAK TERBAGI UTUK DIJADIAKAN DESA MANDIRI//

MEDAH MENGUNGKAPKAN/ JANGAN SAMPAI UNTUK KEPENTINGAN POLITIK/ MAKA KESEJATHERAAN RAKYAT TIDAK AKAN MANDIRI DI DESA TERSEBUT/ SEBAB DANA TERSEBUT ADALAH DANA RAKYAT/ SEHINGGA RAKYAT HARUS PERLU MENANYAKAN KEPADA PIHAK PEMERINTAH MENGAPA DANA TERSEBUT TERLAMBAT DIBERIKAN/ DAN MENGAPA DANA TERSEBUT HANYA DIBERIKAN KEPADA DESA TERTENTU SEDANGKAN DESA LAIN TIDAK// KARENA INI DAPAT MENIMBULKAN KONFLIK KECURIGAAN DARI DESA LAIN YANG TIDAK MENDAPAT DANA TERSEBUT//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

PEMERINTAH PUSAT HARUS ADIL SOAL ALOKASI DANA INFRASTRUKTUR

PEMERINTAH PUSAT BELUM TERLALU ADIL DALAM MENGALOKASIKAN DANA UNTUK PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN INFANSTRUKTUR BAGI KAWASAN INDONESIA TIMUR KHUSUSNYA NTT//

PASALNYA/ NTT MEMILIKI 566 PULAU NAMUN DALAM PENGELOKASIAN DARI PEMERINTAH PUSAT MASIH MELAKUKAN SEBAGAI PROVINSI DARATAN// HAL INI DIKATAKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) PROVINSI NTT ANDRE KOREH KEPADA WARTAWAN DI KUPANG SENIN (28/06)//

MENURUT ANDRE/ SESUAI PERHITUNGAN SEHARUSNYA MANGACU PADA DARATAN DAN JUMLAH PENNDUDUK/ ARTINYA JUMLAH PENDUDUK DAN JUMLAH PULAU YANG LEBIH BESAR ALOKASI DANANYA/ DENGAN DARATAN YANG LEBIH LUAS/TAPI KENYATAAN YANG DIHADAPI PROVINSI NTT LEBIH BERBEDA//

ANDRE MENGUNGKAPKAN/ NTT JANGAN DIBANDINGKAN DENGAN BALI/ SEBAB DILIHAT BALI HANYA MEMBUTUHKAN SATU BANDARA DAN SATU PELABUHAN/ SEDANGKAN NTT TIDAK MUNGKIN HANYA SATU BANDARA DAN SATU PELABUHAN/ SEMENTARA NTT MEMILIKI SEKITAR 566 PULAU/ MAKA NTT HARUS DIPERLAKUKAN KHUSUS DALAM PENDANAANNYA DARI PEMERINTAH PUSAT//

ANDRE MELANJUTKAN/ JIKA PEMERINTAH PUSAT TIDAK MENGAKUI NTT SEBAGAI PROVINSI KEPULAUAN/ TAPI ALOKASI ANGGARANNYA HARUS ADIL/ SEBAB JIKA TIDAK NTT AKAN TETAP MENJADI TERTINGGAL DALAM INFANSTRUKTUR// MENYANGKUT INI MAKA DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) MENGUSULKAN DANA 2 TRILIUN RUPIAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT/ AGAR PENGEMBANGAN INFANSTRUKTUR PEMBANGUNAN DI NTT BISA TERCAPAI//

ANDRE MENAMBAHKAN/ APBD NTT SEJAUH INI TIDAK MAMPU UNTUK MEMBIAYAI SEMUA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DAERAH INI/ PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BESAR MEMBUTUHKAN INTERVENSI PEMERINTAH PUSAT MELALUI APBN//

SEMENTARA ITU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI ASAL NTT SARAH LERRY MBOEIK MENGATAKAN/ PEMERINTAH PUSAT TIDAK BISA BERALASAN/ PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN INSFASTRUKTUR DI SUATU DAERAH YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA LAIN DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KARENA DAERAH MEMILIKI KEMAMPUAN KEUANGAN SANGAT TERBATAS// APALAGI DAERAH YANG BERBATASAN DENGAN SUATU NEGARA/ INI BERKAITAN DENGAN WAJAH INDONESIA DI MATA NEGARA LAIN//

MENURUT LERRY/ MENYANGKUT PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN INFANSTRUKTUR/ MAKA PEMERINTAH PUSAT HARUS MEMBANGUN DI SEPANJANG GARIS PERBATASAN/ GUNA MEMBERIKAN KESAN KEMAJUAN PADA SERAMBI DEPAN INDONESIA//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

DEMOKRASI BELUM BISA DITERAPKAN SEBAGAI PUTUSAN UNTUK RAKYAT

DEMOKRASI YANG DISEBUT SEBAGAI PEMERINTAHAN OLEH RAKYAT/ BELUM BISA DITERAPKAN DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI INDONESIA BAGI RAKYAT//

PASALNYA/ PENYELENGGARA PEMERINTAHAN TERMASUK LEGISLATIF/ YUDIKATIF/ DAN EKSEKUTIF BELUM BERANI MEMBUKA DIRI DAN MAMPU MENERAPKAN MAKNA DEMOKRASI DI DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM PENENTUAN KEBIJAKAN BAGI MASYARAKAT//

KETUA PROGRAM STUDI PROGRAM PASCA SARJANA STUDI PEMBANGUNAN UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA (UKSW) SALATIGA KETUT SUWONDO MENGATAKAN ITU KETIKA BERBICARA PADA SEMINAR MERAJUT MASA DEPAN NUSA TENGGARA TIMUR MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA DI AULA ELTARI KUPANG SENIN (28/06)//

MENURUT SUWONDO/ KONDISI ITU BERBEDA DENGAN PANDANGAN PARA AHLI YANG MENYEBUTKAN SISTEM POLITIK DEMOKRASI MERUPAKAN SISTEM YANG BERTANGGUNGJAWAB KEPADA SEMUA WARGA NEGARA// SEBAB PANDANGAN INI SERINGKALI BERSIFAT NORMATIF DAN SERINGKALI TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM DUNIA NYATA TERUTAMA INDONESIA//

SUWONDO MENGUNGKAPKAN/ SEBUAH SISTEM POLITIK DISEBUT DEMOKRASI APABILA PARA PENGAMBIL KEPUTUSAN DIPILIH LEWAT PEMILU PERIODIK YAITU PARA CALON BEBAS BERSAING UNTUK MEREBUT SUARA RAKYAT DAN HAMPIR SEMUA ORANG DEWASA BERHAK MEMILIH// DENGAN DEMIKIAN/ METODE DEMOKRATIS BISA DILAKUKAN DALAM SUATU PENGAMBILAN KEPUTUSAN/ SEHINGGA DEMOKRASI MENGANDUNG DIMENSI PERSAINGAN/ PARTISIPASI/ DAN KEBEBASAN//

SUWONDO MELANJUTKAN/ AKAN TETAPI KONDISI DI INDONESIA TIDAK SEPERTI ITU/ YANG TERJADI IALAH BARU SAMPAI YANG DISEBUT DEMOKRASI ELITIS/ ATAU DEMOKRASI YANG BARU MENYENTUH PARA ELITE PEMEGANG KEKUASAAN/ TIDAK HANYA ELITE FORMAL/ TETAPI JUGA ELITE NON FORMAL// DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DI DAERAH/ KONDISI TERSEBUT BISA DIJUMPAI DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH (PERDA) TERMASUK ASPEK TEKNIS PELAKSANAANNYA/ SEHINGGA MAKNA DEMOKRASI SANGAT TERKAIT DENGAN BAGAIMANA PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN ITU TERJADI//

SUWONDO MENAMBAHKAN/ INI BERBALIK DENGAN KENYATAAN BAHWA RAKYAT DIMANFAATKAN KEADAANNYA UNTUK MELEGITIMASI SUATU KEPUTUSAN YANG RAKYAT SENDIRI MENJADI SENGSARA// PADAHAL/ RAKYAT SERING DIGAMBARKAN MEMILIKI WEWENANG PENUH DAN MENENTUKAN DALAM PROSES PEMBANGUNAN// MAKA PERLU DIINGAT/ PEMBANGUNAN YANG DEMOKRATIS BISA SAJA MELANGGARA HUKUM/ KARENA SAAT INI/ BANYAK PELANGGARAN HUKUM/ MORAL/ DAN ETIKA YANG DIANGGAP BENAR/ BAHKAN MELEGITIMASI DENGAN ALASAN BAHWA SEMUANYA SUDAH DIPUTUSKAN SECARA DEMOKRATIS//

PADA KESEMPATAN TERSEBUT/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR FRANS LEBU RAYA MENGATAKAN/ PEMERINTAH TETAP MEMBERIKAN KEWENANGAN PENUH KEPADA RAKYAT SEBAGAI SUBYEK UNTUK MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN// AGENDA PEMBANGUNAN DI DAERAH INI MELIPUTI SELURUH ASPEK DENGAN SPIRIT ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA (ANGGUR MERAH) YAITU MEMBERIKAN ALOKASI ANGGARAN LEBIH BESAR UNTUK POS BELANJA PUBLIK//

MENURUT FRANS/ NTT SEDANG MENGHADAPI BANYAK PERSOALAN SEHINGGA MEMBUTUHKAN PIKIRAN DAN GAGASAN UNTUK MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN YANG TELAH DITETAPKAN LEWAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN STRATEGIS DAERAH//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

MENDAGRI BELUM SETUJU PENUNDAAN PEMILUKADA FLOTIM

MENTERI DALAM NEGERI (MENDAGRI) GAMAWAN FAUZI BELUM MENYETUJUI USULAN PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) KABUPATEN FLORES TIMUR/ NUSA TENGGARA TIMUR (NTT)//

PASALNYA/ USULAN PENUNDAAN YANG DISAMPAIKAN KPUD FLORES TIMUR TIDAK DILENGKAPI DENGAN DEADLINE (BATAS WAKTU) PENUNDAAN PEMILUKADA/ DAN DIMULAINYA TAHAPAN PEMILUKADA DI DAERAH TERSEBUT//

GUBERNUR NTT FRANS LEBU RAYA MENGATAKAN HAL INI/ SAAT DIMINTAI TANGGAPAN SOAL PELAKSANAAN PEMILUKADA DI FLORES TIMUR SEUSAI MEMBUKA KEGIATAN SEMINAR MERAJUT MASA DEPAN NUSA TENGGARA TIMUR MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA/ DI AULA ELTARI KUPANG/ SENIN (28/06)//

MENURUT FRANS/ DIRINYA TELAH MENERIMA SURAT DARI MENDAGRI TERKAIT PENUNDAAN PEMILUKADA FLORES TIMUR// TAPI DALAM SURAT TERSEBUT MENDAGRI MINTA AGAR USULAN PENUNDAAN PEMILU KADA DILENGKAPI DENGAN BATAS WAKTU PENUNDAAN/ SEHINGGA USULANNYA HARUS SEBUTKAN SAMPAI KAPAN PEMILU KADA DITUNDA/ DAN TAHAPAN PEMILU KADA DIMULAI DARIMANA/ BELUM ADA WAKTUNYA//

FRANS MELANJUTKAN/ KARENA ITU/ MENDAGRI MENGEMBALIKAN USULAN ITU KE KPUD FLORES TIMUR UNTUK DILENGKAPI PERMINTAAN TERSEBUT/ SEHINGGA MENDAGRI BISA MENGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN UNTUK MENUNDA PEMILU KADA DI DAERAH TERSEBUT//DENGAN ADANYA SURAT TERSEBUT/ MAKA BATAS WAKTU PENUNDAAN DAN KAPAN TAHAPAN PEMILU KADA DIMULAI DENGAN JELAS//

SEMENTARA ITU/ ANGGOTA KPUD NTT DJIDON DE HAAN MENGATAKAN/ PENUNDAAN YANG DIUSULKAN KPUD FLORES TIMUR YAITU TAHAPAN KAMPANYE DAN SELANJUTNYA// PADAHAL/ PERSOALAN YANG MENYEBABKAN TERTUNDANYA PEMILU KADA PADA TAHAPAN PENCALONAN/ SEHINGGA JIKA TAHAPAN PENCALONAN BELUM CLEAR/ MAKA TAHAPAN LAINNYA BELUM BISA BERJALAN//

MENURUT DJIDON /SEJAUH INI MASIH ADA PROSES GUGATAN DI PENGADILAN DAN DEWAN KEHORMATAN SEHINGGA PEMILU KADA DI FLORES TIMUR BELUM BISA DIJALANKAN//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///