MASYARAKAT PEMOHON AGAR JANGAN MUDAH TERPROVOKASI

KETUA TIM DELAPAN DEWAN PENYELESAIAN MASALAH JOHANES KINI DIDAMPINGI ANGGOTA TIM DELAPAN MEX BERRY DAN TIM PEMETAAN LOKASI ELI ANIN DAN HH LENGGU/ SERTA PENGURUS CAKRAWALA MESTER LAIN KEPADA WARTAWAN DI SEKRETARIAT TIM DELAPAN/ SABTU (12/03) MEMINTA/ MASYARAKAT PEMOHAN JANGAN MUDAH TERPROVOKASI DENGAN ISU-ISU LISAN DARI ORANG YANG TIDAK BERTANGUNGJAWAB DALAM PEMBERSIHAN LAHAN EKS PT SASANDO SELUAS 70 KOMA 55 HEKTARE DI LOKASI OELAMASI//

MENURUT KINI/ JIKA ADA ISU-ISU TERSEBUT/ MASYARAKAT PEMOHON AGAR DAPAT BERKONSULTASI KE SEKRETARIAT/ SEHINGGA BISA MENDAPAT PENJELASAN DENGAN BAIK DARI PANITIA YANG SUDAH TERBENTUK/ SUPAYA TIDAK TERJADI PERSOALAN-PERSOALAN YANG MENGAKIBATKAN KONFLIK//

KINI MENGUNGKAPKAN/ PERMINTAAN INI DALAM RANGKA BISA TERKOORDINASI SEMUA PERSOALAN YANG TERJADI DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DI LOKASI TERSEBUT// KARENA DALAM PELAKSANAAN PEMBERSIHAN LAHAN INI SUDAH BERCUCURKAN KERINGAT SERTA BIAYA YANG CUKUP BESAR// UNTUK ITU DIHARAPKAN MASYARAKAT PEMOHON JANGAN TERPROVOKASI DENGAN ISU-ISU TERSEBUT//

SEMENTARA ANGGOTA TIM DELAPAN MAX BERRY MENAMBAHKAN/ TERKAIT PENYERAHAN LAHAN 70 KOMA 55 HEKTARE/ SUDAH ADA PERTEMUAN SEGITIGA DARI PT SASANDO PADA BULAN FEBRUARI 2002 DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG KEPADA MASYARAKAT PEMOHON DI BAWAH PAYUNG CAKAR MASTER//

MAX BERRY MENGATAKAN/ PELAKSANAAN KEGIATAN OLEH MASYARAKAT PEMOHON INI BUKAN TIDAK ADA SK YANG DIKELUAR BUPATI KUPANG/ TETAPI SUDAH SK BUPATI KUPANG PADA 11 APRIL 2002 DENGAN NOMOR 261 GARING SKEP GARING 11K GARING 2002//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

PARA BUPATI WALIKOTA DIMINTA SEGERA CAIRKAN DANA BOS

SEKRETARIS DAERAH (SEKDA) NTT FRANSISKUS SALEM KEPADA WARTAWAN DI KUPANG/ SENIN (14/03) MENGATAKAN/ PEMERINTAH PROVINSI (PEMPROV) NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) MENGELUARKAN PERINTAH TERTULIS KEPADA SELURUH BUPATI DAN WALIKOTA DI DAERAH UNTUK SEGERA MENCAIRKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) PALING LAMBAT PEKAN DEPAN//

MENURUT SALEM/ PERINTAH TERTULIS DISAMPAIKAN KEPADA PARA BUPATI TERSEBUT/ KARENA SEKOLAH-SEKOLAH KINI MENUNGGU KUCURAN DANA TERSEBUT UNTUK BERBAGAI KEGIATAN YANG MENDESAK// JIKA PERINTAH ITU DIACUHKAN/ MAKA PEMERINTAH AKAN MEMBERIKAN SANKSI//

SALEM MENGUNGKAPKAN/ MESKI SEDANG MEMPERSIAPKAN SANKSI YANG AKAN DIBERIKAN/ PIHAKNYA MENGAKU MEMAHAMI PERSOALAN YANG SEDANG DIHADAPI PARA BUPATI/ SEPERTI PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) YANG LAMBAN/ MENGAKIBATKAN PENCAIRAN DANA BOS JUGA TERLAMBAT// SAMPAI AWAL MARET INI/ HANYA KABUPATEN ROTE NDAO YANG BELUM MENGESAHKAN APBDNYA// KABUPATEN LAINNYA TERNYATA PUNYA PERSOALAN BERBEDA/ INILAH YANG MEMAKSA PEMERINTAH HARUS TURUN TANGAN// PADAHAL/ DANA BOS SUDAH DITRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT KE KABUPATEN DAN KOTA SEJAK 26 DESEMBER 2010//

SALEM MENAMBAHKAN/ UNTUK ITU TIDAK ADA ALASAN BAGI BUPATI MENAHAN DANA ATAU SENGAJA MENUNDA PENCAIRAN DANA// KARENA SEBELUMNYA/ MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL (MENDIKNAS) MUHAMMAD NUH TELAH MENGELUARKAN PERNYATAAN AKAN MEMBERIKAN SANKSI FINANSIAL KEPADA KABUPATEN DAN KOTA KARENA TERLAMBAT MENCAIRKAN DANA BOS//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

EMPAT TON MANGAN ILEGAL DIAMANKAN CAMAT DAN WARGA OELHU’E

SEDIKITNYA EMPAT TON MANGAN DIDUGA ILEGAL RABU (09/03) SEKIRA JAM 2 DINIHARI BERHASIL DIAMANKAN CAMAT FATULEU TENGAH AMOS MANANE BERSAMA MASYARAKAT DESA OELHU’E// MANGAN INI BERHASIL DIGAGALKAN ATAS LAPORAN MASYARAKAT SETEMPAT//

AMOS MANANE KEPADA WARTAWAN DI KANTOR BUPATI KUPANG RABU (09/03) MENGAKU/ MANGAN YANG DIDUGA ILEGAL INI/ DIANGKUT DARI BEBERAPA DESA DI KECAMATAN FATULEU TENGAH// SAYANGNYA PEMILIK MANGAN/ TIDAK BISA MENUNJUKAN DOKUMEN PENGANGKUTAN/ SEHINGGA MANGAN TERSEBUT TERPAKSA DITAHAN//

MENURUT AMOS/ LANGKAH INI DIAMBIL SEBAGAI BENTUK PENEGASAN TERHADAP EDARAN BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI/ UNTUK MENGHENTIKAN SEMENTARA PENGANGKUTAN BAHAN GALIAN GOLONGAN B TERUTAMA BATU MANGAN/ SAMBIL MENUNGGU DIKELUARKANNYA REGULASI DARI PEMERINTAH//

AMOS MENGUNGKAPKAN/ SEJAK AWAL DIRINYA SUDAH MENDAPAT INFORMASI BAHWA ADA MANGAN YANG AKAN DIANGKUT KELUAR WILAYAH// MENDAPATKAN INFORMASI INI/ BERSAMA MASYARAKAT MENBLOKIR SELURUH JALAN YANG ADA DI WILAYAH TERSEBUT/ TERMASUK JALAN ALTERNATIF// HAL INI DILAKUKAN/ UNTUK MEMPERMUDAH PENGAWASAN SERTA MEMPERSEMPIT GERAK PENGANGKUT MANGAN//

AMOS MENAMBAHKAN/ MANGAN YANG DITAHAN SAAT INI/ DITAMPUNG SEMENTARA DI RUMAH TERTIUS NGARU SALAH SATU WARGA DESA OELHU’E/ PENANGKAPAN MANGAN INI/ SUDAH DILAPORKAN KE KETUA TIM 13 NIKO HAYON//

AMOS MENGATAKAN/ KEPEMILIKAN BATU MANGAN INI/ BELUM DIKETAHUI SAMPAI SAAT INI// SEMENTARA TRUK PENGANGKUT DENGAN NOMOR POLISI DH 8148 BB/ DENGAN NAMA PEMILIK PAK LENGGU LANGSUNG DILEPASKAN SAAT PENANGKAPAN/ KARENA PIHAKNYA TIDAK PUNYA KEWENANGAN UNTUK MENAHAN MOBIL TERSEBUT//

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///

PEMERINTAH DAN DPRD TETAPKAN 5 RANPERDA

PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG DAN DPRD KABUPATEN KUPANG/ AKHIRNYA BERHASIL MENETAPKAN 5 DARI 6 RANCANGAN PERATURAN DAERAH (RANPERDA) YANG DIUSULKAN PEMERINTAH// 5 RANPERDA INI DITETAPKAN MELALUI SIDANG II DPRD KABUPATEN KUPANG TAHUN 2011 YANG BERAKHIR DAN DITUTUP KETUA DPRD KABUPATEN KUPANG MELITUS ATAUPAH RABU (09/03) DI RUANG SIDANG PARIPURNA DPRD KABUPATEN KUPANG//

HADIR PADA PENUTUPAN SIDANG II INI/ KETUA/ DUA WAKIL KETUA DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN KUPANG/ BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI DAN VIKTOR JEREMIAS TIRAN/ TURUT HADIR WAKAPOLRES KUPANG AGUS LAHADE/ DANDIM 1604 KUPANG A AGUNG MEGADUTA/ KETUA PENGADILAN NEGERI KUPANG IMAM SYU’UDI/ PARA ASISTEN/ PIMPINAN SKPD/ KEPALA BAGIAN DI LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN KUPANG//

LIMA RANPERDA YANG DITETAPKAN DALAM SIDANG II INI ADALAH/ RANPERDA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL (LPPL) RADIO SUARA PEMBANGUNAN KABUPATEN KUPANG/ RANPERDA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKANDAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA/ RANPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN/ RANPERDA TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN/ DAN RANPERDA TENTANG PAJAK DAERAH// SEDANGKAN RANPERDA TENTANG PENGOLAHAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA/ DI DROP SEMENTARA UNTUK DIBAHAS DALAM WAKTU DEKAT//

BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI DALAM SAMBUTANNYA MENGAKUI/ KENDATI TERDAPAT KLARIFIKASI YANG REPRESIF ANTARA PEMERINTAH DAN DPRD YANG KESANNYA ADA PERBEDAAN/ TAPI DILANDASI RASA KEPEDULIAN TERHADAP MASYARAKAT TERCAPAI KATA SEPAKAT DAN MUFAKAT/ SEHINGGA BISA DITETAPKAN 5 RANPERDA UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI PERATURAN DAERAH (PERDA)//

MENURUT AYUB/ DITETAPKAN 5 RANPERDA INI/ MEMBERIKAN LEGALITAS SERTA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SEBAGAI WUJUD TERCAPAINYA TUJUAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT ADIL MAKMUR/ KHUSUSNYA MASYARAKAT KABUPATEN KUPANG//

AYUB MENGUNGKAPKAN/ RANPERDA YANG DIKEMBALIKAN DPRD UNTUK DIBENAHI PEMERINTAH/ SEBELUM DITETAPKAN DALAM SIDANG LANJUTAN AKAN DILAKUKAN SECEPATNYA/ SUPAYA BISA DIBAHAS DALAM SIDANG//

DEMIKIAN ADHY KOROH REPOTER SAHABAT FM MELAPORKAN///