5 FRAKSI KRITISI KEBIJAKAN BUPATI KUPANG

LIMA FRAKSI YANG ADA DI DPRD KABUPATEN KUPANG /MENGKRITISI KEBIJAKAN BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI / TERKAIT DENGAN KEBIJAKANNYA MEMINDAHKAN 170 PNS KE KABUPATEN SABU RAIJUA / SERTA LAMBATNYA PEMBANGUNAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN KUPANG //

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KUPANG (06/08/09) / DIGELAR DI RUANG SIDANG DPRD KABUPATEN KUPANG YANG DIHADIRI KETUA DAN 2 WAKIL SERTA 35 ANGGOTA DPRD / SIDANG YANG SEHARUSNYA BERLANGSUNG JAM 9 PAGI / MOLOR HINGGA JAM 12 SIANG//

FRAKSI GABUNGAN DALAM PANDANGANNYA YANG DIBACAKAN YUSUF DOMINGGUS LADO MEMINTA BUPATI MEMBERIKAN PENJELASAN TERKAIT MUTASI 170 PNS KE SABU RAIJUA / KARNA MENURUT PENGAMATAN FRAKSI GABUNGAN / 98 KOMA 2 PERSEN MEREKA YANG DIMUTASIKAN ADALAH NON TIMOR DAN SISANYA 1 KOMA 8 PERSEN ORANG TIMOR / DAN ORANG TIMOR YANG DIMUTASIKAN ADALAH / MEREKA YANG LAWAN POLITIK SAAT PILKADA LALU / APALAGI PEJABAT YANG DIALIHKAN KE SABU ADALAH TENAGA YANG SUDAH MENGABDI SELAMA PULUHAN TAHUN DI KABUPATEN KUPANG / BAHKAN ADA YANG DIBIAYAI DENGAN APBD / TAPI DIMUTASIKAN DAN MENDATANGKAN PEJABAT DARI LUAR KABUPATEN KUPANG UNTUK MENDUDUKI JABATAN TERSEBUT WALAU TIDAK SESUAI KEPANGKATAN //

FRAKSI GABUNGAN JUGA MEMPERTANYAKAN DANA YANG DIGUNAKAN BUPATI UNTUK MEMBIAYAI SEGALA KASUS YANG DIALAMI DI PENGADILAN / APA DANA YANG DIAMBIL DARI DANA PRIBADI ATAU APBD / PENGALIHAN DANA PEMBANGUNAN KANTOR BUPATI KUPANG 11 KOMA 4 MILIYAR / DAN KANTOR KEARSIPAN 6 KOMA 7 MILIYAR//

BUPATI JUGA DIMINTA PENJELASAN TERKAIT PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN KEPADA PENGUSAHA KOREA KIM TAEK SIK PIMPINAN PT AGB MINING /IJIN YANG DIBERIKAN BUPATI KUPANG ADALAH IJIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI / KEBIJAKAN INI BERTENTANGAN DENGAN PASAL 42 DAN 46 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DIMANA IJIN TERSEBUT BISA DIKELUARKAN SETELAH MELALUI BEBERAPA KAJIAN / SEDANGKAN DILAIN PIHAK BUPATI KUPANG MENGELUARKAN EDARAN UNTUK PARA CAMAT DAN KEPALA DESA AGAR MENANGKAP MASYARAKAT YANG MELAKUKAN TAMBANG MANGAN DAN DILAPORKAN KE POLISI / BUPATI KUPANG DIANGGAP TIDAK TRANSPARAN DALAM MENGELUARKAN IJIN SIUP / DILAIN PIHAK KARENA BUPATI KUPANG YANG MENANGANI SENDIRI KONSORSIUM ASAL KOREA TERSEBUT //

UNTUK DIKETAHUI PANDANGAN FRAKSI PARTAI DAMAI SEJAHTERA DIBACAKAN SIMON NEPA / FRAKSI PDIP STEF RIWU KEDO / FRAKSI GOLKAR OKTORY GASPERSZ DAN FRAKSI DEMOKRAT DIBACAKAN OLEH LINUS E MARKUS / KEEMPAT FRAKSI INI / MEMILIKI PANDANGAN YANG SAMA DIMANA MEREKE LEBIH MENYOROTI KEBIJAKAN DAN PEMBANGUNAN KEMSYARAKATAN DI KABUPATEN KUPANG //

PARIPURNA KHUSUS INI / AKAN DILANJUTKAN JUMAT 7 AGUSTUS / UNTUK MENDENGAR TANGGAPAN BUPATI KUPANG AYUB TITU EKI / TERKAIT PANDANGAN FRAKSI YANG DIDENGAR KEMARIN //

DEMIKIAN ADHY KOROH REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN

PENDUDUK MISKIN DI NTT DIPREDIKSI BISA MENINGKAT

PERTUMBUHAN EKONOMI YANG DIPATOK 5 PERSEN/ DI TAHUN 2010/ DIPREDIKSI TIDAK MAMPU MENGURANGI ANGKA PENDUDUK MISKIN// BAHKAN ANGKA PENDUDUK MISKIN DI DAERAH MISKIN SEPERTI NUSA TENGGARA TIMUR / BISA MENINGKAT/

KETUA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI ATAU KADIN NTT/ MECH SABA MENGATAKAN/ SELAMA 2009/ ALOKASI DANA UNTUK USAHA KECIL DAN MENENGAH ATAU UMK/ DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAU APBN/ SEBESAR 5 TRILIUN RUPIAH/ TIDAK MAMPU MENGENTASKAN PENDUDUK MISKIN// DI KANTONG-KANTONG KEMISKINAN/ ANGKA PENDUDUK MISKIN MASIH SAMA SEPERTI TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA//

MENURUT MECH/ HAL INI PERLU DIEVALUASI// APALAGI PENERIMA DANA 5 TRILIUN RUPIAH ITU/ TIDAK DIKETAHUI DENGAN PASTI// TIDAK JELAS PENGUSAHA MANA YANG YANG MENERIMA DANA TERSEBUT// HAL INI MEMUNCULKAN PERTANYAAN/ PENERIMA DANA TERSEBUT DITERIMA OLEH PENGUSAHA TERTENTU/ DIBERIKAN KE PENGUSAHA KECIL ATAU PENGUSAHA MENENGAH// PIHAKNYA MEMPERKIRAKAN/ KALAU DANA 5 TRILIUN DIMANFAATKAN MAKSIMAL UNTUK PENGENTASAN PENDUDUK MISKIN/ MAKA SEHARUSNYA PENDUDUK MISKIN SUDAH BERKURANG//

MECH MENGUNGKAP / PIHAKNYA SANGAT MERAGUKAN PERAN ANGGOTA DPRD DALAM MENGAWAL ALOKASI DANA BANTUAN UKM// PASALNYA TIDAK ADA PERUBAHAN DALAM BELANJA MASYARAKAT / KARENA KONDISI WARGA PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG MISKIN TIDAK BERUBAH// HAL INI TERLIHAT DALAM BAHAN MAKANAN YANG DIKONSUMSI/ TIDAK MENGALAMI PERUBAHAM// KONDISI SEPERTI INI MEMILIKI ARTI/ PEMERINTAH TIDAK SERIUS MENGELUARKAN WARGANYA DARI BELENGGU KEMISKINAN//

MECH MENJELASKAN / PENDUDUK MISKIN AKRAB DENGAN BERBAGAI JENIS PENYAKIT/ TERUTAMA GIZI BURUK/ DIARE DAN BUSUNG LAPAR// PENYAKIT INI TERJADI KARENA WARGA TIDAK MEMILIKI UANG UNTUK MEMBELI BAHAN MAKANAN BERGIZI// KARENA ITU/ PEMERINTAH HARUS MEMPERHATIKAN HAL INI/ APALAGI ADANYA RAMALAN EL NINO YANG MELANDA INDONESIA TIMUR/ SAMPAI APRIL TAHUN DEPAN/ YANG BISA MENGAKIBATKAN SUMBER-SUMBER AIR MENJADI KERING// HAL ITU BISA BERDAMPAK SANGAT LUAS/ YAITU PETANI AKAN MENGALAMI GAGAL TANAM DAN MUNCUL PENYAKIT MENULAR//

MECH MENAMBAHKAN/ SATU-SATUNYA JALAN MENJAGA PENDUDUK MISKIN TIDAK BERTAMBAH/ YAITU TETAP MEMBERIKAN MASYARAKAT/ BANTUAN LANGSUNG TUNAI ATAU BLT// MESKI DEMIKIAN/ PROGRAM BLT JUGA HARUS DIEVALUASI/ KARENA BANYAK PENDUDUK BUKAN MISKIN JUGA MENGAKU MISKIN/ SEHINGGA IKUT MENDAPATKAN BANTUAN TERSEBUT//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN

GUBERNUR MINTA PROSES PELAYANAN KE MASYARAKAT TERUS DIJALANKAN

POLEMIK PEMINDAHAN 170 PERSONIL PNS KE KABUPATEN PEMEKARAN SABU RAIJUA/ SEMENTARA INI MASIH DIBAHAS BADAN EKSEKUTIF DAN LEMBAGA LEGISLATIF// MESKI DEMIKIAN/ PROSES PELAYANAN KE MASYARAKAT/ HARUS TERUS DIJALANKAN //

GUBERNUR NTT/ FRANS LEBU RAYA/ SIANG TADI/ SAAT DIKONFIRMASI TERKAIT PEMERINTAH PROVINSI HARUS MEMFASILITASI MENGATAKAN/ PEMERINTAH PROVINSI TIDAK MELIHAT PERSETURUAN ANTARA BADAN BADAN EKSEKUTIF DAN LEMBAGA LEGISLATIF// HAL INI MERUPAKAN SALAH SATU PROSES UNTUK MENEMUKAN PENDAPAT YANG SAMA//

MENURUT FRANS / SEMUANYA INI HARUS MELALUI PROSES// KARENA TIDAK SERTA MERTA / ORANG TIDAK AKAN MEMAHAMI// MESKI DEMIKIAN/ PEMERINTAH PROVINSI PERCAYA KALAU PEMAHAMAN DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT HARUS DIDAHULUKAN/ MENGINGAT PELAYANAN PEMERINTAHAN / PELAYANAN KEMASYARAKATAAN/ SERTA PEMBANGUNAN/ HARUS SEGARA JALAN/ SEHINGGA KEDUA PIHAK PASTI AKAN MENEMUKAN TITIK TEMUNYA//

FRANS MENAMBAHKAN / MESKIPUN ADA SEJUMLAH PERSOALAN YANG TERJADI DENGAN BERBAGAI PERBEDAAN/ TAPI YANG TERPENTING/ PROSES PELAYANAN PEMERINTAHAN / PELAYANAN KEMASYARAKATAAN DAN PEMBANGUNAN HARUS JALAN// DENGAN DEMIKIAN/ PERBEDAAN TERSEBUT TIDAK MENGHAMBAT PELAYANAN KE MASYARAKAT//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN

SKPD JANGAN PERAS PARA INVESTOR

DENGAN DILAKUKAN PENANDATANGAN MOA OLEH PEMERINTAH PROVINSI NTT DAN PEMERINTAH KABUPATEN/ BERSAMA KONSORSIUM MANGAN JKS INTERNATIAONAL CO.LTD DAN PT AGB MINING/ RABU/ 5 AGUSTUS KEMARIN/ DAN PENYERAHAN JAMINAN KESEGUHAN SEBESAR 2 KOMA 4 MILIAR RUPIAH/ SECARA SIMBOLIS KE PEMERINTAH PROPINSI/ MAKA PEMERINTAH PROVINSI NTT MEMINTA KEPALA WILAYAH DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA/ SUPAYA NANTINYA/ BISA MEMBERIKAN DUKUNGAN YANG PENUH/ DALAM PENYEDIAAN BAHAN BAKU// PERMINTAAN YANG SAMA JUGA DITUJUKAN KE SETIAP SKPD YANG TERKAIT/ UNTUK TIDAK MEMERAS PARA INVESTOR YANG INGIN LAKUKAN INVESTASI DI NTT// HAL INI PENTING/ UNTUK MENINGKATKAN KESEJATHERAAN RAKYAT DAN MEMAJUKAN NTT KEDEPAN LEBIH BAIK//

GUBERNUR NTT/ FRANS LEBU RAYA/ YANG DITEMUI DI KANTOR GUBERNUR MENGATAKAN/ PERMINTAAN PEMERINTAH PROPINSI PERLU DIPERHATIKAN OLEH PARA BUPATI DAN SETIAP SKPD/ MENGINGAT NTT MEMILIKI BANYAK POTENSI LAIN SELAIN MANGAN/ SEPERTI BAHAN TAMBANG MARMER/ EMAS SERTA MINYAK//

MENURUT LEBU RAYA/ KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN KOREA SELATAN INI/ AKAN MEMPENGARUHI BANYAK INVESTOR LAIN UNTUK MASUK KE NTT/ SEHINGGA PARA BUPATI DIMINTA UNTUK MENGSURVEI DAN MEMETAKAN LOKASI-LOKASI TAMBANG TERSEBUT//

FRANS MENGUNGKAPKAN/ PEMETAAN INI BERTUJUAN/ SUPAYA SAAT ADA INVESTOR YANG MASUK UNTUK MELAKUKAN INVESTASI/ TIDAK TERJADI TUMPANG TINDI DALAM MELAKUKAN TAMBANG//

FRANS MENAMBAHKAN/ SAAT INI/ SUDAH ADA SATU TAMBANG MINYAK DI PULAU TIMOR/ YAITU PERUSAHAN DARI ITALIA/ YANG BEKERJASAMA DENGAN PBB MIGAS/ YANG SEMENTARA INI MASIH MELAKUKAN SURVEY/ UNTUK MENGETAHUI TITIK-TITIK POTENSI MINYAK YANG DI TIMOR// KARNA ITU PEMERINTAH PROPINSI MASIH MENUNGGU HASIL SURVEY TERSEBUT//

DEMIKIAN RIFLAN HAYON REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN