PUNGLI MERUPAKAN BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI

KONTRIBUSI TERHADAP DAERAH DARI PENGURUSAN SURAT IJIN MENGEMUDI ATAU SIM BAIK KENDARAAN RODA DUA/ DAN RODA EMPAT/ SERTA URUSAN SURAT-SURAT LAINNYA SEPERTI SKCK DENGAN DENGAN PIHAK KEPOLISIAN DIPERTANYAKAN DEWAN/ HAL INI DISAMPAIKAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG KRIS MATUTINA SIANG TADI (20/04/2010) DI GEDUNG DPRD KOTA KUPANG//

MENURUT KRIS/ PENGURUSAN SURAT SURAT TERSEBUT OLEH PIHAK KEPOLISIAN SELAMA INI TIDAK MEMBERIKAN KONTRIBUSI PADA PENDAPATAN DAERAH//

KRIS MENEMBAHKAN/ PEMERINTAH KOTA KUPANG DIMINTA MEMBUAT PERATURAN PENGURUSAN SIM/ SEHINGGA MEMBERI KONTRIBUSI PENDAPATAN KEPADA DAERAH/ KERENA SELAMA INI PENGATURAN DILAKUKAN OLEH SAMSAT PROPINSI/ SEHINGGA PENGURUSANNYA BERLAKU DI DAERAH MAKA HARUS ADA KONTRIBUSI UNTUK DAERAH//

SEMENTARA DISINGGUNG TERKAIT ADANYA DUGAAN PUNGUTAN KEPADA PENGENDARA YANG TIDAK MEMILIKI SIM/ ATAU SURAT-SURAT KENDARAAN SERTA PERLENGKAPAN KENDARAAN SAAT PIHAK KEPOLISIAN MELAKUKAN OPERASI/ MENURUT KRIS MATUTINA/ ITU PUNGUTAN LIAR DAN MERUPAKAN BENTUK TINDAK PIDANA KORUPSI//

MATUTINA MENCONTOHKAN/ SAAT DISPENDUK KOTA KUPANG RAZIA KTP DILAKUKAN SUPAYA ORANG MENGURUS KTP/ DAN ADA KONTRIBUSI UNTUK DAERAH/ TAPI PIHAK KEPOLISIAN YANG TILANG DIMANA-MANA DAN BILA ADA OKNUM YANG LAKUKAN PUNGUTAN TANPA BUKTI ADALAH TERGOLONG PEMERASAN DAN ITU KORUPSI//

DEMIKIAN RUSDY MAGA REPORTER SAHABAT FM MELAPORKAN///